DPR Minta Koordinasi Kuat Atasi Kebakaran Hutan Kalimantan

Wakil Ketua Komisi IV DPR Hanan A. Razak menegaskan bahwa ancaman kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan tidak bisa lagi ditangani secara parsial. Ia meminta pemerintah pusat memperkuat koordinasi antarkementerian serta menggandeng masyarakat secara langsung dalam upaya pencegahan dan penanganan karhutla. Pernyataan itu muncul di tengah terdeteksinya ratusan titik panas yang mengancam sejumlah wilayah di Kalimantan Barat.

Menurut Hanan, penanganan karhutla yang selama ini kerap berjalan sendiri-sendiri antarinstansi membuat upaya pemadaman menjadi lambat dan tidak efektif. Padahal, kecepatan respons di lapangan menjadi penentu utama untuk mencegah api meluas ke area yang lebih besar. Ia menilai koordinasi yang solid antara kementerian lingkungan hidup, kehutanan, serta badan penanggulangan bencana menjadi kunci utama yang tidak bisa ditawar.

Ancaman Titik Panas

Data yang beredar menunjukkan ratusan titik panas terdeteksi di sejumlah wilayah Kalimantan, termasuk Kalimantan Barat. Kondisi ini diperparah oleh musim kemarau yang membuat lahan gambut dan vegetasi kering menjadi sangat mudah terbakar. Cuaca panas yang berkepanjangan ditambah tiupan angin berpotensi mempercepat penyebaran api dari satu titik ke titik lainnya dalam hitungan jam.

Hanan mengingatkan bahwa karhutla bukan sekadar persoalan lingkungan, melainkan juga persoalan kemanusiaan. Asap yang dihasilkan dari kebakaran dapat mengganggu kesehatan warga, menghentikan aktivitas sekolah, mengacaukan jadwal penerbangan, serta merugikan perekonomian daerah. Karena itu, langkah pencegahan harus dilakukan jauh sebelum api pertama kali muncul.

Koordinasi Lintas Kementerian

Wakil ketua Komisi IV tersebut mendorong agar seluruh kementerian terkait duduk bersama menyusun peta rawan kebakaran dan membagi tugas secara jelas. TNI, Polri, dan aparat daerah juga perlu dilibatkan dalam pengawasan dan patroli di wilayah yang paling rawan. Dengan pembagian peran yang tegas, setiap instansi dapat bergerak cepat tanpa menunggu instruksi yang berbelit-belit.

Ia juga menyoroti pentingnya kesiapan sarana dan prasarana pemadaman, mulai dari helikopter water bombing, pos pemantau, hingga akses jalan menuju lokasi kebakaran. Keterbatasan peralatan kerap menjadi kendala utama di lapangan, sehingga anggaran untuk pengadaan alat dan pemeliharaannya harus dipastikan memadai sejak awal.

Peran Masyarakat

Selain koordinasi antarpemerintah, Hanan menekankan bahwa masyarakat harus menjadi bagian dari solusi, bukan sekadar penonton. Warga di sekitar kawasan hutan dan lahan gambut dapat diberdayakan sebagai garda terdepan dalam deteksi dini kebakaran. Pelatihan pemadaman sederhana serta pembentukan kelompok masyarakat peduli api menjadi langkah konkret yang bisa segera dilakukan.

Keterlibatan warga juga penting untuk mengubah kebiasaan membuka lahan dengan cara membakar. Pendekatan persuasif dan pemberian alternatif mata pencaharian dinilai lebih efektif dalam jangka panjang dibandingkan sekadar ancaman sanksi. Jika masyarakat merasa memiliki hutan di sekitarnya, mereka akan lebih bersedia menjaganya dari kebakaran.

Pencegahan Lebih Baik daripada Memadamkan

Hanan menegaskan bahwa biaya pencegahan jauh lebih murah dibandingkan biaya pemadaman dan pemulihan pasca-kebakaran. Kerugian akibat karhutla tidak hanya dihitung dari luas lahan yang terbakar, tetapi juga dari biaya kesehatan masyarakat, gangguan transportasi, hingga citra negara di mata dunia akibat kabut asap lintas batas.

Oleh karena itu, sistem peringatan dini berbasis data cuaca dan pemantauan satelit perlu dimanfaatkan secara maksimal. Setiap titik panas yang terdeteksi harus segera diverifikasi dan ditindaklanjuti agar tidak berkembang menjadi kebakaran besar. Teknologi harus berpadu dengan kehadiran manusia di lapangan agar hasilnya nyata.

Penegakan Hukum dan Evaluasi

Di sisi lain, penegakan hukum tetap harus berjalan untuk memberi efek jera bagi pelaku pembakaran lahan. Namun, Hanan mengingatkan agar penindakan dilakukan secara adil dan tidak hanya menyasar masyarakat kecil, sementara korporasi besar yang terbukti melanggar justru luput dari pengawasan.

Ia juga meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program pengendalian karhutla yang sudah berjalan. Keberhasilan dan kegagalan setiap daerah harus menjadi pelajaran bersama agar kebijakan ke depan semakin tepat sasaran. Komisi IV DPR, lanjutnya, siap mengawal kebijakan tersebut melalui fungsi pengawasan dan anggaran.

Harapan ke Depan

Dengan musim kemarau yang masih berlangsung, ancaman kebakaran hutan di Kalimantan diperkirakan belum berakhir. Hanan berharap langkah koordinasi yang kuat antara pemerintah, aparat, dan masyarakat mampu mencegah terulangnya bencana asap yang pernah melumpuhkan aktivitas warga di sejumlah daerah.

Kerja sama yang solid, kesiapan alat, dan keterlibatan masyarakat menjadi tiga pilar yang menurutnya tidak bisa ditawar lagi. Jika ketiganya berjalan bersamaan, risiko karhutla dapat ditekan secara signifikan sebelum musim kemarau berakhir.