Warga Dukung Rencana Pramono Bongkar JPO Tak Terhubung di Rasuna Said

Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membongkar jembatan penyeberangan orang (JPO) di kawasan Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, menuai dukungan dari masyarakat. Jembatan tersebut selama ini menjadi perbincangan hangat di media sosial karena letaknya berdekatan dengan fasilitas penyeberangan lain, tetapi keduanya tidak saling terhubung.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan JPO lama yang bermasalah itu akan dibongkar sebagai bagian dari penataan ulang infrastruktur pejalan kaki di kawasan bisnis tersebut. Langkah ini diambil setelah pemerintah provinsi menerima banyak masukan mengenai ketidakefektifan jembatan yang berdiri di salah satu ruas jalan protokol Ibu Kota itu.

Keluhan yang Bertahun-tahun Terabaikan

Bagi pejalan kaki yang saban hari melintas di kawasan Rasuna Said, keberadaan JPO itu kerap menimbulkan kebingungan. Dari kejauhan, dua fasilitas penyeberangan tampak berdiri berdekatan dan seolah menyatu. Namun, ketika digunakan, pengguna jalan baru menyadari bahwa keduanya tidak memiliki konektivitas sama sekali.

Kondisi tersebut membuat banyak orang terpaksa turun kembali ke badan jalan atau memutar lebih jauh untuk mencapai tujuan. Di kawasan perkantoran yang padat seperti Kuningan, persoalan semacam ini dinilai menghambat efisiensi mobilitas ribuan pekerja yang berlalu-lalang setiap hari.

Seorang warga yang bekerja di sekitar kawasan itu menuturkan bahwa dukungan terhadap rencana pembongkaran datang bukan tanpa alasan. Menurutnya, fasilitas publik seharusnya dibangun dengan perencanaan matang, bukan sekadar menambah bangunan baru tanpa memperhatikan fungsi serta kesinambungan dengan infrastruktur yang sudah ada sebelumnya.

Penataan Kawasan Bisnis Jadi Prioritas

Kawasan Rasuna Said dikenal sebagai salah satu pusat aktivitas bisnis dan pemerintahan di Jakarta. Deretan gedung perkantoran, kedutaan besar, hingga pusat perbelanjaan berdiri di sepanjang jalan ini. Dengan tingginya volume pejalan kaki, terutama pada jam berangkat dan pulang kerja, kualitas fasilitas penyeberangan menjadi faktor penting dalam menjaga keselamatan serta kenyamanan publik.

Pemprov DKI menilai penataan JPO di ruas jalan ini tidak bisa ditunda lebih lama. Selain membongkar struktur yang tidak berfungsi optimal, pemerintah juga berencana memperbaiki konektivitas antarfasilitas pejalan kaki agar perpindahan dari satu titik ke titik lain bisa dilakukan tanpa hambatan berarti.

Sejumlah pengamat tata kota sebelumnya juga menyoroti fenomena JPO yang dibangun tanpa kajian menyeluruh. Menurut mereka, pembangunan infrastruktur yang terfragmentasi justru berpotensi menimbulkan masalah baru, mulai dari pemborosan anggaran hingga menurunnya minat masyarakat menggunakan fasilitas yang telah disediakan pemerintah.

Warga Berharap Eksekusi Tepat Sasaran

Meski mendukung rencana pembongkaran, warga berharap pemerintah tidak berhenti pada tahap merobohkan bangunan semata. Mereka menanti solusi pengganti yang benar-benar menjawab kebutuhan pejalan kaki, seperti penyeberangan yang terintegrasi dengan halte transportasi umum, trotoar yang lebar dan teduh, serta akses yang ramah bagi penyandang disabilitas dan lansia.

Harapan lain yang disuarakan adalah transparansi mengenai desain pengganti JPO tersebut. Warga ingin dilibatkan sejak awal agar fasilitas baru yang dibangun nantinya tidak mengulangi kesalahan serupa. Partisipasi publik dalam perencanaan infrastruktur dinilai menjadi kunci agar anggaran yang dikeluarkan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat luas.

Pemprov DKI sendiri dalam beberapa waktu terakhir gencar melakukan evaluasi terhadap sejumlah JPO di berbagai wilayah. Beberapa jembatan penyeberangan yang dinilai menyulitkan penggunanya telah ditata ulang, sementara yang lain digantikan dengan pelican crossing maupun zebra cross demi memangkas jarak tempuh pejalan kaki dan meningkatkan keselamatan.

Momentum Perbaikan Infrastruktur Pejalan Kaki

Rencana pembongkaran JPO di Rasuna Said ini diharapkan menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi seluruh fasilitas pejalan kaki di Ibu Kota. Persoalan konektivitas bukan hanya terjadi di satu lokasi, melainkan juga ditemukan di sejumlah ruas jalan lain yang mengalami persoalan serupa dan membutuhkan penanganan segera.

Dengan dukungan penuh dari masyarakat, pemerintah diharapkan dapat mengeksekusi rencana ini secara cepat dan tepat. Warga menegaskan akan terus mengawal proses penataan agar hasil akhirnya benar-benar berpihak pada kepentingan pejalan kaki, bukan sekadar mempercantik tampilan kota tanpa fungsi yang jelas dan terukur.

Kini, publik menanti realisasi dari janji penataan tersebut. Jika berjalan sesuai rencana, kawasan Rasuna Said akan memiliki sistem penyeberangan yang lebih efisien, aman, dan nyaman bagi seluruh penggunanya, sekaligus menjadi contoh penataan infrastruktur yang responsif terhadap kebutuhan warga.