Sudaryono Pecat 261 Pegawai BGN Terlibat Korupsi dan Judi Online

Jakarta — Langkah tegas diambil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono. Sebanyak 261 pegawai non-aparatur sipil negara (non-ASN) resmi dipecat setelah terbukti melanggar disiplin berat, terlibat praktik korupsi, dan terjerat aktivitas judi online. Pemecatan massal ini menjadi sinyal jelas bahwa institusi yang bertugas mengawal program gizi nasional itu tidak akan menoleransi sedikit pun perilaku yang mencederai integritas.

Keputusan tersebut diumumkan secara internal pada awal pekan ini dan langsung berlaku efektif. Para pegawai yang terkena sanksi berasal dari berbagai unit kerja, baik di kantor pusat maupun perwakilan daerah. Mereka dinilai telah menyalahgunakan wewenang, menggelapkan dana operasional, serta menghabiskan jam kerja untuk bermain judi daring—perilaku yang dinilai sangat kontras dengan misi BGN yang seharusnya fokus memperbaiki kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan gizi.

Investigasi Mendalam

Pemecatan ini bukanlah keputusan gegabah. Sudaryono mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan investigasi selama lebih dari tiga bulan. Tim pengawas internal bekerja sama dengan Inspektorat dan aparat penegak hukum untuk mengumpulkan bukti digital, transaksi keuangan mencurigakan, serta rekam jejak aktivitas perangkat kantor yang digunakan untuk mengakses situs judi. Dari hasil audit, ditemukan bahwa sebagian oknum telah bertahun-tahun menjalankan modus korupsi kecil-kecilan yang jika diakumulasi merugikan negara hingga miliaran rupiah.

"Kami tidak akan berkompromi. BGN dibentuk untuk melayani, bukan untuk memperkaya diri sendiri atau menghabiskan uang rakyat di meja judi," tegas Sudaryono dalam konferensi pers terbatas. Ia menambahkan bahwa data pelanggaran sudah diserahkan ke pihak berwajib untuk ditindaklanjuti secara hukum, sehingga para mantan pegawai tersebut tidak hanya kehilangan pekerjaan, tetapi juga harus siap menghadapi proses pidana.

Modus Korupsi dan Kecanduan Judol

Temuan tim investigasi cukup mengejutkan. Sebagian besar pegawai yang dipecat memanfaatkan celah administrasi dalam pengelolaan dana bantuan sosial pangan dan proyek fortifikasi pangan. Mereka memanipulasi laporan distribusi, menaikkan harga pengadaan, hingga menciptakan vendor fiktif. Dana hasil korupsi itu kemudian tidak digunakan untuk kebutuhan konsumtif biasa, melainkan dialirkan ke platform judi online. Beberapa di antaranya bahkan tercatat melakukan transaksi judi selama jam dinas menggunakan perangkat milik kantor.

Fakta bahwa aktivitas judi online menjangkiti lingkungan BGN menjadi tamparan keras. Padahal, lembaga ini sedang gencar menjalankan program strategis nasional seperti Makan Bergizi Gratis dan penanganan stunting yang memerlukan fokus dan dedikasi tinggi. Keterlibatan oknum dalam judi tidak hanya menghancurkan moral individu, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi yang digadang-gadang sebagai ujung tombak perbaikan gizi generasi mendatang.

Profil Pegawai yang Dipecat

Dari total 261 orang yang dipecat, sebagian besar merupakan staf pelaksana dan operator lapangan. Namun, tidak sedikit pula yang menduduki posisi struktural setingkat koordinator wilayah dan kepala subbagian. Mereka umumnya sudah bekerja lebih dari dua tahun dan berasal dari rekrutmen non-ASN yang dilakukan untuk mendukung percepatan program BGN di berbagai provinsi. Lingkup pelanggaran meliputi korupsi dana operasional, penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan barang dan jasa, serta keterlibatan langsung dalam jaringan judi daring.

Langkah pembersihan ini membuka lowongan besar di tubuh BGN. Sudaryono menyatakan akan segera membuka rekrutmen baru dengan sistem seleksi yang jauh lebih ketat, termasuk pemeriksaan latar belakang digital dan tes integritas yang lebih komprehensif. Menurutnya, peristiwa ini menjadi pelajaran berharga bahwa proses perekrutan tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan teknis, tetapi juga karakter dan komitmen moral.

Respon Publik dan Langkah Selanjutnya

Kebijakan tegas Sudaryono menuai beragam reaksi. Masyarakat dan pengamat kebijakan publik menyambut positif, sementara sejumlah kalangan mempertanyakan seberapa dalam akar masalah ini sebenarnya dan apakah masih ada jaringan yang tersisa. "Ini langkah berani. Kita berharap kepala lembaga lain juga tidak ragu membersihkan institusinya dari kanker korupsi dan penyakit sosial seperti judi," ujar pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, yang enggan disebutkan namanya.

Di sisi lain, BGN kini dihadapkan pada pekerjaan rumah besar: memastikan program-program yang sempat ditangani oleh para pegawai yang dipecat tidak terganggu. Sudaryono memastikan bahwa operasional tetap berjalan dengan melakukan redistribusi tugas kepada pegawai yang masih menjabat, dibantu oleh tenaga honorer yang sudah diverifikasi. Ia juga membentuk satuan tugas pengawasan internal yang akan melakukan audit berkala untuk mencegah kejadian serupa terulang.

Langkah Sudaryono diharapkan menjadi preseden bagi pemberantasan korupsi dan budaya negatif di lingkungan pelayanan publik. Keberanian memecat ratusan pegawai sekaligus menunjukkan bahwa tidak ada tempat bagi mereka yang mengkhianati amanah rakyat. Publik kini menanti kelanjutan proses hukum terhadap para pelaku agar efek jera benar-benar terwujud dan kepercayaan terhadap BGN kembali pulih.