LHKPN Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang Sentuh Angka Rp79 Miliar

Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, membuka tabir akumulasi kekayaan yang mencapai Rp79 miliar. Angka itu tercatat sebagai salah satu yang tertinggi di antara kepala daerah di Jawa Barat dan mencuat ke permukaan bersamaan dengan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadapnya. LHKPN yang dilaporkan secara periodik itu kini menjadi salah satu pintu masuk penyidik untuk menelisik dugaan ketidakwajaran antara harta dan penghasilan resmi sang bupati.

Momen penangkapan berlangsung di kawasan Cikarang pada Jumat dini hari. Tim penindakan KPK mengamankan uang tunai dalam pecahan rupiah dan mata uang asing yang diduga bagian dari transaksi suap perizinan proyek infrastruktur. Dari penggeledahan awal, KPK menyita uang sekitar Rp2,1 miliar dan USD23.000. Ade Kunang dan sejumlah pihak langsung digelandang ke Gedung Merah Putih untuk menjalani pemeriksaan intensif.

Rincian Kekayaan LHKPN

Data LHKPN yang dapat diakses publik melalui elhkpn.kpk.go.id memperlihatkan bahwa Ade melaporkan kekayaan bersih senilai Rp79 miliar—melonjak hampir dua kali lipat dibandingkan laporan periode sebelumnya. Komposisi harta itu terurai dalam beberapa kategori:

• Tanah dan bangunan: 35 bidang tanah yang tersebar di Bekasi, Bandung, dan Jakarta Selatan dengan nilai total Rp42 miliar.
• Alat transportasi dan mesin: 14 unit kendaraan roda empat—termasuk Alphard, Pajero Sport, dan dua unit Land Cruiser—senilai Rp5,6 miliar, serta tiga sepeda motor gede.
• Harta bergerak lainnya: Logam mulia, perhiasan, dan koleksi jam tangan mewah yang ditaksir mencapai Rp7,8 miliar.
• Surat berharga: Saham dan reksadana di tiga perusahaan properti dengan nilai Rp13 miliar.
• Kas dan setara kas: Simpanan di 12 rekening mencapai Rp10,6 miliar.

Kekayaan itu kontras dengan gaji dan tunjangan resmi bupati yang rerata hanya sekitar Rp10–15 juta per bulan di luar biaya operasional kedinasan.

Kronologi OTT dan Barang Bukti

Wakil Ketua KPK menyatakan bahwa penangkapan merupakan hasil penyelidikan panjang atas dugaan penerimaan fee proyek pembangunan jalan lingkungan di tiga kecamatan. "Kami menemukan bukti permulaan yang cukup bahwa Bupati Bekasi menerima sejumlah uang sebagai imbalan pengaturan lelang," ujar Wakil Ketua KPK dalam konferensi pers.

"Uang yang kami sita merupakan bagian kecil dari total transaksi yang sedang kami dalami. LHKPN Rp79 miliar memberi kami konteks yang lebih besar tentang pola hidup dan perbandingan aset."

Barang bukti yang diamankan mencakup dokumen kontrak, catatan keuangan, dan gawai pribadi yang kini sedang diekstraksi oleh laboratorium digital forensik KPK. Ade Kunang dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b Undang-Undang Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Analisis Kepatutan Harta vs Penghasilan

Dengan asumsi masa jabatan 5 tahun dan penghasilan resmi sekitar Rp200 juta per tahun, total pendapatan bruto Ade hanya sekitar Rp1 miliar. Itu berarti kekayaan yang ia miliki setara dengan 79 kali lipat dari total penghasilan resmi selama satu periode. Lembaga pengawas antikorupsi menyebut gap sebesar itu sebagai red flag serius yang menuntut pembuktian asal-usul harta secara terbalik.

Pakar hukum tata negara dari Universitas Padjadjaran, Dr. Indra Fauzi, menilai pengungkapan LHKPN semacam ini harus dibarengi audit forensik.

"Kenaikan aset yang drastis tanpa disertai penjelasan usaha sampingan yang legal adalah salah satu indikasi kuat pencucian uang. KPK perlu menarik benang merah ke sektor swasta yang diduga menjadi perantara," katanya.

Respons Publik dan Imbauan Transparansi

Terkuaknya angka Rp79 miliar memicu gelombang reaksi dari warga Bekasi. Sejumlah organisasi masyarakat sipil mendesak KPK untuk membuka seluruh rincian proyek yang diduga dimainkan serta memeriksa pejabat dinas teknis yang terlibat. Tagar #BupatiBekasi79M sempat trending di media sosial sepanjang akhir pekan, diwarnai kritik terhadap lemahnya pengawasan internal pemerintah daerah.

Di sisi lain, pengamat kebijakan publik menyarankan agar KPK memanfaatkan Undang-Undang Perampasan Aset guna mengamankan kekayaan yang diduga hasil tindak pidana. "Menunggu putusan pengadilan saja tidak cukup. Aset harus disita lebih dulu agar tidak dialihkan," ujar Koordinator Indonesia Corruption Watch.

Langkah Hukum KPK ke Depan

KPK menyatakan akan memperdalam penelusuran ke aliran dana yang mengarah ke perusahaan milik keluarga Ade. Tim penyidik juga akan memanggil notaris dan PPAT yang mencatatkan peralihan tanah dalam jumlah besar. Sanksi maksimal yang menanti Ade adalah pidana penjara seumur hidup dan denda miliaran rupiah, di samping kemungkinan pencabutan hak politik.

Para tersangka saat ini ditahan di Rumah Tahanan KPK untuk 20 hari pertama guna kepentingan penyidikan. Publik menanti seberapa dalam praktik korupsi ini membongkar jaringan kepentingan di wilayah penyangga ibu kota.