KPK Gandeng BPKP Hitung Kerugian Negara Kasus Korupsi Bansos

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami perkara dugaan korupsi dalam pengadaan bantuan sosial (bansos) tahun 2020. Terbaru, lembaga antirasuah itu memeriksa saksi bernama Rudy Tanoe untuk menggali keterangan lebih lanjut mengenai proyek pengadaan bantuan bagi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

Pemeriksaan terhadap Rudy Tanoe digelar di gedung KPK. Hal yang menjadi perhatian dalam pemeriksaan kali ini adalah keterlibatan auditor dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kehadiran auditor tersebut dimaksudkan untuk membantu tim penyidik menghitung secara pasti besaran kerugian negara yang ditimbulkan oleh praktik rasuah dalam program bantuan sosial itu.

Pendalaman Keterangan Saksi

Rudy Tanoe diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi. Penyidik mencecar saksi dengan sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan proses pengadaan paket bansos, mulai dari tahap perencanaan, penunjukan rekanan, hingga distribusi bantuan kepada masyarakat penerima. Keterangan saksi dinilai penting untuk memperjelas alur pelaksanaan proyek yang diduga sarat dengan penyimpangan.

Dalam pemeriksaan semacam ini, penyidik biasanya mengonfirmasi berbagai dokumen dan temuan yang telah dikantongi sebelumnya. Setiap jawaban saksi akan dicocokkan dengan alat bukti lain, termasuk dokumen pengadaan, catatan keuangan, serta keterangan pihak-pihak yang telah diperiksa lebih dulu. Dengan cara itu, penyidik dapat membangun konstruksi perkara yang utuh dan kuat.

Peran BPKP Menghitung Kerugian Negara

Keterlibatan BPKP dalam pemeriksaan ini bukan tanpa alasan. Penghitungan kerugian keuangan negara merupakan unsur penting dalam perkara tindak pidana korupsi. Angka kerugian negara menjadi salah satu dasar dalam dakwaan jaksa penuntut umum sekaligus acuan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan, termasuk menetapkan besaran uang pengganti yang harus dibayar terpidana.

BPKP merupakan instansi pemerintah yang memiliki kompetensi dalam audit investigatif. Auditor BPKP akan menelusuri dokumen pengadaan, membandingkan harga satuan barang dengan harga pasar yang wajar, serta memeriksa kualitas dan kuantitas bantuan yang benar-benar diterima masyarakat. Selisih antara anggaran yang dikeluarkan negara dengan nilai riil barang yang diterima itulah yang kemudian dicatat sebagai kerugian negara.

Dalam perkara bansos, modus yang kerap ditemukan antara lain mark up harga pengadaan paket sembako, pengurangan kualitas barang, hingga pemotongan nilai bantuan oleh pihak-pihak tertentu. Auditor akan mengurai satu per satu komponen tersebut agar angka kerugian negara dapat dipertanggungjawabkan di hadapan persidangan.

Konteks Perkara Bansos 2020

Perkara korupsi bansos tahun 2020 merupakan salah satu skandal besar yang mencoreng upaya penanganan pandemi. Bantuan yang seharusnya diterima utuh oleh masyarakat kurang mampu justru diduga menjadi ladang bancakan sejumlah pihak. Anggaran bansos yang nilainya mencapai triliunan rupiah disalurkan dalam bentuk paket sembako melalui sejumlah perusahaan rekanan yang ditunjuk.

KPK sebelumnya telah menetapkan sejumlah tersangka dalam perkara ini. Proses penyidikan terus berkembang seiring ditemukannya bukti-bukti baru. Pemeriksaan saksi-saksi, termasuk Rudy Tanoe, merupakan bagian dari upaya melengkapi berkas perkara sekaligus membuka kemungkinan adanya pihak lain yang turut bertanggung jawab.

Publik menaruh perhatian besar terhadap penanganan perkara ini. Korupsi di tengah krisis kemanusiaan dianggap sebagai kejahatan luar biasa yang layak dijatuhi hukuman berat. Tuntutan agar seluruh pelaku diadili dan aset hasil korupsi dirampas untuk negara terus menguat dari berbagai kalangan masyarakat.

Langkah KPK Selanjutnya

Setelah pemeriksaan saksi dan penghitungan kerugian negara oleh BPKP rampung, KPK akan menyusun langkah lanjutan. Hasil audit BPKP akan menjadi bagian dari berkas perkara yang dilimpahkan ke tahap penuntutan. Jika ditemukan bukti yang cukup terhadap pihak lain, tidak menutup kemungkinan jumlah tersangka dalam perkara ini bertambah.

KPK juga berkomitmen mengejar pengembalian kerugian negara melalui mekanisme uang pengganti dan perampasan aset. Pendekatan ini sejalan dengan semangat pemulihan aset yang menjadi salah satu fokus pemberantasan korupsi, sehingga negara tidak hanya menghukum pelaku tetapi juga memulihkan kerugian yang diderita.

Hingga berita ini disusun, KPK belum merinci lebih jauh hasil pemeriksaan terhadap Rudy Tanoe maupun angka sementara kerugian negara yang dihitung BPKP. Lembaga antirasuah itu berjanji menyampaikan perkembangan penanganan perkara kepada publik secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku.