Pertamina Lampaui Target Emisi, Ekonom Ingatkan Risiko Belanja Negara

Jakarta — Kabar menggembirakan datang dari sektor energi nasional di tengah bayang-bayang kekhawatiran atas arah pertumbuhan ekonomi Indonesia. PT Pertamina (Persero) sukses menjalankan program dekarbonisasi dengan capaian pengurangan emisi yang melampaui target, menembus 118 persen dari sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2026 pada semester pertama. Namun, pada saat yang nyaris bersamaan, ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Didik J Rachbini, melontarkan peringatan penting bahwa belanja pemerintah tidak dapat terus diandalkan sebagai mesin utama pendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

Dua perkembangan ini, meski lahir dari arena yang berbeda, sesungguhnya menyiratkan satu pertanyaan besar yang sama: seberapa berkelanjutankah fondasi yang menopang masa depan ekonomi Indonesia? Di satu sisi,Badan Usaha Milik Negara (BUMN) energi membuktikan komitmennya pada agenda hijau. Di sisi lain, para ekonom mengingatkan bahwa pertumbuhan yang bertumpu pada anggaran negara bersifat rapuh dan tidak langgeng.

Pertamina Tembus 118 Persen Target Pengurangan Emisi

Capaian Pertamina pada semester pertama ini menjadi sinyal kuat bahwa agenda transisi energi di tubuh perusahaan energi pelat merah itu berjalan lebih cepat dari rencana. Program dekarbonisasi yang dijalankan perseroan berhasil mencatatkan realisasi pengurangan emisi di atas target RKAP 2026, sebuah pencapaian yang patut dicatat di tengah tekanan global terhadap industri minyak dan gas untuk menurunkan jejak karbonnya.

Selama beberapa tahun terakhir, Pertamina memang gencar mengimplementasikan berbagai inisiatif rendah karbon. Langkah-langkah tersebut mencakup:

• Efisiensi energi di seluruh lini operasi, dari hulu hingga hilir, termasuk optimalisasi penggunaan energi di kilang dan fasilitas produksi.
• Pemanfaatan energi baru terbarukan, termasuk pengembangan panas bumi melalui anak usaha serta pembangkit listrik ramah lingkungan untuk kebutuhan operasional.
• Pengembangan teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon (CCS/CCUS) di sejumlah lapangan migas sebagai bagian dari peta jalan menuju emisi nol bersih.
• Produksi bahan bakar ramah lingkungan, seperti biodiesel dan produk hijau lainnya melalui kilang hijau.

Capaian 118 persen ini sekaligus memperkuat posisi Pertamina dalam mendukung komitmen Indonesia terhadap Perjanjian Paris serta target net zero emission pada 2060 atau lebih cepat. Bagi sebuah perusahaan yang bisnis intinya bergerak di sektor fosil, melampaui target pengurangan emisi bukanlah perkara sederhana — dibutuhkan investasi besar, perubahan tata kelola operasional, dan keberanian mengalihkan sebagian sumber daya ke portofolio energi bersih.

Transisi Energi BUMN dan Maknanya bagi Iklim Investasi

Dari kacamata yang lebih luas, keberhasilan Pertamina melampaui target dekarbonisasi membawa pesan penting bagi pasar. Investor global kini semakin selektif, dan faktor environmental, social, and governance (ESG) menjadi salah satu pertimbangan utama dalam mengalirkan modal. Kinerja pengurangan emisi yang melebihi target dapat meningkatkan kepercayaan investor, membuka akses ke pembiayaan hijau, serta memperkuat reputasi Indonesia di panggung ekonomi hijau dunia.

Namun demikian, transisi energi hanyalah satu sisi dari koin. Sisi lainnya adalah kesehatan mesin pertumbuhan ekonomi itu sendiri — dan di sinilah peringatan dari kalangan ekonom menjadi relevan.

Ekonom INDEF Peringatkan Ketergantungan pada Belanja Negara

Ekonom Senior INDEF Didik J Rachbini menilai belanja pemerintah tidak dapat terus diandalkan sebagai mesin utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang. Peringatan ini disampaikan di tengah upaya menjaga laju ekonomi agar tidak jatuh di bawah 5 persen.

"Belanja pemerintah sifatnya tidak bisa langgeng. Ia dapat menjadi penopang sesaat, tetapi bukan fondasi pertumbuhan yang berkelanjutan," demikian inti pandangan Didik terhadap strategi pertumbuhan yang bertumpu pada anggaran negara.

Argumen tersebut memiliki dasar yang kuat. Belanja pemerintah dibatasi oleh ruang fiskal yang terbatas — penerimaan pajak, defisit anggaran yang dijaga di bawah 3 persen terhadap PDB, serta beban utang yang harus dikelola secara hati-hati. Ketika belanja negara dipaksakan menjadi penggerak utama, risikonya adalah pelebaran defisit dan penumpukan utang yang pada gilirannya justru dapat menggerogoti stabilitas makroekonomi.

Menurut pandangan para ekonom, pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan semestinya ditopang oleh mesin-mesin ekonomi yang lebih organik, yakni:

• Konsumsi rumah tangga yang bergantung pada daya beli dan pendapatan masyarakat, bukan sekadar bantuan atau stimulus sesaat.
• Investasi swasta, baik domestik maupun asing, yang menciptakan lapangan kerja dan kapasitas produksi baru.
• Ekspor bernilai tambah tinggi, termasuk hilirisasi sumber daya alam dan penguatan manufaktur.
• Produktivitas dan inovasi sebagai penggerak pertumbuhan jangka panjang yang sesungguhnya.

Benang Merah: Keberlanjutan Fiskal dan Lingkungan

Jika ditarik benang merahnya, kabar dari Pertamina dan peringatan Didik J Rachbini bertemu pada satu kata kunci: keberlanjutan. Pertamina membuktikan bahwa keberlanjutan lingkungan dapat dicapai bahkan melampaui target, sementara kalangan ekonom mengingatkan bahwa keberlanjutan fiskal menuntut keberanian membangun mesin pertumbuhan baru di luar belanja negara.

Tantangan dan Agenda ke Depan

Ke depan, pemerintah menghadapi pekerjaan rumah ganda. Pertama, menjaga momentum transisi energi yang telah ditunjukkan Pertamina agar diikuti sektor dan BUMN lainnya, sehingga target iklim nasional tercapai tanpa mengorbankan ketahanan energi. Kedua, merumuskan strategi pertumbuhan yang tidak lagi bergantung pada belanja anggaran, melainkan pada penguatan daya beli masyarakat, perbaikan iklim investasi, dan peningkatan daya saing industri nasional.

Capaian 118 persen dari Pertamina membuktikan bahwa target ambisius dapat dilampaui ketika ada komitmen dan eksekusi yang konsisten. Pertanyaannya kini, akankah konsistensi serupa juga hadir dalam membangun fondasi ekonomi yang benar-benar berkelanjutan? Jawabannya akan menentukan apakah Indonesia mampu menjaga pertumbuhan di atas 5 persen sekaligus menepati janji iklimnya kepada dunia.