Sekda Jabar: Pengangguran Pemuda Ditargetkan Turun Signifikan pada 2029

BANDUNG — Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, menegaskan kembali komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk membenahi kesejahteraan pemuda sekaligus menekan angka pengangguran kelompok usia muda. Arah kebijakan tersebut dicanangkan sebagai target jangka menengah yang diharapkan membuahkan hasil nyata pada 2029 mendatang.

Pernyataan itu muncul di tengah sorotan publik terhadap kondisi ketenagakerjaan di provinsi yang dikenal sebagai salah satu lumbung tenaga kerja nasional. Jumlah penduduk usia produktif yang besar, menurut Herman, seharusnya menjadi modal pembangunan, bukan beban. Karena itu, penurunan tingkat pengangguran pemuda yang signifikan menjadi salah satu ukuran keberhasilan pembangunan daerah dalam beberapa tahun ke depan.

Ia menegaskan bahwa persoalan ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Kaum muda yang tidak terserap di pasar kerja dikhawatirkan akan menghadapi kesulitan ekonomi yang berkepanjangan, yang pada akhirnya turut memengaruhi kesejahteraan keluarga dan masa depan daerah secara keseluruhan.

Pengangguran Pemuda Masih Menjadi Pekerjaan Rumah

Persoalan pengangguran di kalangan pemuda memang menjadi pekerjaan rumah yang tidak mudah bagi hampir semua daerah di Indonesia, termasuk Jawa Barat. Tingkat pengangguran terbuka pada kelompok usia muda secara umum masih lebih tinggi dibandingkan kelompok usia lainnya. Kondisi ini diperparah oleh ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dan kebutuhan dunia industri, serta minimnya pengalaman kerja yang dimiliki para pencari kerja baru.

Di Jawa Barat, dinamika tersebut beririsan dengan struktur ekonomi yang bertumpu pada sektor industri pengolahan, perdagangan, dan jasa. Ketika sektor-sektor itu bergerak lambat, kelompok yang paling terdampak biasanya adalah pekerja muda dan mereka yang baru pertama kali memasuki pasar kerja.

Herman menilai situasi ini menuntut respons kebijakan yang lebih terukur dan terarah. Target penurunan yang signifikan pada 2029 tidak akan tercapai jika pemerintah hanya mengandalkan pendekatan konvensional dalam penempatan kerja.

Pelatihan, Kemitraan, dan Perluasan Lapangan Kerja

Untuk mewujudkan target tersebut, pemerintah daerah menyiapkan sejumlah langkah strategis. Salah satunya adalah memperkuat program pelatihan kerja yang berorientasi pada kebutuhan industri. Para pencari kerja muda diarahkan mengikuti pelatihan berbasis kompetensi agar memiliki keterampilan yang benar-benar dibutuhkan pasar, mulai dari bidang teknologi informasi, manufaktur, hingga ekonomi kreatif.

Selain itu, pemerintah gencar menjalin kemitraan dengan dunia usaha dan industri. Kemitraan ini tidak hanya membuka ruang magang bagi pelajar dan lulusan baru, tetapi juga memudahkan penyaluran tenaga kerja melalui bursa kerja yang terintegrasi. Dengan begitu, jarak antara dunia pendidikan dan dunia kerja diharapkan semakin pendek.

Perluasan lapangan kerja juga menjadi perhatian utama. Pemerintah daerah mendorong tumbuhnya wirausaha muda melalui akses permodalan, pendampingan usaha, dan penguatan literasi digital. Pemuda yang mandiri secara ekonomi, menurut Herman, akan menjadi motor penggerak baru bagi perekonomian daerah sekaligus mengurangi tekanan terhadap pasar kerja formal.

Langkah lain yang tidak kalah penting adalah memperbaiki kualitas data ketenagakerjaan. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat merancang intervensi yang tepat sasaran, baik dari sisi wilayah maupun sektor yang paling membutuhkan perhatian.

Momentum Bonus Demografi

Jawa Barat saat ini berada pada periode bonus demografi, ketika jumlah penduduk usia produktif jauh lebih besar dibandingkan penduduk usia nonproduktif. Periode ini merupakan peluang emas yang hanya terjadi sekali dalam perjalanan pembangunan suatu daerah. Jika dikelola dengan baik, ledakan usia produktif akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang pesat.

Sebaliknya, jika gagal menyediakan lapangan kerja yang memadai, bonus demografi dapat berubah menjadi persoalan baru. Pengangguran pemuda yang tinggi berpotensi memicu kemiskinan, kesenjangan, hingga kerentanan sosial di tengah masyarakat.

Karena itu, Herman mengingatkan bahwa keberhasilan menekan pengangguran pemuda tidak bisa dicapai oleh pemerintah sendirian. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, lembaga pendidikan, serta masyarakat. Peran keluarga dan lingkungan juga turut menentukan dalam membentuk kesiapan mental serta keterampilan generasi muda menghadapi dunia kerja.

Harapan ke Depan

Dengan komitmen yang telah ditegaskan, publik menaruh harapan besar pada capaian 2029. Penurunan tingkat pengangguran pemuda yang signifikan bukan hanya akan memperbaiki kesejahteraan keluarga, tetapi juga menjadi fondasi bagi pembangunan Jawa Barat yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Yang terpenting, seluruh program yang dijalankan harus konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan. Evaluasi berkala, transparansi, serta keterlibatan pemuda dalam perencanaan kebijakan menjadi kunci agar target yang dicanangkan benar-benar tercapai, bukan sekadar wacana di atas kertas.