Warga Sambut Positif Rencana Pembongkaran JPO Tak Terhubung di Rasuna Said

Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk merobohkan jembatan penyeberangan orang (JPO) lama di kawasan Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, mendapat respons positif dari masyarakat. JPO tersebut sempat menjadi perbincangan hangat di media sosial lantaran posisinya berdekatan dengan jembatan lain, namun keduanya tidak saling terhubung sehingga dinilai membingungkan pejalan kaki.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan jembatan lama itu akan dibongkar sebagai bagian dari penataan ulang fasilitas pejalan kaki di koridor bisnis tersebut. Langkah ini diambil setelah sorotan publik mengenai efisiensi mobilitas di kawasan yang setiap hari dilalui ribuan pekerja kantoran mengemuka.

JPO Viral yang Dinilai Tidak Efisien

Keberadaan dua jembatan penyeberangan yang jaraknya berdekatan tetapi tidak tersambung satu sama lain menuai kritik dari warganet. Banyak yang mempertanyakan perencanaan pembangunan fasilitas publik tersebut karena dianggap menghamburkan anggaran tanpa mempertimbangkan kenyamanan pengguna.

Bagi pejalan kaki, kondisi itu membuat perjalanan menjadi lebih panjang. Mereka harus naik turun jembatan yang berbeda hanya untuk berpindah ke titik yang sebenarnya bisa dijangkau dengan satu lintasan. Situasi semakin merepotkan ketika jam sibuk, saat arus orang yang keluar masuk kawasan perkantoran sangat padat.

Kawasan Rasuna Said sendiri dikenal sebagai salah satu pusat bisnis terpenting di Ibu Kota. Deretan gedung perkantoran, kedutaan besar, hingga apartemen berdiri di sepanjang jalan ini. Mobilitas pejalan kaki yang tinggi menuntut infrastruktur penunjang yang benar-benar fungsional dan mudah diakses.

Respons Warga di Lapangan

Sejumlah warga dan pekerja yang rutin melintas di kawasan tersebut menyambut baik keputusan pemerintah. Mereka menilai pembongkaran jembatan lama merupakan solusi tepat untuk menghilangkan kebingungan yang selama ini terjadi di lapangan.

'Selama ini memang aneh, ada dua jembatan berdekatan tapi tidak nyambung. Kalau dibongkar dan diganti yang lebih baik, saya sangat setuju,' ujar seorang pekerja kantoran yang setiap hari melintasi kawasan Kuningan.

Warga lain berharap penataan tidak berhenti pada pembongkaran semata. Mereka meminta pemerintah menghadirkan jembatan pengganti yang modern, aman, dan ramah bagi semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas dan lansia yang selama ini kesulitan menggunakan fasilitas penyeberangan.

Dukungan juga datang dari para pengguna transportasi umum. Menurut mereka, konektivitas antara halte bus, trotoar, dan jembatan penyeberangan harus dirancang secara terpadu agar perpindahan moda berjalan mulus tanpa hambatan berarti.

Penataan Kawasan Bisnis

Rencana pembongkaran ini sejalan dengan upaya Pemprov DKI memperbaiki wajah kawasan bisnis Rasuna Said. Selain aspek estetika, efisiensi pergerakan orang menjadi pertimbangan utama. Jembatan yang tidak terhubung dinilai mencerminkan perencanaan yang kurang matang di masa lalu.

Pengamat tata kota menilai langkah gubernur menunjukkan kesediaan pemerintah mendengar aspirasi publik yang berkembang di media sosial. Fenomena viral kerap menjadi cermin kebutuhan nyata masyarakat yang selama ini luput dari perhatian para pengambil kebijakan.

Ke depan, penataan JPO diharapkan mengedepankan prinsip keterhubungan. Setiap fasilitas pejalan kaki idealnya menjadi bagian dari jaringan yang saling menyambung, bukan berdiri sendiri-sendiri tanpa koordinasi yang jelas antarinstansi terkait.

Pemerintah juga didorong melakukan audit terhadap jembatan-jembatan lain di Jakarta. Bukan tidak mungkin masih ada fasilitas serupa yang dibangun tanpa perencanaan matang dan justru menyulitkan masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari.

Harapan ke Depan

Masyarakat berharap proses pembongkaran berjalan cepat dan tidak mengganggu aktivitas di sekitar lokasi. Selama pengerjaan, keselamatan pejalan kaki harus tetap terjamin dengan rekayasa lalu lintas yang jelas dan mudah dipahami.

Lebih jauh, warga menginginkan pembangunan infrastruktur publik di Ibu Kota dilakukan dengan perencanaan menyeluruh. Anggaran yang besar seharusnya menghasilkan fasilitas yang benar-benar bermanfaat, bukan sekadar proyek yang tampak megah namun minim fungsi bagi penggunanya.

Kasus JPO di Rasuna Said menjadi pelajaran penting bahwa masukan dari masyarakat, termasuk yang muncul lewat media sosial, layak ditindaklanjuti secara serius. Dengan dukungan publik yang sudah terlihat, pemerintah diharapkan segera merealisasikan penataan agar kawasan bisnis ini semakin nyaman dan ramah bagi pejalan kaki.