Pramono Pastikan JPO Tendean Kembali Dibangun, Swasta Hingga Insentif KLB Jadi Andalan

Jakarta — Gubernur Daerah Khusus Jakarta Pramono Anung menegaskan komitmennya untuk segera membangun kembali jembatan penyeberangan orang (JPO) di sepanjang Jalan Kapten Tendean yang sempat ambruk beberapa waktu lalu. Meski hingga kini belum ada alokasi anggaran daerah yang bisa langsung dicairkan, ia memastikan alternatif pendanaan melalui partisipasi korporasi hingga insentif tata ruang tengah disiapkan agar proyek vital ini tidak tertunda lama.

Kebutuhan Mendesak di Jalur Padat

JPO di kawasan Kapten Tendean telah lama menjadi tumpuan ribuan pejalan kaki yang melintasi kawasan bisnis dan permukiman di Jakarta Selatan. Ambruknya jembatan itu tidak hanya memutus satu jalur akses aman, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan karena banyak warga terpaksa menyeberang langsung di tengah kepadatan lalu lintas yang tidak pernah sepi. Pramono menyadari betul bahwa penundaan pembangunan bisa memicu korban lebih banyak. “Jangan sampai kita baru bergerak setelah ada korban jiwa lagi,” ujarnya dalam sebuah kesempatan, menekankan urgensi di balik proyek ini.

Rencana pembangunan ulang sebenarnya telah masuk dalam daftar prioritas Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, namun belum bisa dieksekusi karena pagu anggaran 2026 lebih dulu terserap ke penanganan banjir, transportasi publik, dan sejumlah infrastruktur lain yang juga mendesak. Alhasil, pos belanja modal yang biasanya menjadi tulang punggung proyek fisik semacam ini belum tersedia. Kondisi inilah yang mendorong Pemprov DKI Jakarta berburu skema di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Mengetuk Ruang CSR dan Keterlibatan Dunia Usaha

Langkah pertama yang kini dibidik adalah optimalisasi dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sekitar koridor Kapten Tendean hingga Sudirman. Pemprov meyakini banyak entitas bisnis yang memiliki program pengembangan komunitas dan infrastruktur ramah pejalan kaki, sehingga potensi kolaborasi cukup besar. Tim dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Biro Perekonomian mulai memetakan kandidat mitra, terutama dari sektor perbankan, properti, dan telekomunikasi yang berkantor pusat tidak jauh dari lokasi.

Pendekatan yang ditawarkan tidak sekadar donasi satu arah. Pemprov menyiapkan mekanisme kompensasi nonfinansial, seperti pemasangan papan nama atau elemen identitas korporasi pada struktur JPO baru sebagai bentuk apresiasi publik. Dengan demikian, perusahaan yang berpartisipasi tetap mendapatkan eksposur yang selaras dengan aturan tanpa mengganggu estetika dan fungsi utama jembatan.

Insentif KLB: Inovasi Pembiayaan Berbasis Tata Ruang

Selain CSR, pemerintah Jakarta juga mengkaji ulang instrumen insentif Koefisien Lantai Bangunan (KLB). Selama ini, pengembang yang ingin menambah luas lantai bangunan di atas ketentuan zonasi bisa memperoleh tambahan KLB dengan menunaikan kewajiban kontribusi kepada pemerintah. Kontribusi itu dapat berupa dana segar, pembangunan fasilitas umum, atau penyerahan lahan. Untuk kasus JPO Tendean, skema yang tengah disusun memungkinkan pengembang membangun jembatan penyeberangan berikut kelengkapannya—lift, ramp, dan jalur sepeda—sebagai bagian dari kewajiban bonus KLB yang sudah diatur dalam Peraturan Gubernur terbaru.

Analogi sederhananya adalah pertukaran ruang vertikal dengan ruang horizontal. Pengembang yang ingin membangun gedung lebih tinggi di segitiga emas Jakarta dapat “menebus” tambahan lantai dengan merealisasikan JPO Tendean sesuai spesifikasi teknis yang ditetapkan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan. Skema ini diyakini lebih cepat daripada mengandalkan proses tender APBD yang panjang karena seluruh rantai perencanaan dan konstruksi bisa langsung dikelola oleh konsorsium swasta di bawah pengawasan ketat pemerintah.

