Keluhan Warga Kaltara Soal Akses Infrastruktur Meningkat ke DPR

Sejumlah warga yang tinggal di kawasan perbatasan Kalimantan Utara menyampaikan keresahan mendalam kepada perwakilan rakyat terkait kondisi infrastruktur yang belum memadai di wilayah mereka. Permasalahan mendasar seperti keterbatasan akses jalan, ketersediaan bahan pokok, hingga pasokan listrik menjadi beban berat yang harus ditanggung oleh masyarakat setiap harinya.

Deddy Sitorus selaku anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan menjadi salah satu tokoh yang secara langsung menampung aspirasi dari warga-warga tersebut. Dalam pertemuan yang digelar, ia mendengarkan secara seksama keluhan demi keluhan yang disampaikan oleh masyarakat perbatasan. Kondisi ini, menurutnya, tidak boleh lagi dibiarkan berlarut tanpa solusi nyata dari pemerintah pusat.

Akses Jalan yang Terus Jadi Masalah

Salah satu problem utama yang mengemuka adalah keterbatasan akses jalan menuju dan dari kawasan perbatasan. Banyak warga mengeluhkan bahwa kondisi jalan di wilayah mereka masih sangat memprihatinkan. Jalanan rusak, berlubang, dan bahkan ada yang belum tersentuh pembangunan sama sekali. Akibatnya, mobilitas warga menjadi sangat terhambat, termasuk dalam hal distribusi barang kebutuhan sehari-hari.

Kondisi ini berdampak langsung pada harga sembako yang melambung tinggi di daerah perbatasan. Karena jalur distribusi yang sulit, para pedagang dan penyalur kebutuhan pokok terpaksa menambah biaya transportasi yang akhirnya dibebankan kepada konsumen. Akibatnya, warga harus membayar harga jauh lebih mahal dibandingkan masyarakat di kota-kota besar meskipun penghasilan mereka tergolong rendah.

Listrik dan Kebutuhan Dasar yang Belum Merata

Selain masalah jalan dan ketersediaan pangan, pasokan listrik juga menjadi keluhan serius dari warga perbatasan. Tidak sedikit daerah di Kaltara yang masih mengalami pemadaman listrik secara rutin atau bahkan belum teraliri listrik sama sekali. Keterbatasan energi ini menghambat berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari pendidikan anak-anak hingga kegiatan ekonomi produktif.

Deddy Sitorus menegaskan bahwa pemerintah harus lebih serius dan bergerak cepat dalam menangani permasalahan-permasalahan mendasar ini. Ia menyampaikan bahwa warga perbatasan bukan hanya menghadapi kesulitan ekonomi semata, tetapi juga merasa ada kesenjangan yang cukup jauh dibandingkan dengan masyarakat di daerah lain yang lebih terhubung dengan pusat pemerintahan.

Ancaman Perpindahan Warga ke Negara Tetangga

Hal yang paling mengkhawatirkan dari seluruh aspirasi yang disampaikan adalah adanya keinginan sebagian warga untuk meninggalkan tanah air dan pindah ke Malaysia. Bagi mereka, negara tetangga tersebut dianggap mampu memberikan kehidupan yang lebih layak dengan akses infrastruktur yang jauh lebih baik. Ancaman ini bukan sekadar bentuk kekecewaan, melainkan peringatan serius bagi pemerintah Indonesia bahwa kegagalan dalam memberikan pelayanan dasar bisa berujung pada kehilangan penduduk di kawasan strategis perbatasan.

Kawasan perbatasan memiliki peranan penting dalam menjaga kedaulatan dan integritas wilayah negara. Jika masyarakat yang tinggal di sana memilih hengkang karena ketidakadilan pembangunan, maka bukan hanya aspek sosial-ekonomi yang terdampak, melainkan juga aspek pertahanan dan keamanan nasional.

Oleh karena itu, Deddy mendesak agar pemerintah pusat segera mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan Kaltara. Pembangunan jalan, penyediaan listrik yang stabil, serta penjaminan ketersediaan bahan pokok dengan harga terjangkau menjadi tiga prioritas utama yang harus segera direalisasikan. Tanpa langkah konkret, kekhawatiran tentang gelombang eksodus warga ke negara tetangga bisa menjadi kenyataan yang sulit dibendung.