Wakil Ketua DPR Minta Pertamina Tegas Soal Dugaan Penyalahgunaan Solar Bersubsidi

Wakil Ketua DPR RI Andre Rosiade melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Sumatera Barat. Dalam kunjungan tersebut, ia menyoroti antrean panjang kendaraan yang mengular hingga keluar area pompa serta dugaan kuat adanya penyalahgunaan solar bersubsidi di wilayah itu.

Pemantauan dilakukan setelah sejumlah laporan masyarakat mengeluhkan kesulitan memperoleh bahan bakar minyak jenis solar untuk kebutuhan sehari-hari. Menurut Andre, antrean yang terjadi bukan sekadar persoalan kelangkaan stok, melainkan bisa menjadi indikasi ada oknum yang memanfaatkan selisih harga antara solar bersubsidi dan solar non-subsidi untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.

Ia menilai praktik semacam ini sangat merugikan negara dan masyarakat luas. Subsidi yang seharusnya dinikmati oleh mereka yang berhak, seperti nelayan, petani, pelaku usaha mikro, serta angkutan umum, justru berpotensi dinikmati oleh pihak-pihak yang tidak berhak. Dampaknya, distribusi menjadi timpang dan harga barang kebutuhan pokok ikut terdorong naik karena biaya logistik membengkak.

Kekhawatiran terhadap ketimpangan distribusi

Dalam keterangannya, Andre mengungkapkan kekhawatirannya terhadap ketimpangan distribusi bahan bakar yang terjadi di lapangan. Ia menyebutkan bahwa seharusnya pasokan solar bersubsidi di Sumatera Barat cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi kenyataannya banyak warga yang harus menunggu berjam-jam hanya untuk mengisi tangki kendaraan mereka.

Kondisi ini diperparah oleh adanya dugaan sejumlah kendaraan pengangkut barang yang memanfaatkan celah regulasi untuk membeli solar bersubsidi dalam jumlah besar. Padahal, aturan telah mengatur dengan jelas siapa saja yang berhak membeli jenis bahan bakar tertentu serta berapa batas maksimal pembeliannya dalam sekali transaksi.

Politisi itu menegaskan bahwa pengawasan di tingkat hilir harus diperketat. Keberadaan aturan yang baik tidak akan berarti apa-apa apabila tidak diiringi dengan pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang konsisten di lapangan. Ia pun meminta Pertamina sebagai badan usaha penyalur untuk meningkatkan pengawasan internal di setiap SPBU yang tersebar di Sumatera Barat.

Seruan kepada aparat penegak hukum

Andre juga menyampaikan permintaan tegas kepada aparat penegak hukum agar tidak ragu menindak setiap pihak yang terbukti melakukan penyalahgunaan bahan bakar bersubsidi. Menurutnya, selama ini praktik penyimpangan sering kali terjadi karena pelaku merasa aman dan yakin tidak akan ada konsekuensi hukum yang serius.

Ia mendorong agar penegak hukum melakukan pemeriksaan terhadap alur distribusi, mulai dari terminal bahan bakar, tangki pengangkut, hingga ke setiap titik penjualan di SPBU. Jika ditemukan indikasi tindak pidana, proses hukum harus berjalan sesuai ketentuan yang berlaku tanpa pandang bulu.

Penegakan hukum yang tegas, lanjutnya, bukan hanya bertujuan memberikan efek jera bagi pelaku, tetapi juga menjadi bentuk perlindungan terhadap masyarakat kecil yang selama ini menjadi korban utama dari penyimpangan distribusi. Ia berharap sinergi antara Pertamina, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum dapat berjalan efektif sehingga permasalahan serupa tidak terus berulang.

Harapan pengawasan berkelanjutan

Lebih lanjut, Andre menekankan bahwa inspeksi mendadak seperti yang ia lakukan seharusnya menjadi momentum bagi semua pihak untuk membenahi tata kelola penyaluran bahan bakar bersubsidi. Pengawasan tidak boleh hanya dilakukan sesaat, tetapi harus berkelanjutan dan melibatkan partisipasi masyarakat sebagai pengawas di lapangan.

Ia mengapresiasi langkah Pertamina yang selama ini telah berupaya memperbaiki sistem penyaluran, namun menilai masih banyak ruang perbaikan yang bisa dilakukan. Teknologi pencatatan transaksi, verifikasi identitas pembeli, hingga pengawasan berbasis data perlu terus ditingkatkan agar praktik penyelewengan semakin sulit dilakukan.

Di akhir kunjungannya, Andre berharap hasil temuan di lapangan segera ditindaklanjuti secara serius. Ia ingin memastikan bahwa subsidi energi yang digelontorkan negara benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, sehingga tujuan pemerintah dalam menjaga daya beli dan stabilitas harga dapat tercapai.

Persoalan penyalahgunaan solar bersubsidi bukanlah persoalan baru, tetapi penyelesaiannya kerap berjalan lambat. Dengan adanya perhatian langsung dari anggota parlemen dan desakan untuk bertindak tegas, diharapkan perbaikan tata kelola penyaluran bahan bakar di Sumatera Barat dapat segera terwujud, dan antrean panjang yang selama ini dikeluhkan masyarakat tidak lagi menjadi pemandangan sehari-hari.