NTB — Polisi Pastikan Video Pembakaran Dapur Makan Bergizi Gratis Hoaks

Dunia maya kembali dihebohkan oleh peredaran potongan video berdurasi pendek yang mengklaim telah terjadi aksi anarkis berupa pembakaran fasilitas Dapur Satuan Pelayanan Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh warga setempat di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB). Unggahan yang menyebar secara masif di platform media sosial X (sebelumnya Twitter) tersebut memperlihatkan kobaran api membakar sebuah bangunan yang diklaim sebagai pusat pengolahan makanan program prioritas pemerintah. Sontak, rekaman visual itu memicu perdebatan sengit dan keresahan di kalangan netizen yang mengkhawatirkan stabilitas serta penerimaan masyarakat terhadap program prioritas nasional tersebut.

Namun, berdasarkan hasil penelusuran fakta mendalam dan verifikasi digital yang dilakukan oleh tim pemeriksa fakta, narasi yang menyertai video tersebut dipastikan 100 persen palsu atau hoaks. Bangunan yang terbakar dalam video tersebut sama sekali tidak memiliki keterkaitan dengan fasilitas Dapur MBG maupun program distribusi makanan bergizi yang digagas pemerintah. Manipulasi informasi ini disinyalir sengaja dibuat oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk menciptakan opini publik yang menyesatkan serta memicu kegaduhan di tengah proses sosialisasi program.

Penelusuran Digital dan Verifikasi Faktual

Tim verifikasi media menggunakan teknik reverse image search serta penelusuran arsip digital untuk melacak sumber asli dari potongan video yang viral tersebut. Hasil pencocokan bingkai gambar menunjukkan bahwa peristiwa kebakaran dalam video itu terjadi pada lokasi dan waktu yang sama sekali berbeda, serta tidak melibatkan aset dapur umum pemerintah. Pihak kepolisian daerah NTB bersama dinas komunikasi setempat juga langsung menerjunkan tim ke lokasi yang disebutkan dalam narasi media sosial guna memastikan kondisi di lapangan.

"Kami telah melakukan pengecekan menyeluruh di seluruh titik Dapur Pelayanan Makan Bergizi Gratis di wilayah NTB. Seluruh fasilitas berada dalam kondisi aman, kondusif, dan beroperasi sebagaimana mestinya. Video yang beredar adalah bentuk disinformasi yang memanfaatkan rekaman peristiwa lain," tegas pihak kepolisian dalam keterangan resminya.

Berikut adalah perbandingan antara klaim yang beredar di media sosial dengan fakta hasil verifikasi lapangan:

Kerentanan Program Strategis Terhadap Disinformasi

Fenomena penyebaran berita bohong yang menyerang program nasional seperti Makan Bergizi Gratis bukanlah hal baru. Sebagai salah satu kebijakan prioritas dengan anggaran besar dan jangkauan luas, program MBG kerap menjadi sasaran empuk narasi provokatif. Pengamat media digital menilai bahwa motif utama di balik penyebaran hoaks semacam ini bervariasi, mulai dari pencarian engagement di media sosial hingga upaya penggiringan opini politik untuk merusak kepercayaan publik terhadap efektivitas program pemerintah.

Masyarakat diimbau untuk tidak mudah terprovokasi oleh unggahan berlabel sensational tanpa adanya verifikasi dari sumber media massa tepercaya maupun saluran resmi pemerintah. Dampak dari penyebaran informasi palsu ini tidak hanya merugikan kredibilitas lembaga, tetapi juga berpotensi menimbul rasa saling curiga di tengah kehidupan bermasyarakat.

• Cek Sumber Informasi: Pastikan berita berasal dari media terverifikasi Dewan Pers atau akun resmi instansi terkait.
• Waspadai Judul Provokatif: Konten hoaks cenderung menggunakan bahasa emosional dan menghujat.
• Periksa Ulang Visual: Gunakan alat verifikasi gambar untuk memastikan keaslian video atau foto yang diunggah.

Sanksi Hukum dan Imbauan Literasi Digital

Pemerintah dan aparat penegak hukum menegaskan bahwa penyebaran berita bohong yang menimbulkan keonaran di masyarakat dapat dijerat dengan ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pelaku pembuat maupun penyebar hoaks diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar sesuai pasal yang berlaku.

Dalam era banjir informasi saat ini, literasi digital menjadi benteng utama bagi masyarakat agar tidak terjebak dalam perangkap disinformasi. Kementerian Komunikasi dan Digital terus berkoordinasi dengan pengelola platform media sosial untuk menurunkan (take down) unggahan bernuansa hoaks tersebut serta memblokir akun-akun yang terbukti secara sengaja menyebarkan narasi menyesatkan terkait fasilitas Dapur MBG di NTB.