Pramono Anung Bongkar JPO Viral 'Love-Hate Relationship' di Rasuna Said

JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memutuskan untuk membongkar salah satu Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) lawas yang selama ini viral di media sosial dengan sebutan JPO "Love-Hate Relationship". Jembatan yang melintang di kawasan Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, tersebut dikenal sebagai fasilitas publik yang sangat dibutuhkan, namun sekaligus paling banyak dikeluhkan oleh ribuan pejalan kaki yang melintasinya setiap hari.

Keputusan pembongkaran ini menjadi sorotan publik karena jembatan tersebut bukan sekadar infrastruktur biasa. Bagi para pekerja di kawasan perkantoran Kuningan dan sekitarnya, JPO itu merupakan urat nadi mobilitas harian yang menghubungkan titik-titik penting di sepanjang koridor Rasuna Said, salah satu jalan protokol tersibuk di Ibu Kota.

Asal-Usul Julukan JPO "Love-Hate Relationship"

Julukan unik "Love-Hate Relationship" lahir dari keresahan warganet yang kemudian menggema di berbagai platform media sosial. Fenomena ini menggambarkan perasaan campur aduk para pengguna jembatan: di satu sisi mereka mencintai keberadaannya karena menjadi satu-satunya akses penyeberangan yang aman di tengah derasnya arus kendaraan, namun di sisi lain mereka membenci kondisi fisiknya yang dinilai sudah tidak layak.

Foto dan video kondisi jembatan tersebut berulang kali menjadi perbincangan hangat. Warganet membagikan pengalaman melintasi jembatan tua itu pada jam sibuk, berdesakan dengan ratusan pekerja lain, sembari mengkhawatirkan keselamatan diri. Dari situlah istilah love-hate relationship melekat dan menjadi identitas jembatan ini di mata publik.

Kondisi Jembatan yang Dikeluhkan Warga

Berdasarkan berbagai kesaksian pengguna yang ramai dibagikan di media sosial, sejumlah persoalan mendasar membuat JPO tersebut dinilai tidak lagi memenuhi standar kenyamanan dan keselamatan. Beberapa keluhan yang paling sering disuarakan antara lain:

• Struktur jembatan yang menua dan dianggap tidak lagi memberikan rasa aman bagi pengguna, terutama saat dipadati pada jam berangkat dan pulang kerja.
• Lebar jembatan yang sempit, sehingga arus pejalan kaki dari dua arah kerap berdesakan di badan jembatan.
• Minimnya pelindung dari cuaca, membuat pengguna kepanasan saat kemarau dan kehujanan saat musim penghujan.
• Aksesibilitas yang tidak ramah bagi kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan orang tua yang membawa anak.
• Pencahayaan yang kurang memadai pada malam hari, menimbulkan kekhawatiran soal keamanan bagi pengguna yang pulang larut.

Alasan di Balik Pembongkaran

Pramono Anung menegaskan bahwa langkah pembongkaran diambil demi kepentingan dan keselamatan masyarakat. Menurutnya, fasilitas publik yang sudah tidak memenuhi standar tidak boleh dibiarkan begitu saja, apalagi jika digunakan oleh ribuan warga setiap hari.

"Fasilitas untuk pejalan kaki harus aman, nyaman, dan layak. Kalau kondisinya sudah tidak memenuhi standar, maka harus kita perbaiki. Ini demi kepentingan warga Jakarta," ujar Pramono.

Langkah ini juga sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinannya untuk terus menata kawasan pejalan kaki. Sejak menjabat, Pramono memang beberapa kali menekankan pentingnya menjadikan Jakarta sebagai kota yang ramah bagi pejalan kaki, sejalan dengan upaya mendorong masyarakat beralih ke transportasi publik.

Rencana Penggantian dan Revitalisasi

Pembongkaran JPO lawas tersebut diproyeksikan menjadi bagian dari agenda penataan ulang fasilitas penyeberangan di koridor Rasuna Said. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan penggantian fasilitas penyeberangan dengan desain yang lebih modern, lebih lebar, serta memperhatikan aspek keselamatan dan aksesibilitas bagi seluruh kalangan pengguna.

Perencanaan pembangunan kembali fasilitas penyeberangan diharapkan tidak hanya memperbaiki aspek fungsional, tetapi juga estetika. Kawasan Kuningan yang dikenal sebagai salah satu pusat bisnis utama Jakarta dinilai membutuhkan infrastruktur pendukung yang representatif, sejajar dengan gedung-gedung perkantoran modern yang berdiri megah di sekitarnya.

Pemprov DKI juga diharapkan memastikan mobilitas warga tetap berjalan selama proses pembongkaran dan pembangunan kembali berlangsung, mengingat tingginya ketergantungan pekerja terhadap akses penyeberangan di titik tersebut.

Reaksi Warga dan Pekerja Kawasan Kuningan

Keputusan pembongkaran ini disambut beragam oleh publik. Sebagian besar pengguna rutin jembatan menyambut positif langkah Pemprov DKI, mengingat keluhan soal kondisi JPO tersebut telah disuarakan sejak lama namun belum kunjung mendapat respons konkret.

"Akhirnya didengar juga. Tiap hari lewat jembatan itu memang deg-degan, apalagi kalau jam pulang kantor. Semoga penggantinya benar-benar lebih baik dan nyaman," tutur salah seorang pekerja yang kerap melintas di kawasan tersebut.

Namun demikian, ada pula warga yang berharap proses pembongkaran tidak mengganggu aktivitas harian mereka. Warga menuntut adanya solusi sementara yang jelas agar penyeberangan tetap dapat dilakukan dengan aman selama masa transisi pembangunan.

Pekerjaan Rumah Infrastruktur Pejalan Kaki di Jakarta

Kasus JPO "Love-Hate Relationship" membuka mata publik bahwa masih banyak fasilitas penyeberangan di Jakarta yang kondisinya memprihatinkan. Ironisnya, jembatan-jembatan tersebut berdiri di tengah kawasan elit yang menjadi wajah modernitas Ibu Kota.

Pengamat tata kota kerap mengingatkan bahwa kualitas sebuah kota tidak hanya diukur dari gedung pencakar langitnya, tetapi juga dari bagaimana kota tersebut memperlakukan pejalan kaki. Fasilitas penyeberangan yang aman, lebar, teduh, dan mudah diakses merupakan indikator penting dari kota yang berpihak pada warganya.

Ke depan, publik berharap langkah pembongkaran JPO di Rasuna Said ini bukan sekadar respons sesaat terhadap fenomena viral, melainkan awal dari audit menyeluruh terhadap seluruh JPO di Jakarta. Dengan perencanaan yang matang dan eksekusi yang konsisten, Jakarta berpeluang besar bertransformasi menjadi kota yang benar-benar ramah bagi pejalan kaki.