Garis Kemiskinan Kembali Naik, Belanja Warga Miskin Tersedot Beras dan Rokok

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat garis kemiskinan di Indonesia kembali bergerak naik. Tren ini mencerminkan beban biaya hidup minimum yang kian berat, baik bagi warga perkotaan maupun perdesaan.

Kenaikan garis kemiskinan sejalan dengan meningkatnya harga sejumlah kebutuhan pokok. Ketika harga barang dan jasa naik, ambang batas pengeluaran minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar ikut terdongkrak.

Berdasarkan data per Maret 2025, garis kemiskinan nasional berada di kisaran Rp 609 ribu per kapita per bulan, naik sekitar 2,3 persen dibandingkan posisi September 2024. Dengan ambang tersebut, jumlah penduduk miskin tercatat sekitar 23,85 juta jiwa atau setara 8,47 persen dari total populasi.

Mengenal Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan adalah batas pengeluaran per kapita per bulan yang digunakan untuk menentukan apakah seseorang masuk kategori miskin. Penduduk dengan pengeluaran di bawah batas tersebut diklasifikasikan sebagai penduduk miskin.

BPS menghitung garis kemiskinan dari dua komponen utama. Pertama, garis kemiskinan makanan yang mengacu pada kebutuhan energi setara 2.100 kilokalori per kapita per hari. Kedua, garis kemiskinan nonmakanan yang mencakup kebutuhan dasar seperti tempat tinggal, pakaian, pendidikan, kesehatan, hingga transportasi.

Dalam komposisi terbaru, porsi kebutuhan makanan masih mendominasi dengan kontribusi sekitar 73 persen terhadap total garis kemiskinan. Artinya, sebagian besar anggaran warga miskin habis hanya untuk mengisi perut.

Beras Jadi Penyedot Anggaran Terbesar

Dari sisi makanan, beras tercatat sebagai komoditas penyumbang terbesar terhadap garis kemiskinan, baik di kota maupun di desa. Kontribusinya mencapai sekitar seperempat dari total kebutuhan dasar yang dihitung BPS.

Posisi berikutnya ditempati rokok kretek filter. Produk tembakau ini konsisten menjadi komoditas dengan sumbangan terbesar kedua terhadap garis kemiskinan, dengan porsi hampir 10 persen di perkotaan dan lebih dari 11 persen di perdesaan, mengalahkan kebutuhan gizi lain seperti telur dan daging ayam.

Selain beras dan rokok, sejumlah komoditas lain juga turut menekan kantong warga miskin. Di antaranya telur ayam ras, mi instan, gula pasir, kopi bubuk, hingga tempe dan tahu. Kopi bahkan masuk jajaran komoditas berpengaruh, menunjukkan minuman berkafein itu telah menjadi bagian dari pola konsumsi harian masyarakat berpenghasilan rendah.

Fakta ini menggambarkan dilema klasik rumah tangga miskin. Pendapatan yang pas-pasan membuat pengeluaran terkonsentrasi pada kebutuhan perut dan kebiasaan konsumtif seperti rokok dan kopi, sementara alokasi untuk gizi berkualitas, pendidikan, dan kesehatan justru terpinggirkan.

Perkotaan dan Perdesaan Sama-sama Terbebani

BPS mencatat nilai garis kemiskinan di perkotaan lebih tinggi dibandingkan perdesaan, yakni menembus Rp 630 ribu per kapita per bulan, sementara di desa berada di kisaran Rp 577 ribu. Selisih ini dipicu perbedaan harga barang dan jasa di kedua wilayah. Meski demikian, struktur pengeluarannya nyaris serupa: beras, rokok, dan kebutuhan pangan lain tetap mendominasi.

Untuk komponen nonmakanan, kebutuhan perumahan menjadi pengeluaran terbesar, disusul listrik, pendidikan, dan bahan bakar kendaraan. Warga di kota cenderung mengeluarkan biaya lebih besar untuk tempat tinggal, sementara warga desa relatif lebih terbebani biaya pangan.

Implikasi bagi Kebijakan

Naiknya garis kemiskinan berarti standar hidup minimum semakin mahal. Bagi pemerintah, data ini menjadi acuan penting dalam menetapkan sasaran program perlindungan sosial, mulai dari bantuan pangan, subsidi listrik, hingga bantuan langsung tunai.

Para ekonom menilai, pengendalian harga pangan, khususnya beras, menjadi kunci menjaga daya beli kelompok rentan. Sebab, kenaikan harga beras sedikit saja langsung berdampak besar pada anggaran rumah tangga miskin.

Selain itu, dominasi belanja rokok dalam kantong kemiskinan kerap disorot. Sejumlah pengamat menilai edukasi pola konsumsi perlu digencarkan agar anggaran rumah tangga miskin bisa dialihkan ke kebutuhan yang lebih produktif, seperti protein hewani dan pendidikan anak.

Dengan garis kemiskinan yang terus merangkak naik, tantangan pengentasan kemiskinan ke depan diprediksi semakin berat. Pemerintah dituntut tak hanya menjaga stabilitas harga, tetapi juga memastikan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah mampu mengimbangi laju kenaikan biaya hidup.