Sumut Manfaatkan Tambahan TKD untuk Pemulihan Pascabencana

Pemerintah Provinsi Sumatra Utara (Sumut) mengalokasikan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp6,35 triliun untuk mempercepat pemulihan pascabencana yang melanda wilayah tersebut pada awal tahun 2026. Tambahan dana ini merupakan bagian dari total alokasi TKD senilai Rp10,63 triliun yang diberikan kepada tiga provinsi terdampak bencana, yakni Sumut, Sumatra Barat, dan Aceh. Keputusan ini diumumkan Kementerian Keuangan pada Selasa, 15 Juli 2026, sebagai respons terhadap kerusakan infrastruktur dan ekonomi yang signifikan akibat banjir bandang di Sumut, gempa bumi di Sumbar, serta longsor di Aceh.

Latar Belakang Bencana dan Dampaknya

Bencana banjir bandang yang menerjang beberapa kabupaten di Sumut pada Maret lalu menyebabkan ratusan rumah rusak, puluhan ribu warga mengungsi, dan kerusakan pada jaringan jalan serta irigasi. Kerugian ekonomi diperkirakan mencapai Rp4,2 triliun, meliputi sektor pertanian, perikanan, dan perdagangan skala kecil. Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, menyatakan bahwa dana tambahan ini akan difokuskan pada rehabilitasi infrastruktur dasar dan pemulihan mata pencaharian masyarakat.

“Dana ini kami prioritaskan untuk pembangunan kembali rumah warga, perbaikan jalan desa, dan normalisasi sungai. Kami juga akan mengalokasikan sebagian untuk bantuan modal usaha bagi petani dan nelayan yang terkena dampak,” ujar Edy dalam konferensi pers di Medan, Rabu (16/7).

Rincian Alokasi TKD Tambahan

Kementerian Keuangan merinci alokasi tambahan TKD untuk tiga provinsi sebagai berikut:

• Sumatra Utara: Rp6,35 triliun – untuk rehabilitasi infrastruktur dan pemulihan ekonomi masyarakat.
• Sumatra Barat: Rp2,63 triliun – difokuskan pada rekonstruksi pasca-gempa di Kabupaten Pasaman dan Agam.
• Aceh: Rp1,65 triliun – digunakan untuk penanganan longsor dan banjir di wilayah Pidie dan Aceh Tengah.

Menurut Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Andi Hidayat, tambahan TKD ini bersumber dari realokasi anggaran belanja negara yang tidak terserap serta sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya. “Mekanisme penyaluran akan dilakukan secara bertahap melalui mekanisme transfer langsung ke kas daerah, dengan pengawasan ketat dari BPKP dan KPK untuk memastikan tepat sasaran,” jelas Andi dalam rapat virtual dengan para gubernur.

Strategi Pemanfaatan Dana di Sumut

Pemerintah Provinsi Sumut telah menyusun rencana aksi pemulihan yang terbagi dalam tiga fase: darurat (1-3 bulan), rehabilitasi (4-12 bulan), dan rekonstruksi (12-24 bulan). Fase rehabilitasi menjadi sasaran utama penggunaan dana TKD tambahan. Prioritas pertama adalah perbaikan 1.200 unit rumah warga yang rusak berat, disusul pemulihan 150 km jalan kabupaten yang putus akibat banjir. Selain itu, dana juga dialokasikan untuk program padat karya tunai di desa terdampak guna menyerap tenaga kerja lokal.

Sektor pertanian mendapat porsi signifikan, yaitu sekitar Rp1,2 triliun, untuk pengadaan bibit unggul, pupuk bersubsidi, dan pompa air guna mengantisipasi kekeringan di musim kemarau pascabanjir. Dinas Pertanian Sumut mencatat lebih dari 5.000 hektare sawah rusak akibat sedimentasi dan banjir. “Tanpa intervensi cepat, petani akan kehilangan musim tanam kedua,” kata Kepala Dinas Pertanian Sumut, Ir. Syamsul Bahri.

“Kami optimistis dengan tambahan dana ini, pemulihan bisa rampung dalam 18 bulan ke depan. Kuncinya adalah koordinasi antardaerah dan transparansi penggunaan anggaran,” tegas Edy Rahmayadi.

Respons Pemerintah Daerah dan Masyarakat

DPRD Sumut memberikan apresiasi atas cepatnya respons pemerintah pusat. Ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting, berharap agar dana dikelola dengan akuntabel dan tepat waktu. “Kami akan membentuk panitia pengawas khusus untuk memonitor penyaluran dana hingga ke tingkat desa,” ujarnya. Sementara itu, tokoh masyarakat dari Kabupaten Langkat, salah satu daerah terparah, menyambut baik alokasi tersebut. “Kami berharap perbaikan infrastruktur dilakukan sekaligus meningkatkan kualitas jalan yang rusak agar lebih tahan terhadap banjir di masa depan,” kata Zulkifli Lubis, ketua RT di Kecamatan Kuala.

Namun, sejumlah pengamat kebijakan publik mengingatkan agar pemerintah provinsi tidak tergoda menggunakan dana untuk proyek yang tidak berkaitan langsung dengan pemulihan bencana. “Integritas dan pengawasan menjadi kata kunci. Jika tidak, dana bencana bisa saja bocor ke proyek ekowisata atau pembangunan gedung perkantoran yang tidak prioritas,” ujar pengamat keuangan daerah dari Universitas Sumatera Utara, Prof. Ahmad Syukri.

Harapan Pemulihan dan Langkah Ke Depan

Dengan total alokasi Rp6,35 triliun, Sumut memiliki modal besar untuk bangkit dari bencana. Pemerintah provinsi menargetkan akhir tahun 2027 sebagai batas selesainya seluruh program rehabilitasi dan rekonstruksi. “Kami tidak hanya memulihkan, tapi juga membangun kembali dengan konsep mitigasi bencana yang lebih baik,” ungkap Edy. Sebagai contoh, proyek normalisasi sungai akan dilengkapi dengan tanggul beton dan sistem drainase modern di daerah rawan banjir. Selain itu, pemerintah akan memberikan pelatihan kebencanaan kepada warga di 100 desa rawan bencana.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan bahwa alokasi TKD tambahan ini adalah bentuk nyata kehadiran negara. “Kami terus memonitor perkembangan di lapangan. Apabila diperlukan, kami tidak menutup kemungkinan menambah alokasi di tahun anggaran berikutnya,” katanya dalam siaran pers tertulis. Pemerintah pusat juga berencana mengirim tim asistensi teknis ke Sumut untuk membantu perencanaan dan pelaksanaan proyek agar sesuai standar nasional.