PKS Dukung Prabowo Rekrut Orang Baru Kabinet, Tak Harus Kader Partai

Jakarta – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan sinyal dukungan penuh apabila Presiden Prabowo Subianto berencana menarik figur-figur baru untuk bergabung dalam Kabinet Merah Putih. Bagi PKS, penyegaran di tubuh pemerintahan merupakan hal yang wajar dan menjadi hak sepenuhnya kepala negara.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyampaikan, partainya sama sekali tidak keberatan bila nantinya posisi menteri atau pejabat setingkatnya diisi oleh sosok yang tidak berasal dari partai politik manapun. Baginya, yang terpenting adalah kemampuan serta integritas orang yang ditunjuk.

"Kami mendukung penuh setiap langkah presiden dalam memperkuat barisan kabinetnya. Kalau memang ada tokoh baru yang dinilai mumpuni, silakan saja direkrut. Tidak menjadi soal apakah dia kader partai atau bukan," ujar Mardani.

Kompetensi Jadi Tolok Ukur Utama

Menurut Mardani, kebutuhan pemerintahan saat ini jauh lebih penting dibanding sekadar pertimbangan representasi politik. Ia menilai, tantangan yang dihadapi Indonesia ke depan membutuhkan para pembantu presiden yang benar-benar ahli di bidangnya masing-masing.

"Yang harus dilihat pertama kali adalah rekam jejak, keahlian, dan kesanggupan bekerja. Urusan asal-usul partai itu nomor sekian," tuturnya.

Anggota Komisi II DPR RI ini menambahkan, dalam sejarah pemerintahan Indonesia, banyak posisi kementerian yang justru diisi kalangan profesional nonpartai dan terbukti mampu bekerja dengan baik. Karena itu, PKS tidak melihat adanya masalah bila komposisi serupa kembali diterapkan oleh Presiden Prabowo.

Mencuat di Tengah Isu Perombakan Kabinet

Pernyataan PKS ini mengemuka di tengah berkembangnya spekulasi mengenai kemungkinan perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih. Sejumlah nama dikabarkan tengah dilirik untuk mengisi beberapa posisi strategis, baik dari kalangan profesional maupun tokoh partai politik pendukung pemerintah.

Meski demikian, Mardani menegaskan bahwa seluruh keputusan mengenai komposisi kabinet sepenuhnya berada di tangan presiden. PKS, lanjutnya, tidak akan mencampuri terlalu jauh urusan tersebut karena merupakan hak prerogatif kepala negara yang dijamin oleh konstitusi.

"Menyusun kabinet itu wewenang mutlak presiden. Kami hanya memberikan masukan bila diminta. Selebihnya, kami percaya Pak Prabowo punya pertimbangan yang matang dalam memilih para pembantunya," kata dia.

Komitmen PKS Mendukung Pemerintah

Sejak awal, PKS telah menyatakan komitmennya mendukung jalannya pemerintahan Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dukungan itu, menurut Mardani, diwujudkan salah satunya dengan memberikan ruang bagi presiden untuk menentukan formasi terbaik kabinetnya.

Ia juga menepis anggapan bahwa partai politik pendukung pemerintah selalu menuntut jatah kursi menteri. Bagi PKS, kontribusi terhadap pemerintahan tidak harus selalu diukur dari keberadaan kader di dalam kabinet.

"Dukungan kami kepada pemerintah tidak bersyarat. Mau ada kader di kabinet atau tidak, komitmen kami mengawal program-program yang pro rakyat tetap sama," tegas Mardani.

Pesan untuk Figur Baru di Kabinet

Lebih jauh, Mardani berpesan kepada siapapun yang nantinya dipercaya masuk ke dalam kabinet agar langsung tancap gas bekerja. Menurutnya, rakyat menaruh harapan besar terhadap pemerintahan saat ini, sehingga tidak ada waktu untuk berlama-lama sekadar beradaptasi.

"Siapapun yang terpilih harus sadar bahwa jabatan menteri adalah amanah. Kerja nyata dan hasil yang dirasakan rakyat adalah ukuran keberhasilannya," ucapnya.

Ia berharap, bila memang ada penyegaran kabinet, langkah itu benar-benar membawa perbaikan kinerja pemerintahan secara keseluruhan. PKS sendiri berjanji akan tetap menjalankan fungsi pengawasan secara konstruktif, baik sebagai pendukung pemerintah maupun sebagai bagian dari lembaga legislatif.

"Dukungan bukan berarti absen mengkritik. Kami akan tetap kritis terhadap kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat, tapi sekaligus menjadi yang terdepan membela program yang baik," pungkas Mardani.