Video Mata Elang Gesek Nomor Rangka di GBK Viral

Jakarta kembali dihebohkan oleh ulah debt collector yang dinilai berlebihan. Sebuah video yang memperlihatkan seorang petugas penagih atau yang kerap disebut mata elang (matel) tengah menggesek nomor rangka kendaraan di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, viral di media sosial. Aksi tersebut langsung memicu kecaman warganet karena dianggap merusak kendaraan milik konsumen yang tengah bermasalah dengan angsuran.

Dalam video yang beredar, terlihat petugas penagih melakukan penggesekan pada bagian rangka kendaraan seolah hendak menghilangkan atau mengubah identitas nomor rangka. Tindakan ini dinilai sangat kontroversial karena tidak hanya merugikan konsumen secara materiil, tetapi juga berpotensi menimbulkan persoalan hukum baru. Viralnya video ini memunculkan kembali sorotan tajam terhadap praktik penagihan utang yang kerap melanggar aturan di tengah ruang publik.

Kronologi dan Reaksi Warganet

Video berdurasi singkat itu menyebar cepat melalui berbagai platform media sosial. Lokasi kejadian disebut-sebut berada di area parkir kawasan GBK, salah satu titik paling ramai di Jakarta Pusat. Belum ada keterangan resmi mengenai identitas kendaraan maupun perusahaan pembiayaan yang terlibat, namun warganet dengan cepat menghubungkan kejadian tersebut dengan kasus penarikan kendaraan bermotor secara paksa.

Reaksi warganet hampir seragam: kecaman terhadap tindakan yang dinilai arogan dan melanggar hukum. Banyak yang menyoroti bahwa menggesek nomor rangka adalah tindakan destruktif yang dapat membuat kendaraan kehilangan identitas resminya. Sebagian lainnya mendesak kepolisian dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengusut tuntas serta menindak tegas perusahaan pembiayaan yang menugaskan penagihan dengan cara-cara seperti ini.

"Tindakan menggesek nomor rangka bukan sekadar pelanggaran etika, tetapi berpotensi masuk ranah pidana karena merusak barang milik konsumen. Penagihan yang benar harus melalui jalur yang diatur, bukan dengan aksi main hakim sendiri di tempat umum," kata seorang praktisi hukum yang menanggapi video tersebut.

Aturan Penagihan dan Ancaman Hukum

Praktik penagihan utang di Indonesia sebenarnya telah diatur secara ketat. Bagi perusahaan pembiayaan, POJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan mengatur bahwa penagihan tidak boleh dilakukan dengan ancaman, kekerasan, atau cara yang meresahkan masyarakat. Penggunaan debt collector yang tidak berizin dan tidak mengenakan atribut resmi juga dilarang keras.

Perbandingan antara praktik penagihan yang sesuai aturan dan yang melanggar dapat dilihat pada tabel berikut:

Dari sisi hukum pidana, tindakan menggesek nomor rangka dapat dijerat dengan Pasal 406 KUHP tentang pengrusakan barang, dengan ancaman hukuman hingga dua tahun delapan bulan penjara. Jika terbukti ada unsur pengancaman atau perampasan kemerdekaan, pasal lain dalam KUHP juga dapat diterapkan. Karena itu, konsumen yang merasa dirugikan sangat disarankan untuk segera membuat laporan polisi.

Di sisi lain, konsumen juga diingatkan untuk tetap bertanggung jawab atas kewajiban angsuran. Tunggakan pembayaran memang memberikan hak bagi perusahaan pembiayaan untuk mengambil langkah penagihan, tetapi seluruh langkah tersebut harus ditempuh sesuai koridor hukum yang berlaku. Kedisiplinan membayar dan kepatuhan penagih adalah dua sisi yang harus berjalan beriringan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Imbauan bagi Konsumen dan Perusahaan Pembiayaan

Kasus ini menjadi pengingat bagi konsumen untuk memahami hak-haknya saat membeli kendaraan secara kredit. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain:

• Simpan seluruh dokumen kontrak, bukti pembayaran, dan bukti komunikasi dengan perusahaan pembiayaan;
• Jika dihadapkan pada penagihan yang kasar atau merusak, jangan melawan secara fisik, segera rekam dan laporkan ke pihak berwajib;
• Hubungi layanan pengaduan OJK melalui nomor 157 atau aplikasi yang tersedia;
• Ajukan keberatan resmi secara tertulis kepada perusahaan pembiayaan yang bersangkutan.

Bagi perusahaan pembiayaan, kejadian di GBK seharusnya menjadi evaluasi serius terhadap mitra penagihan yang mereka gunakan. Reputasi industri pembiayaan sedang dipertaruhkan setiap kali oknum debt collector bertindak di luar batas. OJK dan kepolisian pun diharapkan tidak hanya menindak oknum di lapangan, tetapi juga menelusuri pihak yang menugaskan praktik penagihan tersebut.

Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian maupun perusahaan pembiayaan terkait. Masyarakat menantikan kejelasan, karena kasus seperti ini menyangkut perlindungan konsumen dan penegakan hukum di ruang publik. Viralnya video ini menjadi bukti bahwa publik kini semakin kritis terhadap praktik penagihan yang tidak manusiawi dan menuntut penyelesaian yang adil bagi semua pihak.