Jakarta – Menteri PKP Minta BP Tapera Percepat Penyaluran FLPP 2026

Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) baru mencapai 102.900 unit hingga pertengahan Juli 2026. Angka ini masih jauh dari target tahunan yang telah ditetapkan pemerintah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait langsung meminta Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk mengambil langkah percepatan agar realisasi rumah subsidi bisa dikejar hingga akhir tahun.

Data Realisasi FLPP per Pertengahan Juli 2026

Berdasarkan laporan yang diterima Kementerian PKP, hingga 15 Juli 2026, penyaluran FLPP tercatat sebanyak 102.900 unit rumah subsidi. Jumlah ini setara dengan sekitar 34,3 persen dari target nasional sebanyak 300.000 unit yang dicanangkan pada awal tahun. Jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu, realisasi saat ini sedikit lebih rendah sekitar 5 persen akibat melambatnya proses akad kredit di sejumlah daerah.

1. Realisasi FLPP per Juli 2026: 102.900 unit.
2. Target nasional 2026: 300.000 unit rumah subsidi.
3. Persentase capaian: 34,3%.
4. Sisa waktu untuk mencapai target: sekitar 5,5 bulan (hingga 31 Desember 2026).

Menteri PKP Minta BP Tapera Percepat Penyaluran

Menteri PKP Maruarar Sirait dalam rapat koordinasi internal pada 20 Juli 2026 menekankan pentingnya akselerasi penyaluran FLPP. "Kita harus memastikan masyarakat berpenghasilan rendah bisa segera memiliki rumah. Jangan sampai target tidak tercapai hanya karena masalah administrasi atau koordinasi yang lambat," tegasnya. Ia meminta BP Tapera untuk segera berkoordinasi dengan perbankan penyalur dan pengembang agar proses akad kredit dipercepat.

Menurut catatan Kementerian PKP, beberapa daerah dengan serapan rendah antara lain Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua. Sebaliknya, provinsi seperti Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera Utara sudah mencapai lebih dari 40 persen target regionalnya. Menteri meminta agar BP Tapera membuat peta jalan percepatan khusus untuk daerah tertinggal.

Langkah Strategis BP Tapera Mengejar Target

BP Tapera langsung merespons dengan menyusun sejumlah langkah taktis. Berikut poin-poin utama yang akan dijalankan:

1. Mempercepat validasi data calon penerima dengan mengintegrasikan sistem dengan Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil.
2. Mendorong bank penyalur untuk membuka layanan akad kredit di akhir pekan di lokasi proyek perumahan.
3. Menambah kuota FLPP untuk daerah yang dinilai memiliki permintaan tinggi namun terhambat administrasi.
4. Mengintensifkan sosialisasi kepada pengembang agar segera mengajukan sertifikasi rumah dan proses KPR.

Kepala BP Tapera, Heru Santoso, menargetkan realisasi bisa mencapai 250.000 unit pada akhir Oktober 2026, sehingga sisa 50.000 unit dapat dikejar pada November-Desember. Ia optimistis langkah ini cukup realistis mengingat biasanya penyaluran FLPP meningkat drastis pada kuartal IV.

Dampak Keterlambatan terhadap Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Backlog perumahan nasional saat ini masih mencapai 12,7 juta unit (data 2025). Setiap keterlambatan penyaluran FLPP berarti menunda kesempatan ribuan keluarga untuk memiliki hunian layak. Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan Rakyat (APERPR) menyebutkan bahwa banyak pengembang kecil yang kesulitan arus kas karena proses KPR mandek, sehingga proyek perumahan subsidi ikut terhambat.

Selain itu, suku bunga KPR subsidi yang rendah (5% fix per tahun) menjadi daya tarik utama. Namun, jika penyaluran lambat, antrean pemohon justru semakin panjang. Data Kementerian PKP mencatat ada lebih dari 1,2 juta aplikasi yang masuk hingga Juni 2026, namun baru sekitar 10% yang terealisasi.

Proyeksi Akhir Tahun: Mampukah Target 300.000 Unit Tercapai?

Dengan laju penyaluran rata-rata per bulan 2026 sekitar 15.000 unit, maka hingga Desember diperkirakan hanya tercapai sekitar 190.000 unit – jauh dari target. Namun, jika langkah percepatan BP Tapera berjalan efektif, laju penyaluran bisa dinaikkan menjadi 30.000–40.000 unit per bulan pada Agustus hingga Desember. Dengan asumsi tersebut, target 300.000 unit masih mungkin dicapai.

Faktor kunci lainnya adalah kesiapan pengembang dalam menyediakan rumah siap huni. Saat ini inventaris rumah subsidi yang belum terjual mencapai 75.000 unit di berbagai daerah. Jika semua hambatan akreditasi dan administrasi bisa diselesaikan dalam waktu dekat, maka target bukanlah hal mustahil.

Menteri PKP Maruarar Sirait berjanji akan memantau langsung melalui dashboard realisasi FLPP secara daring. "Saya akan evaluasi setiap minggu. Jika ada daerah yang tertinggal, kami akan kirim tim percepatan," tutupnya.