Bima Arya: Sinergi Daerah Kunci Kendalikan Inflasi dan Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa penguatan sinergi antar pemerintah daerah menjadi prasyarat utama dalam mengendalikan laju inflasi sekaligus menjaga ketahanan pangan nasional. Dalam sebuah pertemuan koordinasi yang digelar di Jakarta, Selasa (22/10/2024), ia menyatakan bahwa stabilitas harga kebutuhan pokok adalah fondasi bagi pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar delapan persen.

Menurut Bima Arya, inflasi yang tidak terkendali berpotensi menggerus daya beli masyarakat dan menghambat laju pemulihan ekonomi pascapandemi. "Pemerintah daerah harus memiliki kesadaran kolektif bahwa persoalan harga bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga memerlukan intervensi langsung di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota," ujarnya dalam sambutan yang disampaikan secara daring maupun luring.

Peran Strategis Pemda dalam Stabilitas Harga

Ia merinci bahwa kepala daerah memiliki instrumen fiskal dan regulasi yang dapat dimanfaatkan untuk memastikan distribusi pangan berjalan lancar. Salah satunya adalah optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk subsidi ongkos angkut bahan pokok dari daerah surplus ke daerah minus. Langkah ini dinilai efektif meredam gejolak harga di tingkat konsumen, terutama menjelang hari besar keagamaan nasional.

Bima Arya juga mendorong penerapan teknologi pemantauan harga secara real-time di pasar-pasar tradisional. "Kita tidak boleh lagi bekerja berdasarkan dugaan. Data harga yang akurat dan cepat sangat penting untuk pengambilan keputusan yang tepat sasaran," tegasnya. Ia merujuk pada platform Siskaperbapo (Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok) yang telah diintegrasikan dengan sejumlah pemerintah provinsi, namun masih perlu diperluas cakupannya.

Sinergi lintas sektor juga menjadi sorotan. Bima Arya meminta Badan Urusan Pangan dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di seluruh Indonesia untuk meningkatkan intensitas rapat koordinasi, tak hanya saat terjadi lonjakan harga, tetapi juga dalam masa persiapan tanam hingga panen. Ini penting agar prediksi produksi pangan dapat dihitung lebih awal sehingga impor bisa diminimalkan.

Ketahanan Pangan dan Target Pertumbuhan 8 Persen

Lebih jauh, Wamendagri mengaitkan misi pengendalian inflasi dengan ambisi pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Menurutnya, angka inflasi yang rendah dan terjaga akan memberikan kepastian bagi investor, menurunkan suku bunga kredit, dan mendorong konsumsi rumah tangga—tiga mesin utama yang mampu mendorong Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tumbuh di kisaran delapan persen.

Namun, ia mengakui bahwa tantangan tidaklah ringan. Perubahan iklim yang menyebabkan gagal panen di sejumlah sentra produksi, ketegangan geopolitik yang memicu kenaikan harga energi dan pupuk, serta dinamika rantai pasok global menjadi momok yang harus dihadapi dengan kepala dingin. "Di sinilah mengapa sinergi daerah menjadi begitu krusial. Tidak ada satu daerah pun yang bisa bekerja sendiri," tutur Bima Arya.

Beberapa daerah di Jawa Timur dan Sumatera Utara disebutnya sebagai contoh baik yang berhasil menjaga inflasi tetap rendah melalui operasi pasar terpadu dan kerja sama antar kabupaten. Model ini diharapkan dapat direplikasi di wilayah lain, khususnya di Indonesia bagian timur yang seringkali menghadapi disparitas harga tinggi akibat biaya logistik yang mahal.

Pemerintah pusat, lanjutnya, siap memberikan insentif bagi daerah yang mampu menunjukkan kinerja unggul dalam pengendalian inflasi. Bentuknya bisa berupa Dana Insentif Daerah (DID) tambahan atau bantuan teknis untuk pengembangan infrastruktur pangan. Sebaliknya, bagi daerah yang lalai, akan ada evaluasi ketat yang berdampak pada penilaian kinerja kepala daerah.

Komitmen Bersama

Di akhir arahannya, Bima Arya kembali menegaskan bahwa pengendalian inflasi adalah kerja bersama yang tidak mengenal batas administratif. "Ini tentang bagaimana kita memastikan setiap warga negara bisa mengakses pangan dengan harga yang wajar. Kalau itu tercapai, delapan persen bukanlah mimpi," pungkasnya.

Pertemuan koordinasi tersebut juga dihadiri oleh perwakilan Bank Indonesia, Kementerian Pertanian, dan Badan Pangan Nasional. Mereka sepakat untuk menyusun peta jalan (roadmap) pengendalian inflasi 2025-2026 yang menekankan pada digitalisasi logistik, peningkatan kapasitas produksi dalam negeri, dan penguatan cadangan pangan daerah.

Dengan komitmen dan sinergi yang semakin solid, harapan untuk menekan inflasi di bawah tiga persen sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi delapan persen bukanlah sekadar angka. Inilah fondasi bagi kesejahteraan rakyat yang berkeadilan di seluruh pelosok negeri.