Untuk memastikan transparansi, Pemprov akan membentuk tim pengawas yang melibatkan Inspektorat, Badan Pengelola Keuangan Daerah, dan unsur akademisi. Setiap tahap—dari studi kelayakan, desain, hingga serah terima aset—akan diaudit agar tidak menyimpang dari prinsip akuntabilitas publik. “Ini bukan privatisasi fasilitas umum. Negara tetap hadir sebagai pengendali mutu dan penjamin akses masyarakat,” tegas sumber di lingkup Bappeda.

Desain Baru Lebih Inklusif dan Berorientasi Transit

Pembangunan ulang JPO Tendean tidak hanya mengembalikan bentuk semula. Dinas Bina Marga mewacanakan desain yang lebih inklusif, lengkap dengan dua unit lift untuk penyandang disabilitas dan lansia, ramp landai bagi pengguna kursi roda dan sepeda lipat, serta atap kanopi tembus cahaya agar tetap nyaman saat hujan. Konsep ini diselaraskan dengan rencana integrasi jalur sepeda lintas koridor Sudirman–Tendean yang tengah dikebut oleh Dinas Perhubungan. Pramono bahkan sempat menginstruksikan agar desain baru tidak menutup pandangan ke arah Jalan Kapten Tendean, sehingga elemen keindahan kota tetap terjaga.

Model pembiayaan campuran antara CSR dan bonus KLB memungkinkan penambahan elemen-elemen tadi tanpa membebani APBD secara langsung. Pemprov cukup mengeluarkan dana operasional untuk pengawasan, sementara konstruksi dan material ditanggung mitra swasta. Jika berhasil, pola ini akan direplikasi untuk membangun atau merevitalisasi JPO lain di Jakarta yang sudah tua dan rawan kerusakan.

Respons Publik dan Harapan Warga

Warga yang setiap hari bergantung pada penyeberangan tersebut menyambut kabar ini dengan optimisme berhati-hati. Banyak yang masih trauma dengan insiden ambruk yang sempat terekam kamera warga dan viral di media sosial. Namun mereka juga berharap agar eksekusi tidak berlarut-larut. Seorang pedagang kaki lima di sekitar lokasi mengatakan, “Kalau bisa jangan cuma janji. Yang penting cepat dibangun dan benar-benar kuat, biar kami tidak waswas lagi setiap pagi.”

Sementara itu, Koalisi Pejalan Kaki Jakarta mengapresiasi langkah Pemprov yang berupaya mencari celah di luar pakem anggaran konvensional. Menurut mereka, yang paling penting adalah memastikan standar keselamatan tertinggi diterapkan, termasuk pemilihan material yang tahan cuaca dan studi struktur oleh konsultan independen. Organisasi ini juga mendorong agar pembangunan JPO baru sekaligus dijadikan momentum untuk menata ulang halte Transjakarta dan trotoar di sekitarnya sehingga tercipta koridor mobilitas yang nyaman dan aman secara menyeluruh.

Menanti Regulasi Turunan dan Target Konstruksi

Guna mempercepat realisasi, Biro Hukum Sekretariat Daerah sedang menyusun payung hukum teknis untuk mekanisme pendanaan alternatif ini. Produk hukum tersebut akan mengatur batasan nilai proyek, kriteria mitra, jaminan pelaksanaan, hingga sanksi jika pembangunan mangkrak. Pemprov menargetkan regulasi ini rampung dalam dua bulan ke depan agar tender atau penunjukan mitra bisa dimulai pada triwulan terakhir tahun ini. Dengan demikian, konstruksi fisik diharapkan sudah berjalan pada awal 2027.

Pramono sendiri terus memantau langsung progres pembahasan. Dalam rapat koordinasi terbatas bersama jajaran SKPD terkait, ia kembali menekankan pentingnya proyek ini sebagai simbol keseriusan Jakarta membangun infrastruktur pejalan kaki yang andal. “Ini bukan hanya tentang JPO. Ini tentang hak warga untuk selamat di jalan,” tutupnya. Kini, warga ibu kota tinggal menanti sejauh mana janji itu mampu menyeberang dari papan perencanaan ke bentangan baja yang siap melindungi langkah mereka setiap hari.