Gerindra Dukung Koperasi Kelola Sektor Tambang Mineral Nasional

Jakarta — Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) secara tegas menyatakan dukungannya terhadap wacana pemberian izin kepada koperasi untuk mengelola sumber daya alam strategis, seperti sumur minyak, perkebunan sawit, dan tambang mineral. Pernyataan ini mencuat di tengah dinamika pembahasan revisi regulasi sektor energi dan pertambangan yang bertujuan untuk memperluas partisipasi ekonomi kerakyatan.

Kronologi Munculnya Wacana Koperasi Kelola Tambang

Wacana pelibatan koperasi dalam pengelolaan sektor ekstraktif ini sebenarnya bukan isu baru. Namun, pernyataan resmi DPP Gerindra pada Minggu (4/5/2026) memberikan angin segar sekaligus legitimasi politik yang kuat bagi para pendukung konsep ekonomi kerakyatan. Berikut jejak kronologisnya:

1. 3 Mei 2026 — Komisi VI DPR RI mulai membahas revisi undang-undang terkait pengelolaan sumber daya alam yang membuka peluang partisipasi badan usaha milik desa dan koperasi.
2. 4 Mei 2026 — DPP Gerindra melalui juru bicaranya menyampaikan sikap resmi bahwa koperasi dibolehkan dan harus didukung untuk mengelola tambang, sawit, dan sumur minyak. Pernyataan ini disampaikan dalam acara penyerahan kendaraan operasional KDMP di Klaten, Jawa Tengah.
3. 5 Mei 2026 — Wacana ini mulai menuai respons beragam dari pelaku industri, akademisi, dan aktivis lingkungan yang mempertanyakan kesiapan koperasi mengelola sektor padat modal dan berisiko tinggi tersebut.

Argumentasi Gerindra: Kesejahteraan Anggota dan Masyarakat

Dalam pernyataannya, Gerindra menekankan bahwa dukungan ini dilandasi oleh semangat untuk meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi dan masyarakat sekitar wilayah operasional. Partai berlambang burung garuda itu menilai bahwa selama ini pengelolaan sumber daya alam lebih banyak dikuasai oleh korporasi besar, sementara masyarakat lokal hanya menjadi penonton.

"Kami percaya bahwa koperasi memiliki kapasitas untuk menjadi motor penggerak ekonomi di tingkat akar rumput. Dengan memberikan akses legal kepada koperasi untuk mengelola sumur minyak, sawit, dan tambang mineral, kita sedang membangun kemandirian ekonomi nasional dari bawah," ujar perwakilan DPP Gerindra.

"Koperasi dibolehkan. Itu adalah bagian dari upaya kita untuk mendistribusikan manfaat kekayaan alam secara lebih adil. Negara tidak boleh hanya memberi ruang bagi pemodal besar, tetapi juga wajib membuka jalan bagi ekonomi kerakyatan."

Potensi dan Tantangan Koperasi di Sektor Ekstraktif

Wacana ini membawa sejumlah potensi menjanjikan sekaligus tantangan berat yang harus diantisipasi. Berikut analisisnya:

• Potensi: Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) secara tidak langsung, penciptaan lapangan kerja lokal, pengurangan kesenjangan ekonomi, dan penguatan kapasitas kelembagaan koperasi melalui transfer teknologi dan manajemen profesional.
• Tantangan: Kebutuhan modal awal yang sangat besar untuk eksplorasi dan produksi, rendahnya kapasitas teknis dan manajerial koperasi di sektor migas dan mineral, risiko kerusakan lingkungan yang lebih sulit diawasi, serta potensi konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang di tingkat lokal.
• Kesiapan Regulasi: Hingga saat ini belum ada payung hukum spesifik yang mengatur teknis keterlibatan koperasi dalam pengelolaan blok migas atau wilayah izin usaha pertambangan (WIUP). Harmonisasi dengan UU Minerba, UU Migas, dan UU Perkoperasian menjadi pekerjaan rumah besar.

Respons Publik dan Pemangku Kepentingan

Dukungan Gerindra ini mendapat beragam reaksi. Asosiasi Pertambangan Indonesia (API) menyatakan keterbukaan terhadap ide tersebut, namun menekankan bahwa standar keselamatan, lingkungan, dan kompetensi teknis tidak boleh dikompromikan. Sementara itu, Kementerian Koperasi dan UKM menyambut baik wacana ini sebagai katalisator modernisasi koperasi Indonesia.

Di sisi lain, pengamat ekonomi energi memperingatkan bahwa sektor migas dan mineral memiliki karakteristik investasi jangka panjang dengan risiko tinggi. Tanpa pendampingan intensif dan model bisnis yang jelas, keterlibatan koperasi justru dapat menjerumuskan anggotanya ke dalam jerat utang dan kegagalan operasional.

Wacana kopdes kelola tambang ini akan terus bergulir seiring dengan pembahasan revisi undang-undang di parlemen. Sikap resmi Gerindra menjadi modal politik signifikan untuk memperjuangkan agenda ekonomi kerakyatan ini, namun detail implementasi dan mitigasi risikonya masih harus diuji secara mendalam.