SLEMAN — Polresta Sleman Usut Dugaan Pencabulan Bocah Tiga Tahun

Sebuah kasus dugaan kekerasan seksual tragis yang menimpa balita berusia 3,5 tahun di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, kini tengah menjadi perhatian publik dan penegak hukum. Korban dilaporkan mengalami kekerasan fisik hingga menderita pendarahan hebat pada organ vitalnya. Peristiwa memilukan ini telah resmi dilaporkan ke Kepolisian Resor Kota (Polresta) Sleman untuk dilakukan penyelidikan mendalam guna mengusut tuntas pelaku di balik tindakan keji tersebut.

Kronologi Penemuan Luka Tak Wajar pada Korban

Peristiwa ini bermula pada 31 Maret, ketika ayah korban—yang telah berpisah tempat tinggal dari ibu korban—datang untuk menjemput anak balitanya dengan alasan hendak diajak ke rumahnya. Namun, kondisi kesehatan korban memburuk sesaat setelah dikembalikan kepada sang ibu. Saat diserahterimakan kembali, tubuh balita mungil itu sudah dalam keadaan demam dan tampak sangat lemas.

Kecurigaan sang ibu baru memuncak pada 1 April, saat ia hendak memandikan buah hatinya dan melepaskan popok sekali pakai yang dikenakan korban. Betapa terkejutnya sang ibu ketika menemukan adanya bercak darah segar dalam jumlah yang tidak wajar pada popok anak yang bahkan belum genap berusia empat tahun tersebut.

Kuasa hukum korban dari Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Sleman, Refingo Krishna Andyamond, mengonfirmasi kronologi awal kejadian tersebut berdasarkan penuturan langsung dari pihak keluarga korban.

"Jadi untuk laporan pertama memang ibu sendiri yang melakukan pelaporan. Untuk peristiwa pertama itu di 31 Maret. Ketika diambil di 31 Maret itu oleh ibunya, badan anak itu hangat, jadi kayak enggak enak badan lalu dibawa ke rumah. Setelah tanggal 1 April itu kan mau memandikan anak, nah dilepaslah pampers si anak. Itu ada bercak darah di situ," ujar Refingo saat dikonfirmasi media.

Melihat kondisi fisik anaknya yang mengkhawatirkan, sang ibu awalnya mengira terjadi gangguan kesehatan medis biasa. Namun, dorongan rasa cemas membimbingnya untuk segera membawa balita tersebut ke Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) terdekat guna mendapatkan pemeriksaan awal.

Penanganan Medis Intensif dan Proses Visum et Repertum

Tim medis Puskesmas yang melakukan pemeriksaan awal menemukan kejanggalan besar pada kondisi organ vital korban. Tenaga kesehatan menemukan indikasi luka tidak wajar akibat trauma benda tumpul atau paksaan seksual, sehingga pihak Puskesmas langsung menerbitkan rujukan darurat ke Rumah Sakit Bhayangkara Yogyakarta untuk dilakukan visum et repertum secara resmi.

"Nah, ibu korban kan berpikir anak kurang dari 4 tahun kok sudah pendarahan. Awalnya tidak memikirkan hal yang macam-macam. Terus saat itu langsung dibawa ke Puskesmas. Dari Puskesmas langsung dirujuk ke Rumah Sakit Bhayangkara, dilakukan visum juga di situ. Beberapa hari karena memang pendarahan itu cukup terus-menerus, akhirnya dari Rumah Sakit Bhayangkara dirujuk ke Rumah Sakit Sardjito," kata Refingo menjelaskan.

Pendarahan yang terus berlanjut membuat tim medis RS Bhayangkara memindahkan penanganan korban ke Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Sardjito Yogyakarta. Di RSUP Dr. Sardjito, balita malang tersebut mendapatkan perawatan intensif lintas spesialis guna menghentikan pendarahan serta memulihkan kondisi fisiknya yang terus melemah.

Perspektif Hukum dan Perlindungan Anak

Kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang membutuhkan penanganan hukum secara tegas, cepat, dan berperspektif perlindungan korban. Pihak keluarga yang didampingi PBH Peradi Sleman terus mengawal jalannya penanganan perkara ini di kepolisian.

Penyidik Polresta Sleman kini tengah mengumpulkan alat bukti, hasil laporan visum et repertum dari RS Bhayangkara dan RSUP Dr. Sardjito, serta meminta keterangan saksi-saksi kunci. Terduga pelaku pencabulan ini terancam dijerat Pasal 81 dan/atau Pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Ancaman hukuman pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak adalah pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda maksimal Rp 5 miliar.

Selain proses penegakan hukum, pemulihan psikologis korban juga menjadi prioritas utama. Trauma fisik dan psikologis pada usia emas balita berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang jika tidak ditangani oleh psikiater anak secara komprehensif.