Komdigi Dorong Indonesia Jadi Pemain Digital, Bukan Sekadar Pasar Global

Patokan — Pemerintah menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh berpuas diri hanya menjadi pasar bagi perusahaan internet global. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menilai posisi tersebut membuat nilai tambah ekonomi digital lebih banyak dinikmati pihak asing, sementara kapasitas dan daya saing industri digital dalam negeri berisiko tertinggal. Karena itu, transformasi dari sekadar konsumen menjadi produsen teknologi disebut sebagai agenda strategis yang tidak bisa ditunda.

Pernyataan itu mencerminkan kegelisahan yang telah lama berkembang di kalangan pengamat ekonomi digital. Dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta jiwa dan pengguna internet yang kini menembus angka 200 juta, Indonesia merupakan salah satu pasar digital terbesar di dunia. Hampir seluruh raksasa teknologi global menjadikan Tanah Air sebagai salah satu wilayah operasi terpenting mereka, mulai dari layanan media sosial, perdagangan elektronik, hingga komputasi awan.

Namun, besarnya jumlah pengguna tidak otomatis berbanding lurus dengan penguasaan teknologi. Sebagian besar platform yang digunakan masyarakat Indonesia setiap hari masih dimiliki dan dikendalikan oleh perusahaan luar negeri. Kondisi ini dinilai menyebabkan aliran pendapatan iklan digital, data pengguna, hingga peluang inovasi lebih banyak mengalir ke luar negeri ketimbang memperkuat industri di dalam negeri.

Dari Konsumen Menjadi Produsen Teknologi

Pemerintah mendorong agar arah kebijakan digital nasional bergeser dari pola konsumtif menuju pola produktif. Artinya, Indonesia tidak hanya menjadi tempat perusahaan global menjual layanan, tetapi juga menjadi basis penciptaan produk, aplikasi, dan teknologi yang mampu bersaing di tingkat regional maupun dunia. Ekonomi digital Indonesia sendiri diprediksi terus tumbuh dan menjadi yang terbesar di kawasan Asia Tenggara dalam beberapa tahun ke depan.

Untuk mewujudkan hal itu, penguatan perusahaan rintisan atau startup lokal menjadi salah satu prioritas. Indonesia sejauh ini telah melahirkan sejumlah perusahaan teknologi berskala besar, namun jumlahnya dinilai masih jauh dari potensi. Dukungan pendanaan, kemudahan perizinan, serta akses pasar yang lebih luas disebut sebagai prasyarat agar lebih banyak inovator lokal mampu tumbuh dan bertahan menghadapi persaingan dengan pemain global.

Selain sektor startup, digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga menjadi perhatian. Pemerintah menargetkan puluhan juta pelaku UMKM masuk ke ekosistem digital agar mampu memperluas pasar dan meningkatkan efisiensi usaha. Dengan demikian, manfaat ekonomi digital tidak hanya dinikmati segelintir perusahaan besar, tetapi juga dirasakan pelaku usaha di tingkat akar rumput hingga pelosok daerah.

Talenta Digital Jadi Kunci

Salah satu tantangan terbesar dalam upaya tersebut adalah ketersediaan sumber daya manusia. Berbagai kajian memperkirakan Indonesia membutuhkan sekitar sembilan juta talenta digital hingga tahun 2030 untuk memenuhi kebutuhan industri. Tanpa percepatan penyiapan tenaga terampil di bidang pemrograman, analisis data, keamanan siber, hingga kecerdasan buatan, ambisi menjadi pemain utama ekonomi digital dinilai sulit terwujud.

Karena itu, pemerintah menggulirkan berbagai program peningkatan kapasitas, mulai dari pelatihan vokasi, beasiswa pendidikan teknologi, hingga program literasi digital bagi masyarakat umum. Kerja sama dengan perguruan tinggi dan industri juga terus diperkuat agar kurikulum pendidikan selaras dengan kebutuhan pasar kerja yang berubah sangat cepat. Investasi pada manusia dinilai sama pentingnya dengan pembangunan infrastruktur fisik.

Infrastruktur dan Kedaulatan Data

Dari sisi infrastruktur, pemerataan konektivitas masih menjadi pekerjaan rumah besar. Pembangunan jaringan serat optik, menara pemancar, serta satelit komunikasi terus dikebut agar wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal dapat menikmati akses internet berkualitas. Pemerataan akses ini menjadi fondasi agar seluruh warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital, bukan hanya masyarakat di kota-kota besar.

Aspek kedaulatan data juga mendapat penekanan khusus. Data pribadi masyarakat Indonesia dinilai sebagai aset strategis yang harus dilindungi dan dikelola sesuai kepentingan nasional. Kehadiran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menjadi tonggak penting, meski implementasinya masih memerlukan pengawasan ketat. Pemerintah juga mendorong pembangunan pusat data di dalam negeri agar informasi strategis tidak sepenuhnya bergantung pada infrastruktur asing.

Di sisi regulasi, pemerintah menegaskan pentingnya menciptakan persaingan usaha yang setara antara perusahaan global dan pelaku industri lokal. Aturan mengenai perpajakan digital, perlindungan konsumen, hingga penanganan konten berbahaya terus disempurnakan. Perusahaan teknologi asing yang meraup keuntungan besar dari pasar Indonesia diminta mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dan berkontribusi nyata bagi pembangunan ekosistem digital nasional.

Menjelang visi Indonesia Emas 2045, pemerintah berharap transformasi digital benar-benar menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru. Namun cita-cita itu hanya bisa dicapai apabila seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat, bergerak searah. Dengan fondasi yang kuat, Indonesia diyakini mampu berdiri sejajar dengan negara-negara lain sebagai kekuatan digital, bukan sekadar pasar yang ramai dikunjungi.