Pramono Bongkar Satu JPO Viral yang Berdekatan di Kawasan Rasuna Said

Jakarta — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akhirnya mengambil keputusan tegas terkait dua jembatan penyeberangan orang (JPO) di kawasan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, yang sempat menjadi sorotan publik karena berdiri berdekatan namun tidak saling terhubung. Pramono memastikan satu dari dua jembatan tersebut akan dibongkar.

Keputusan itu diambil setelah pemerintah provinsi melakukan kajian teknis terhadap kedua fasilitas pejalan kaki tersebut. Dari hasil penilaian, opsi menyambungkan kedua JPO dinilai bukan solusi yang tepat karena justru menimbulkan persoalan baru, khususnya bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas.

Pramono menjelaskan, kedua jembatan itu dibangun dengan elevasi yang tidak sama. Kondisi tersebut membuat rencana penyambungan secara fisik tidak akan menyelesaikan masalah. Sekalipun dipaksakan tersambung, perbedaan ketinggian tetap menyulitkan pengguna, terutama warga berkebutuhan khusus yang membutuhkan akses landai dan ramah kursi roda.

Viral di Media Sosial

Keberadaan dua JPO yang berjarak sangat dekat di kawasan Rasuna Said sebelumnya mengundang perhatian warganet. Foto kedua jembatan yang berdiri nyaris berdampingan beredar luas di media sosial dan menuai beragam komentar, mulai dari keheranan hingga kritik terhadap perencanaan fasilitas publik di Ibu Kota.

Banyak warga mempertanyakan alasan pembangunan dua infrastruktur serupa di lokasi yang berdekatan. Sebagian menilai kondisi itu sebagai pemborosan anggaran, sementara yang lain menyoroti koordinasi antarinstansi yang dianggap lemah dalam merancang fasilitas pejalan kaki.

Menanggapi keriuhan tersebut, Pramono tidak menampik bahwa keberadaan dua jembatan itu memang janggal. Ia menegaskan pemerintah kota bertanggung jawab memastikan setiap fasilitas publik dibangun dengan perencanaan matang dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

Alasan Tidak Menyambungkan Kedua JPO

Sejumlah pihak sempat mengusulkan agar kedua jembatan cukup disambungkan sehingga tidak perlu ada pembongkaran. Namun usul itu mentok pada persoalan teknis. Berdasarkan hasil pengecekan di lapangan, ketinggian kedua struktur berbeda sehingga sulit dipertemukan tanpa mengorbankan aspek keselamatan dan kenyamanan.

Pramono menuturkan, apabila dipaksakan menyambung kedua JPO, hasilnya tetap tidak ideal. Perbedaan elevasi akan menciptakan tanjakan atau turunan yang curam di bagian penghubung. Bagi pejalan kaki pada umumnya kondisi itu mungkin masih bisa dilalui, tetapi tidak demikian bagi penyandang disabilitas, lansia, maupun orang tua yang membawa anak.

Prinsip aksesibilitas, menurut dia, tidak bisa ditawar. Fasilitas penyeberangan yang baik harus bisa digunakan oleh semua kalangan tanpa terkecuali. Karena syarat dasar itu tidak terpenuhi lewat opsi penyambungan, jalan satu-satunya adalah merelakan satu jembatan untuk dibongkar.

Evaluasi Fasilitas Pejalan Kaki

Kasus JPO di Rasuna Said menjadi momentum bagi Pemprov DKI untuk mengevaluasi fasilitas pejalan kaki di seluruh wilayah Ibu Kota. Pramono meminta jajarannya memetakan kembali jembatan penyeberangan yang dinilai bermasalah, baik dari sisi desain, lokasi, maupun kepatuhannya terhadap standar aksesibilitas.

Ia menekankan bahwa pembangunan infrastruktur ke depan harus mengedepankan koordinasi yang lebih baik. Setiap proyek, kata dia, perlu melalui perencanaan menyeluruh agar tidak mengulangi kejadian serupa, di mana fasilitas publik dibangun berdampingan namun tidak berfungsi optimal.

Pemerintah kota juga membuka ruang bagi masukan masyarakat. Keramaian di media sosial, menurut Pramono, justru membantu pemerintah menemukan persoalan yang selama ini luput dari perhatian. Ia berharap warga terus aktif menyampaikan temuan di lapangan agar bisa segera ditindaklanjuti.

Kapan Pembongkaran Dilakukan

Meski keputusan membongkar sudah diambil, jadwal pasti pelaksanaannya masih menunggu tahapan teknis dari dinas terkait. Pemerintah kota memastikan proses pembongkaran akan mempertimbangkan keamanan pengguna jalan, mengingat kawasan Rasuna Said merupakan salah satu koridor perkantoran yang padat aktivitas setiap harinya.

Sebelum satu jembatan diruntuhkan, pemerintah akan menyiapkan skema penyeberangan sementara agar warga yang melintas di kawasan itu tetap terlayani. Satu JPO yang dipertahankan nantinya akan difungsikan secara maksimal dan dipastikan memenuhi standar keselamatan serta aksesibilitas bagi seluruh pengguna.

Pramono berharap langkah ini menjadi pelajaran penting dalam tata kelola pembangunan kota. Menurutnya, kualitas fasilitas publik bukan diukur dari banyaknya infrastruktur yang dibangun, melainkan dari seberapa besar manfaatnya bagi warga. Dengan pembongkaran satu JPO tersebut, ia ingin memastikan fasilitas yang tersisa benar-benar berfungsi sebagaimana mestinya dan tidak lagi menuai kritik dari masyarakat.