Zulkifli Hasan Tegaskan Bantuan Nelayan Investasi, Bukan Boros Anggaran

Pernyataan Tegas di Tengah Kritik

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk selalu berada di sisi para nelayan kecil. Dalam sebuah kesempatan di Jawa Tengah, politikus yang akrab disapa Zulhas itu dengan lugas menepis anggapan bahwa bantuan untuk sektor perikanan tangkap merupakan pemborosan. Menurutnya, setiap rupiah yang digelontorkan untuk nelayan harus dilihat sebagai investasi jangka panjang, bukan beban fiskal yang sia-sia. “Ini soal bagaimana kita memandang pangan. Kalau ada yang bilang membantu nelayan itu boros, berarti belum paham betul struktur ketahanan pangan nasional,” tegas Zulhas.

Pernyataan tersebut muncul di tengah dinamika pembahasan anggaran yang kerap menyudutkan program-program bantuan sosial dan subsidi sebagai pos yang mudah dipangkas. Zulhas justru berpendapat sebaliknya: di saat ketidakpastian global mengancam pasokan pangan, sektor perikanan harus diperkuat, bukan dilemahkan dengan pemotongan alokasi. Ia mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara maritim dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, dan mengabaikan kesejahteraan nelayan sama dengan mengabaikan potensi besar bangsa sendiri.

Nelayan sebagai Pilar Kedaulatan Pangan

Zulhas menggambarkan nelayan sebagai pahlawan pangan yang seringkali terlupakan. Setiap hari mereka melaut, menghadapi risiko tinggi, demi memastikan masyarakat luas bisa mengakses protein hewani yang terjangkau. Tanpa dukungan yang memadai, bukan tidak mungkin jumlah armada tangkap menyusut drastis, mengerek harga ikan, dan menjerumuskan jutaan rumah tangga ke dalam kerawanan gizi. “Kerja keras mereka bukan sekadar mencari nafkah sendiri. Mereka menjaga perut jutaan orang,” ujarnya.

Data Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjukkan bahwa lebih dari 2,5 juta rumah tangga nelayan menggantungkan hidup langsung pada aktivitas tangkap. Angka itu belum memasukkan pekerja sektor pengolahan dan pemasaran hasil laut yang jumlahnya berlipat ganda. Dengan demikian, setiap kebijakan yang menyentuh nelayan akan berdampak berganda pada perekonomian pesisir. Dalam logika itu, Zulhas menolak keras narasi bahwa bantuan mesin, alat tangkap ramah lingkungan, atau subsidi BBM adalah pengeluaran yang tidak produktif. Sebaliknya, ia menyebutnya sebagai stimulus pertumbuhan ekonomi lokal yang langsung menyasar masyarakat paling bawah.

Bantuan Bukan Pemborosan, Melainkan Katalisator Produktivitas

Kritik bahwa bantuan nelayan rawan bocor dan tidak tepat sasaran seringkali dijadikan alasan untuk mengurangi porsi anggaran. Zulhas tak menampik adanya tantangan distribusi, tetapi ia menegaskan bahwa solusinya adalah memperbaiki mekanisme penyaluran, bukan menghilangkan bantuan. “Kalau ada kebocoran, ya kita perbaiki. Tapi jangan lantas armada bantuan kita sandarkan di pelabuhan. Itu sama saja mengorbankan nelayan demi kenyamanan birokrasi,” katanya.

Ia merinci, bantuan yang dimaksud tidak hanya berbentuk hibah fisik, tetapi juga pelatihan, akses permodalan, dan jaminan pasar. Nelayan modern, menurutnya, membutuhkan ekosistem yang utuh: dari kepastian wilayah tangkap, teknologi penangkapan, hingga rantai dingin yang memadai agar hasil laut tidak terbuang percuma. Semua itu memerlukan anggaran. Zulhas membandingkan dengan sektor pertanian yang selama ini mendapat perhatian besar melalui program pupuk bersubsidi dan irigasi. “Masa petani dibantu, nelayan tidak? Petani dan nelayan itu saudara kandung dalam pangan. Harus mendapat perlakuan yang setara,” tandasnya.

Menyambung Tradisi Maritim Nusantara

Lebih jauh, Zulhas menyentuh aspek kebudayaan. Sejak berabad-abad lalu, Nusantara hidup dari laut. Kerajaan-kerajaan besar dibangun di atas perdagangan rempah dan hasil laut. Melupakan nelayan, dalam pandangannya, adalah bentuk pengingkaran terhadap jati diri bangsa. Ia mendorong generasi muda untuk kembali melirik profesi nelayan yang semakin ditinggalkan. “Kalau anak-anak muda kita sudah enggan melaut, dari mana kita dapat ikan? Impor? Itu sama saja menjual kedaulatan,” katanya dengan nada prihatin.

Untuk itu, program regenerasi nelayan menjadi salah satu prioritas yang sedang disusun kementeriannya, bekerja sama dengan kementerian teknis dan pemerintah daerah. Insentif awal bagi nelayan muda, beasiswa pendidikan kelautan, serta kemitraan dengan industri pengolahan menjadi paket yang sedang dimatangkan. Zulhas optimistis, jika konsistensi dukungan terus diberikan, sektor perikanan bisa menjadi lokomotif ekonomi nasional, bukan sekadar sektor pinggiran yang hanya mendapat perhatian saat musim paceklik melanda.

Tantangan dan Harapan ke Depan

Meski optimistis, Zulhas tidak menutup mata akan besarnya pekerjaan rumah. Perubahan iklim yang membuat musim tangkap semakin sulit diprediksi, pencurian ikan oleh kapal asing, hingga fluktuasi harga bahan bakar menjadi bayang-bayang yang mengintai kesejahteraan nelayan setiap hari. Di sinilah, katanya, peran negara sangat vital. “Nelayan berjuang sendiri di tengah laut, jangan sampai mereka juga berjuang sendiri menghadapi birokrasi dan pasar. Di situlah tugas kita, memastikan mereka tidak sendirian.”

Pernyataan Zulhas ini sekaligus menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak akan mundur dari komitmen melindungi nelayan, meskipun tekanan untuk memangkas anggaran terus menguat. Bantuan, subsidi, dan program pemberdayaan akan tetap berjalan dengan perbaikan berkelanjutan. Publik diharapkan memahami bahwa setiap rupiah yang dialirkan ke pesisir bukanlah uang yang hilang, melainkan benih yang akan menuai kemandirian pangan dan pengurangan kemiskinan. Dengan semua argumen itu, Zulhas menutup dengan kalimat yang menggambarkan sikapnya: “Jika ada yang menyebut bantuan untuk nelayan boros, saya pastikan orang itu belum pernah melihat langsung bagaimana perjuangan mereka menaklukkan gelombang demi sepotong ikan di meja kita.”