Prabowo Target 100 GW PLTS, ESDM Buka Suara

Presiden Prabowo Subianto mengusung target ambisius pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) nasional sebesar 100 gigawatt (GW). Rencana itu disampaikan dalam rapat terbatas bersama jajaran menteri, memicu respons cepat dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Langkah ini dianggap sebagai lompatan besar dalam transisi energi Indonesia, namun juga menyisakan sejumlah pertanyaan tentang kesiapan infrastruktur, pendanaan, dan regulasi.

Rencana Ambisius Prabowo

Dalam paparannya, Presiden Prabowo menekankan urgensi pengembangan energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. 100 GW PLTS diproyeksikan menjadi tulang punggung sistem kelistrikan nasional pada 2040. "Kita harus bergerak cepat. Energi surya tidak hanya ramah lingkungan, tapi juga dapat menekan biaya listrik jangka panjang," ujar Presiden dalam sambutan tertutup yang dikutip pejabat istana.

Target itu jauh melampaui rencana sebelumnya yang hanya menargetkan 5 GW PLTS pada 2025. Saat ini kapasitas PLTS terpasang Indonesia baru sekitar 300 MW, termasuk atap-atap rumah tangga dan proyek terapung seperti Cirata. Artinya, Indonesia perlu menambah kapasitas lebih dari 300 kali lipat dalam 15 tahun.

Tanggapan Kementerian ESDM

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menyambut positif arahan Presiden. Dalam keterangan pers, ia menyatakan bahwa pihaknya telah menyusun peta jalan pengembangan PLTS skala besar. "Kami siap menjalankan instruksi Bapak Presiden. Namun, eksekusi membutuhkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari perizinan, lahan, hingga pembiayaan," kata Bahlil.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Eniya Listiani Dewi, menambahkan bahwa potensi PLTS Indonesia mencapai 207 GW, terutama di kawasan timur seperti Nusa Tenggara dan Papua. "Dari sisi sumber daya, target 100 GW masih dalam batas realistis. Tapi kita harus membangun jaringan transmisi, penyimpanan energi (baterai), dan sistem pengelolaan intermiten," jelasnya.

Kementerian ESDM juga tengah merevisi Perpres tentang energi terbarukan untuk memberikan insentif seperti tarif yang kompetitif dan kemudahan izin bagi investor. Bahlil menegaskan bahwa pemerintah akan memprioritaskan investasi dalam negeri, tetapi tidak menutup pintu bagi mitra asing.

Tantangan dan Peluang

Para pengamat energi menilai target 100 GW PLTS sangat menantang. Isu utama adalah fluktuasi pasokan karena ketergantungan pada cuaca. Tanpa sistem penyimpanan energi yang masif, stabilitas jaringan listrik bisa terganggu. Selain itu, lahan untuk panel surya skala giga-watt membutuhkan area seluas puluhan ribu hektar, berpotensi bersaing dengan lahan pertanian dan hutan.

Namun, momentum ini dinilai tepat seiring turunnya harga panel surya global hingga 80% dalam satu dekade terakhir. Teknologi baterai lithium-ion juga semakin murah dan efisien. Ketua Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI), Fitri Yani, menyebut bahwa dalam lima tahun terakhir, permintaan PLTS atap di industri dan rumah tangga tumbuh 30% per tahun. "Dukungan pemerintah melalui target besar akan mendorong ekosistem manufaktur lokal dan menciptakan jutaan lapangan kerja hijau," kata Fitri.

Langkah Selanjutnya

Presiden Prabowo telah memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri ESDM untuk merampungkan kajian teknis dan finansial dalam tiga bulan ke depan. Salah satu opsi yang dibahas adalah pembangunan PLTS terapung di waduk-waduk besar dan kawasan bekas tambang. Pemerintah juga akan mengundang investor melalui skema Public-Private Partnership (PPP).

Bahlil menambahkan bahwa uji coba proyek PLTS skala 1 GW akan dimulai tahun depan di NTB dan Kalimantan Timur. Jika berhasil, proyek tersebut akan menjadi prototipe untuk ekspansi nasional. "Kami tidak ingin tergesa-gesa. Setiap tahap harus terukur dan berkelanjutan. Ini bukan sekadar membangun infrastruktur, tapi membangun industri energi baru bagi anak cucu kita," pungkasnya.

Dengan target 100 GW PLTS, Indonesia menempatkan diri di papan atas negara-negara dengan ambisi energi surya global. Namun, perjalanan dari wacana hingga realisasi masih panjang. Keseriusan pemerintah mengatasi hambatan teknis dan regulasi akan menjadi kunci sukses transformasi energi yang telah lama dinantikan.