Komisi V DPR Panggil Kemenhub dan KAI Bahas Insiden Tertemper Kereta

Jakarta – Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyatakan akan memanggil Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) dalam waktu dekat. Langkah ini diambil menyusul meningkatnya jumlah insiden tertemper kereta yang terjadi di sejumlah wilayah, khususnya di Jakarta dan sekitarnya.

Rencana pemanggilan tersebut mengemuka dalam rapat internal Komisi V yang membahas keselamatan perkeretaapian nasional. Wakil rakyat menilai kasus kecelakaan yang melibatkan kereta rel listrik (KRL) belakangan ini sudah memasuki tahap mengkhawatirkan, sehingga diperlukan evaluasi menyeluruh dari hulu hingga hilir.

Belakangan ini, sejumlah peristiwa tertemper kereta dilaporkan terjadi di kawasan padat penduduk. Beberapa di antaranya berujung fatal, sementara lainnya mengakibatkan luka serius. Situasi ini memantik kekhawatiran di kalangan masyarakat dan mendorong DPR untuk turun tangan.

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menegaskan bahwa parlemen tidak ingin sekadar meminta penjelasan. Lebih dari itu, Komisi V ingin mendengar langsung paparan dari Kemenhub dan KAI mengenai langkah-langkah konkret yang telah dan akan dilakukan untuk menekan angka kecelakaan di perlintasan sebidang.

Perlintasan Sebidang Jadi Sorotan Utama

Perlintasan sebidang menjadi salah satu titik paling rawan dalam operasional kereta api di Indonesia. Data yang dihimpun menunjukkan bahwa mayoritas insiden tertemper terjadi tepat di titik-titik persilangan antara rel kereta dan jalur kendaraan maupun pejalan kaki. Hampir seluruh kejadian dapat dicegah jika pengamanan di lokasi berfungsi optimal.

Komisi V menilai banyak perlintasan sebidang yang belum dilengkapi palang pintu, penjaga, maupun rambu yang memadai. Sebagian lainnya justru kerap diabaikan oleh pengguna jalan yang memaksakan diri melintas saat kereta sudah mendekat.

Menurut Lasarus, persoalan ini tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan parsial. Diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, operator kereta, serta kepolisian dalam mengelola setiap perlintasan yang ada.

Evaluasi Menyeluruh yang Diminta DPR

Dalam pemanggilan nanti, Komisi V berencana meminta Kemenhub memaparkan peta jalan perbaikan perlintasan sebidang. Mulai dari pendataan jumlah perlintasan liar, penyusunan prioritas penutupan atau perbaikan, hingga anggaran yang dialokasikan untuk membangun fasilitas penyeberangan alternatif seperti flyover maupun underpass.

Sementara itu, KAI diminta menjelaskan langkah operasional yang diterapkan untuk mengurangi risiko, termasuk patroli, sosialisasi kepada masyarakat, serta penguatan sistem peringatan dini di titik rawan.

Komisi V juga ingin memastikan bahwa setiap insiden tertemper ditindaklanjuti secara serius, tidak berhenti pada proses evakuasi dan perbaikan jadwal perjalanan. Aspek edukasi publik, menurut DPR, sama pentingnya dengan perbaikan infrastruktur.

Selain itu, Komisi V mendorong pemanfaatan teknologi dalam pengamanan perlintasan, seperti pemasangan kamera pengawas, sensor pendeteksi kendaraan, hingga sistem palang pintu otomatis yang terintegrasi dengan jadwal perjalanan kereta. DPR menilai investasi teknologi semacam ini jauh lebih murah dibandingkan biaya sosial yang harus ditanggung akibat kecelakaan.

Keselamatan Menjadi Prioritas Bersama

KRL menjadi tulang punggung transportasi massal bagi jutaan warga Jabodetabek. Setiap hari, ratusan ribu penumpang bergantung pada layanan kereta rel listrik untuk beraktivitas. Oleh karena itu, gangguan sekecil apa pun di lintasan berdampak besar pada mobilitas masyarakat.

Insiden tertemper kereta tidak hanya menimbulkan korban jiwa dan luka-luka, tetapi juga mengganggu kelancaran perjalanan kereta secara keseluruhan. Setiap kejadian biasanya memaksa pihak operator menghentikan sementara operasional di lintas yang terdampak, sehingga perjalanan penumpang lainnya ikut tertunda.

Kondisi ini membuat keselamatan perkeretaapian menjadi isu yang menyentuh banyak pihak secara langsung. Penumpang harian KRL, pengguna jalan di sekitar rel, hingga pekerja di sektor transportasi publik semuanya merasakan dampaknya.

Lasarus menekankan bahwa evaluasi perlintasan sebidang bukan sekadar formalitas politik. Target yang ingin dicapai adalah berkurangnya secara signifikan jumlah perlintasan liar dan tertibnya perilaku pengguna jalan ketika melintasi rel.

Peran Masyarakat dan Harapan ke Depan

Selain meminta pertanggungjawaban dari Kemenhub dan KAI, Komisi V juga mengingatkan pentingnya peran masyarakat. Disiplin berlalu lintas di sekitar rel, seperti tidak menerobos palang pintu dan tidak beraktivitas di jalur kereta, dinilai menjadi kunci utama pencegahan.

Masyarakat di sekitar rel juga diharapkan ikut berperan aktif, misalnya dengan melaporkan perlintasan yang rawan atau memperingatkan sesama warga yang hendak melintas secara sembrono. Kesadaran kolektif semacam ini dinilai mampu menekan risiko kecelakaan secara signifikan.

DPR berharap evaluasi yang dilakukan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih tegas, termasuk kemungkinan penutupan perlintasan sebidang yang dinilai sangat membahayakan dan pengalihannya ke jalur yang lebih aman.

Komisi V memastikan bahwa hasil pemanggilan terhadap Kemenhub dan KAI akan ditindaklanjuti secara ketat. Jika ditemukan kelemahan dalam pengawasan maupun eksekusi di lapangan, DPR tidak segan meminta perbaikan segera bahkan mendorong pembahasan anggaran yang lebih memadai untuk sektor keselamatan perkeretaapian.

Dengan rentetan insiden yang terus berulang, publik menanti langkah nyata, bukan sekadar janji. Pemanggilan Komisi V ini diharapkan menjadi momentum untuk membenahi keselamatan perlintasan kereta secara menyeluruh demi melindungi keselamatan masyarakat.