Tito Karnavian: Anggaran Rehab-Rekon Pascabencana Harus Cepat Disetujui

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendesak agar proses persetujuan anggaran untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera dapat dipercepat. Empat usulan anggaran yang dinilai prioritas kini tengah dalam tahap pembahasan intensif dan diharapkan segera mendapat lampu hijau dari kementerian terkait.

Respons Cepat untuk Pemulihan Daerah Terdampak

Dalam beberapa pekan terakhir, sejumlah provinsi di Sumatera dilanda musibah alam yang beruntun, mulai dari banjir bandang, tanah longsor, hingga gempa bumi. Kerusakan infrastruktur publik seperti jembatan, jalan, sekolah, dan fasilitas kesehatan menuntut penanganan segera. Tito menegaskan bahwa tanpa alokasi dana yang sigap, proses pemulihan akan terhambat dan dampaknya dapat meluas ke sektor ekonomi serta sosial masyarakat setempat.

“Kita tidak bisa menunggu terlalu lama. Begitu bencana terjadi, respons anggaran harus mengikuti. Daerah tidak boleh dibiarkan berlarut tanpa kepastian pendanaan,” ujar Tito dalam sebuah rapat koordinasi yang digelar bersama jajaran Kementerian Keuangan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), baru-baru ini. Meski pernyataan ini disampaikan tanpa menyebut tanggal pasti, sumber di lingkungan Kemendagri mengonfirmasi bahwa tekanan waktu sangat terasa mengingat musim hujan yang masih berpotensi memicu bencana susulan.

Empat Usulan Prioritas Dipercepat

Menurut informasi yang dihimpun, keempat usulan anggaran yang mendesak disetujui itu mencakup: perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan di daerah terisolasi, pembangunan kembali hunian warga yang rusak, pemulihan sarana air bersih dan sanitasi, serta penguatan sistem peringatan dini di zona rawan. Total nilai usulan mencapai angka signifikan, namun Kemendagri menekankan bahwa prioritas bukan semata-mata pada besaran dana, melainkan pada kecepatan eksekusi di lapangan.

Setiap usulan telah disusun oleh pemerintah daerah bersama BNPB berdasarkan tingkat kerusakan dan kebutuhan mendesak. Proses verifikasi oleh Kementerian Keuangan kini menjadi kunci. Tito memastikan pihaknya akan terus mengawal dan mendorong agar tidak ada hambatan birokrasi yang memperlambat pencairan. “Administrasi tidak boleh mengalahkan kemanusiaan,” tegasnya.

Kolaborasi Antarkementerian Jadi Prioritas

Langkah percepatan ini melibatkan lebih dari satu kementerian. Selain Kemendagri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) diharapkan menyiapkan rencana detail teknis, sementara Kementerian Sosial dikerahkan untuk penanganan pengungsi. Kementerian Dalam Negeri sendiri berperan sebagai motor koordinasi antara pusat dan daerah, memastikan usulan yang masuk sudah sesuai dengan data kerusakan yang valid.

Tito menyebut bahwa model kerja terpadu seperti ini merupakan bagian dari transformasi tata kelola bencana di Indonesia. Bukan hanya sekadar merespons secara reaktif, tetapi juga membangun ketahanan daerah melalui anggaran yang memadai. Pengalaman bencana sebelumnya di beberapa wilayah seperti Sulawesi dan Nusa Tenggara menjadi pelajaran bahwa keterlambatan pengesahan dana sering kali memperparah penderitaan masyarakat.

Dampak Nyata Jika Anggaran Tersendat

Di lapangan, warga terdampak di sejumlah titik masih bergantung pada bantuan darurat yang bersifat sementara. Tenda pengungsian masih berdiri di beberapa lokasi, sementara anak-anak terpaksa belajar di bangku darurat karena gedung sekolah rusak. Tanpa kucuran dana rekonstruksi, kondisi ini bisa berkepanjangan. Pusat-pusat kesehatan masyarakat pun mengeluhkan minimnya alat dan obat-obatan pascabencana. Beberapa fasilitas kesehatan bahkan terpaksa beroperasi di tenda darurat, menghambat layanan bagi korban luka.

Seorang pejabat daerah di Sumatera Barat yang enggan disebut namanya mengaku telah mengirimkan usulan rinci sejak awal, namun proses persetujuan di tingkat pusat dinilai masih lamban. Dengan adanya dorongan langsung dari Mendagri, ia berharap birokrasi bisa dipangkas dan anggaran segera turun. “Kami sudah siapkan proposal teknis lengkap, tinggal menunggu persetujuan. Kalau bisa minggu ini cair, itu akan sangat membantu,” tuturnya.

Pesan Tito untuk Pemerintah Daerah

Selain mendorong percepatan dari sisi pusat, Tito juga mengingatkan pemerintah daerah agar tidak hanya pasif menunggu. Ia meminta agar setiap kepala daerah segera menyelesaikan administrasi pendukung, termasuk surat pertanggungjawaban dan audit kerusakan. Hal ini dimaksudkan agar ketika anggaran disetujui, pelaksanaan fisik bisa langsung dimulai tanpa tunda lagi.

Dengan dukungan lintas sektor dan komitmen kuat dari Mendagri, publik menaruh harapan besar agar anggaran rekonstruksi ini benar-benar bisa terealisasi dalam waktu dekat. Kecepatan persetujuan bukan hanya soal angka di atas kertas, melainkan menyangkut nyawa, kesejahteraan, dan masa depan masyarakat Sumatera yang sedang berjuang bangkit dari bencana.

Langkah selanjutnya, Kemendagri berencana menggelar rapat lanjutan dengan Komisi X DPR RI untuk memastikan dukungan legislatif terhadap percepatan ini. Semua pihak diharapkan meletakkan kepentingan rakyat di atas segala prosedur. Sebagaimana diungkapkan Tito, “Bencana tidak mengenal jadwal, maka respons kita juga tidak boleh terikat rutinitas.”