Sekaten Ganda di Solo: Keraton Terbelah, Pemkot Beri Tanggapan

Wajah tradisi Keraton Surakarta Hadiningrat kembali menampilkan dinamika yang pelik. Perayaan Sekaten, yang seharusnya menjadi simbol persatuan dan kebesaran budaya, justru terseret dalam pusaran dualisme kepemimpinan yang belum tuntas. Tahun ini, dua kubu pewaris takhta menggelar Sekaten secara terpisah di lokasi berbeda, menciptakan dua perhelatan sakral yang berjalan bersamaan. Fenomena ini tidak hanya membingungkan warga, tetapi juga menyita perhatian publik secara luas dan mendorong Pemerintah Kota Surakarta untuk menyampaikan sikap resminya.

Akar Tradisi yang Kian Rumit

Sekaten bukanlah sekadar festival tahunan biasa. Rangkaian acara yang berpuncak pada peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW ini telah menjadi bagian dari napas sejarah Keraton Solo selama berabad-abad. Inti dari prosesi adat ini meliputi pembacaan riwayat Nabi, penyucian pusaka, hingga pawai gamelan pusaka Kanjeng Kiai Guntur Sari dan Kanjeng Kiai Guntur Madu. Masyarakat pun akrab dengan pasar malam yang selalu menyertai, menjadikan Sekaten sebagai titik temu antara sakralitas istana dan kemeriahan rakyat. Namun, di tengah krisis legitimasi yang berkepanjangan, tradisi luhur itu kini diadakan dalam dua versi yang saling bersaing.

Polarisasi di Dua Alun-Alun

Pihak pertama, yang dipimpin oleh Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Purbaya selaku pengemban amanat Lembaga Dewan Adat (LDA), memusatkan kegiatan di Alun-alun Selatan. Kubu ini dikenal sebagai representasi garis keturunan yang diakui oleh sebagian kerabat dalam dan mendapat tempat di lingkungan internal keraton. Sementara itu, kubu kedua berada di bawah komando Kanjeng Gusti Pangeran Haryo (KGPH) Mangkubumi, yang menggunakan Alun-alun Utara sebagai panggung adatnya. Keduanya sama-sama menyandang klaim sebagai Pakubuwana XIV, melanjutkan warisan konflik suksesi dari mendiang Pakubuwana XII.

Pertarungan simbolik ini bukan hanya soal lokasi. Masing-masing kubu menghadirkan rangkaian acara lengkap, mulai dari kirab pusaka, pengajian, hingga pasar malam. Warga pun dihadapkan pada pilihan: mengikuti Sekaten di utara atau selatan. Sebagian abdi dalem dan seniman tradisi pun ikut terbelah. Bagi masyarakat awam, situasi ini memunculkan tanda tanya besar tentang siapa sesungguhnya pihak yang sah menjalankan adat leluhur.

Sikap Tegas Pemerintah Kota

Merespons polemik yang kian melebar, Pemerintah Kota Surakarta melalui juru bicaranya menyampaikan pandangan resmi. Pemkot menegaskan bahwa pihaknya bersikap netral dan tidak memihak salah satu kelompok. Pemerintah mengakui bahwa kedua perhelatan tersebut telah mengantongi izin keramaian, sehingga secara administratif keduanya sah. Namun, Pemkot sangat menyayangkan adanya dualisme yang justru memperlihatkan keretakan di tubuh keraton sebagai ikon budaya kota.

“Kami hanya memfasilitasi sesuai aturan. Jika kedua pihak mengajukan dan memenuhi syarat, kami menerbitkan izin. Tetapi secara kebatinan, kami tentu berharap persatuan di internal keraton bisa segera terwujud,” demikian inti pernyataan yang disampaikan. Pemerintah kota juga menghimbau agar seluruh warga tetap menjaga ketertiban dan tidak mudah terprovokasi oleh perbedaan yang ada. Kapasitas mereka sebagai pelayan publik menuntut keseimbangan antara menghormati hak budaya dan menjaga harmoni sosial.

Antara Legitimasi Adat dan Realitas Hukum

Dualisme Sekaten ini merupakan lanjutan dari perebutan takhta yang sudah berlangsung selama hampir dua dekade. Sebelumnya, berbagai upaya mediasi telah dilakukan, termasuk oleh tokoh masyarakat dan pemerintah provinsi, namun belum membuahkan kesepakatan permanen. Ketiadaan pengakuan tunggal dari keluarga inti keraton membuat masing-masing kubu merasa absah menyelenggarakan adat. Bahkan, benda-benda pusaka yang dianggap sebagai syarat keabsahan pun kini dirawat oleh pihak yang berbeda, mempertegas jurang pemisah.

Di tengah tak adanya keputusan pengadilan yang mengikat soal pewarisan, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kedua kubu sama-sama memiliki basis pendukung, sumber daya, dan akses terhadap aset adat. Sekaten kemudian menjadi panggung pertarungan simbolik yang paling terlihat. Penggunaan dua alun-alun keraton yang berseberangan seolah menciptakan metafora visual tentang belah bambu yang tak tersatukan.

Respon Masyarakat dan Pelaku Budaya

Di kalangan warga Solo dan daerah sekitarnya, reaksi terbelah dua. Sebagian memilih untuk mendatangi keduanya secara bergantian, semata-mata untuk memenuhi kerinduan akan tradisi dan pasar malam. Namun, ada pula yang merasa jenuh dengan konflik berkepanjangan ini. Beberapa tokoh budaya setempat mengungkapkan kegelisahan bahwa inti dari Sekaten—sebagai media dakwah dan pelestarian nilai—justru terkikis oleh politik klaim. Mereka khawatir generasi muda hanya melihat Sekaten sebagai hiburan malam, bukan sebagai warisan spiritual yang harus dihormati.

Para pelaku UMKM yang biasanya meramaikan pasar malam juga menghadapi dilema. Dengan adanya dua lokasi, pengunjung terdistribusi, yang berpotensi mempengaruhi pendapatan mereka. Beberapa pedagang terpaksa memilih satu lokasi karena keterbatasan tenaga, sementara yang lain mencoba membuka lapak di keduanya. Secara ekonomi, situasi ini menghadirkan ketidakpastian tersendiri.

Harapan di Balik Perpecahan

Walau dualisme ini membawa kabut tebal, sejumlah pihak tetap menyimpan harapan. Pemerintah kota berjanji akan terus membuka pintu dialog jika kedua belah pihak menghendaki mediasi. Para akademisi dan budayawan pun menyerukan agar perpecahan tidak selamanya dirayakan, melainkan harus ada langkah kongkret menuju rekonsiliasi. Sekaten, pada akhirnya, adalah tentang kelahiran pembawa risalah damai. Ironis jika ia justru menjadi ajang kontestasi tanpa ujung.

Tahun ini, kota Solo menyaksikan dua gamelan pusaka ditabuh di dua titik berbeda. Dua pujian dilantunkan serentak. Dua dari satu. Namun, bagi banyak orang, satu pertanyaan tetap menggantung: kapan keraton akan bersatu kembali dalam satu panggung, satu irama, dan satu suara? Hingga saat itu tiba, Sekaten mungkin akan terus menjadi cermin dari dualisme yang belum usai, sekaligus pengingat bahwa tradisi sejatinya memanggil untuk menyatukan, bukan memisahkan.