Wamenko Pangan Tinjau TPST Bantar Gebang, Cek Transformasi Pengelolaan Sampah

PATOKAN – Wakil Menteri Koordinator bidang Pangan (Wamenko Pangan) melakukan inspeksi mendadak ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kunjungan lapangan ini digelar untuk memastikan proses transformasi sistem pengelolaan sampah di fasilitas terbesar di Tanah Air itu berjalan sesuai target yang telah ditetapkan pemerintah.

Dalam peninjauan tersebut, Wamenko Pangan menyusuri sejumlah titik penting di kawasan TPST Bantar Gebang, mulai dari zona penimbunan aktif, area pemilahan, hingga fasilitas pengolahan sampah menjadi energi dan produk bernilai ekonomi. Ia juga berdialog dengan pengelola, pekerja lapangan, serta perwakilan masyarakat sekitar untuk mendengar langsung berbagai kendala yang dihadapi di lapangan.

Pemerintah menilai keberhasilan pengelolaan sampah di Bantar Gebang menjadi barometer penting bagi upaya nasional dalam menangani persoalan sampah perkotaan. Setiap hari, ribuan ton sampah dari wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya dibuang ke lokasi ini, sehingga bebannya terus meningkat dari tahun ke tahun.

Beban Bantar Gebang Kian Berat

TPST Bantar Gebang telah beroperasi sejak akhir 1980-an dan kini menjadi salah satu kawasan penimbunan sampah terbesar di Asia Tenggara. Volume sampah yang masuk diperkirakan mencapai 7.000 hingga 8.000 ton per hari. Kondisi ini membuat kapasitas lahan semakin menipis dan memicu beragam persoalan lingkungan, mulai dari pencemaran air tanah oleh lindi, emisi gas metana, hingga gangguan kesehatan bagi warga di sekitar lokasi.

Selama ini, sebagian besar sampah di Bantar Gebang masih dikelola dengan pola lama, yakni ditumpuk dan ditimbun secara terbuka. Model seperti itu dinilai tidak lagi sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berpotensi menimbulkan bencana lingkungan apabila tidak segera diubah secara menyeluruh.

Transformasi Menuju Pengelolaan Modern

Wamenko Pangan menegaskan bahwa pemerintah tengah mendorong perubahan total tata kelola sampah di Bantar Gebang, dari sekadar tempat pembuangan akhir menjadi pusat pengolahan sampah terpadu yang modern. Transformasi tersebut mencakup pemilahan sampah sejak dari sumber, pemanfaatan teknologi pengolahan mutakhir, hingga konversi sampah menjadi energi listrik, bahan bakar alternatif, dan kompos.

"Kami ingin memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai jadwal. Sampah harus dipandang sebagai sumber daya, bukan sekadar limbah yang ditimbun begitu saja," ujar Wamenko Pangan dalam keterangannya di lokasi.

Sejumlah program prioritas yang menjadi perhatian antara lain pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik, produksi refused derived fuel (RDF) sebagai substitusi batu bara, serta penguatan bank sampah dan industri daur ulang. Pendekatan ekonomi sirkular diharapkan mampu menekan volume sampah yang berakhir di zona penimbunan secara signifikan.

Libatkan Masyarakat dan Pemulung

Aspek sosial turut menjadi sorotan dalam sidak kali ini. Ribuan pemulung menggantungkan hidup dari aktivitas pemilahan sampah di Bantar Gebang. Pemerintah menegaskan bahwa transformasi sistem tidak boleh menyingkirkan mata pencaharian mereka, melainkan justru meningkatkan kesejahteraan melalui pelatihan, pembentukan koperasi, dan integrasi ke dalam rantai industri daur ulang.

Wamenko Pangan meminta pengelola dan pemerintah daerah menyiapkan skema pemberdayaan yang jelas agar para pemulung memperoleh penghasilan lebih layak serta dapat bekerja dalam kondisi yang lebih aman dan sehat.

Target dan Pengawasan ke Depan

Pemerintah menargetkan penurunan signifikan jumlah sampah yang ditimbun di Bantar Gebang dalam beberapa tahun ke depan, seiring beroperasinya fasilitas pengolahan baru dan menguatnya gerakan pengurangan sampah dari hulu. Koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Bekasi, akan terus diperkuat.

Wamenko Pangan menambahkan, pihaknya akan melakukan pemantauan berkala untuk memastikan setiap program berjalan sesuai rencana. Evaluasi menyeluruh akan dilakukan terhadap ketersediaan anggaran, kesiapan teknologi, hingga tata kelola kelembagaan di lapangan.

"Penyelesaian masalah sampah membutuhkan kerja sama semua pihak, dari pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, hingga masyarakat. Bantar Gebang harus menjadi contoh bahwa transformasi pengelolaan sampah di Indonesia benar-benar bisa diwujudkan," pungkasnya.