DPR Ungkap Strategi RI Genjot Ekspor dan Ciptakan Kerja Lewat Danantara

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membeberkan strategi pemerintah untuk mendongkrak kinerja ekspor nasional sekaligus membuka lapangan kerja baru melalui proyek-proyek yang dikelola Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara atau Danantara. Langkah ini dinilai menjadi salah satu motor penggerak ekonomi dalam beberapa tahun ke depan.

Menurutnya, Danantara memiliki peran strategis karena mengonsolidasikan aset dan investasi sejumlah perusahaan pelat merah. Dengan pengelolaan yang terintegrasi, proyek-proyek hilirisasi dan industrialisasi diharapkan mampu menghasilkan produk bernilai tambah tinggi yang siap bersaing di pasar global.

Hilirisasi Jadi Kunci Peningkatan Nilai Ekspor

Salah satu jurus utama yang disiapkan adalah mempercepat hilirisasi sumber daya alam. Selama ini, Indonesia dinilai terlalu bergantung pada ekspor komoditas mentah yang nilainya relatif rendah. Melalui investasi yang dikawal Danantara, pemerintah ingin mengolah bahan baku di dalam negeri menjadi produk setengah jadi hingga barang jadi sebelum diekspor ke berbagai negara tujuan.

Sektor yang menjadi prioritas antara lain mineral, energi, dan pangan. Proyek pengolahan nikel, pengembangan ekosistem kendaraan listrik, hingga penguatan industri berbasis kelapa sawit disebut masuk dalam daftar investasi strategis yang akan digenjot dalam waktu dekat.

Dengan pola seperti ini, nilai ekspor nasional diyakini bisa terkerek signifikan. Bukan hanya volume yang bertambah, tetapi juga kualitas dan harga jual produk Indonesia di pasar internasional. Kondisi tersebut pada gilirannya akan memperkuat posisi tawar RI dalam perdagangan dunia.

Proyek Strategis Diproyeksikan Serap Banyak Tenaga Kerja

Selain mengejar devisa dari ekspor, proyek-proyek Danantara juga diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja dalam skala besar. Pembangunan kawasan industri, pabrik pengolahan, hingga infrastruktur pendukung diperkirakan membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah masif, baik pada fase konstruksi maupun operasional.

Anggota DPR menekankan pentingnya memastikan proyek padat investasi tersebut benar-benar menyerap tenaga kerja lokal. Pelatihan vokasi dan peningkatan keterampilan diminta disiapkan agar masyarakat di sekitar lokasi proyek bisa terlibat langsung, bukan sekadar menjadi penonton di daerahnya sendiri.

Dia juga mengingatkan agar pemerintah tidak hanya fokus pada proyek berskala besar. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) harus dilibatkan dalam rantai pasok agar manfaat ekonomi yang dihasilkan tersebar lebih merata hingga ke daerah-daerah.

DPR Minta Tata Kelola Transparan dan Akuntabel

Di sisi lain, DPR menegaskan akan terus mengawal tata kelola Danantara agar berjalan transparan dan akuntabel. Mengingat dana dan aset yang dikelola sangat besar, mekanisme pengawasan yang ketat dinilai mutlak diperlukan untuk mencegah penyimpangan serta memastikan setiap investasi memberikan imbal hasil optimal bagi negara.

DPR juga mendorong pemerintah memperkuat diplomasi ekonomi. Perjanjian dagang dengan negara mitra perlu dimaksimalkan agar produk-produk hasil hilirisasi mendapatkan akses pasar yang lebih luas dan tarif yang kompetitif di tengah persaingan global yang semakin ketat.

Apabila seluruh strategi tersebut berjalan sesuai rencana, Indonesia diyakini bisa memperbaiki neraca perdagangan sekaligus menekan angka pengangguran. Kombinasi antara peningkatan ekspor dan penciptaan lapangan kerja diharapkan menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi yang lebih kokoh dan berkelanjutan.

Pemerintah sendiri menargetkan Danantara menjadi salah satu lembaga investasi terbesar di kawasan, dengan kemampuan membiayai proyek-proyek strategis tanpa terlalu bergantung pada anggaran negara. Kehadirannya diharapkan mempercepat transformasi ekonomi menuju cita-cita Indonesia menjadi negara maju.