Prabowo Soroti Dominasi Kapal Asing: Perintahkan Revitalisasi Industri Perkapalan Nasional

Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas untuk merebut kembali kedaulatan maritim Indonesia dengan menginstruksikan percepatan pengembangan industri perkapalan dalam negeri. Keputusan ini tidak lepas dari kekhawatiran mendalam mengenai dominasi armada pelayaran berbendera asing yang menguasai lebih dari 95 persen aktivitas logistik di perairan Nusantara.

Kondisi tersebut dinilai mengancam kedaulatan ekonomi sekaligus melemahkan posisi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Dalam beberapa kesempatan, Prabowo menekankan bahwa penguatan armada nasional bukan hanya soal nasionalisme, tetapi juga menyangkut efisiensi perdagangan, penciptaan lapangan kerja, dan ketahanan nasional di tengah persaingan global yang semakin ketat.

Ironi Negara Maritim

Indonesia memiliki garis pantai sepanjang lebih dari 99.000 kilometer dan puluhan ribu pulau, namun ironisnya, kapal-kapal yang melintas dan mengangkut barang di laut Nusantara mayoritas dikendalikan oleh perusahaan asing. Data menunjukkan bahwa armada berbendera Indonesia hanya menyumbang kurang dari lima persen dari total tonase yang beroperasi di rute domestik maupun internasional yang melalui wilayah RI. Situasi ini berlangsung selama beberapa dekade tanpa perubahan berarti, membuat potensi ekonomi yang seharusnya bisa dinikmati oleh para pelaut dan pengusaha Indonesia menguap begitu saja.

Ketergantungan terhadap kapal asing juga menimbulkan kerentanan pada rantai pasok nasional. Saat terjadi gejolak geopolitik atau bencana global, ketersediaan armada untuk mendistribusikan kebutuhan pokok dan strategis sangat bergantung pada kebijakan negara pemilik kapal. Oleh karena itu, Presiden Prabowo menganggap momentum ini sebagai panggilan sejarah untuk membangun kembali kejayaan maritim yang telah lama diabaikan.

Standar Internasional dan Bendera Merah Putih

Dalam arahannya, Kepala Negara tidak hanya meminta agar lebih banyak kapal menggunakan bendera Indonesia, tetapi juga menetapkan bahwa galangan kapal nasional harus naik kelas dengan mengadopsi standar internasional. Prabowo menyoroti bahwa banyak kapal buatan dalam negeri yang kualitasnya belum mampu bersaing di pasar global karena konstruksi dan sertifikasi yang tidak memenuhi regulasi internasional, seperti International Maritime Organization (IMO).

Untuk itu, pemerintah akan mendorong investasi pada fasilitas pengelasan modern, sistem desain berbasis komputer, serta pelatihan tenaga kerja bersertifikat global. Sejumlah langkah konkret tengah disiapkan, termasuk pemberian insentif pajak bagi galangan kapal yang melakukan modernisasi, kemudahan impor komponen dan teknologi sementara, serta kemitraan strategis dengan galangan kapal terkemuka dari Korea Selatan, Jepang, dan Eropa. Namun, kerja sama tersebut tetap mengedepankan prinsip alih teknologi agar Indonesia mampu memproduksi kapal secara mandiri dalam jangka panjang.

Lebih jauh, Presiden menyebutkan bahwa sektor perkapalan nasional harus menjadi lokomotif baru pertumbuhan ekonomi. Dengan membangun kapal di dalam negeri, efek berganda akan terasa pada industri baja, elektronika, mesin, dan jasa perhubungan. Angka penyerapan tenaga kerja pun diproyeksikan meningkat tajam jika program ini berjalan serius.

Dukungan dan Tantangan

Kalangan pengusaha pelayaran menyambut positif arahan Presiden meski mengingatkan bahwa biaya membangun kapal di Indonesia saat ini masih lebih mahal dibandingkan di beberapa negara seperti China. Mereka berharap ada kepastian kebijakan pembiayaan, termasuk skema kredit ekspor murah dan jaminan pembelian kapal oleh BUMN. Sementara itu, asosiasi galangan kapal nasional menyatakan siap bekerja sama dengan pemerintah asalkan ada roadmap yang jelas dan konsisten.

Tantangan lain adalah ketersediaan sumber daya manusia terampil. Banyak insinyur dan teknisi perkapalan yang mencari penghasilan lebih besar di luar negeri. Pemerintah diminta segera merancang program beasiswa dan sertifikasi untuk memenuhi kebutuhan tenaga ahli. Tidak ketinggalan, aspek lingkungan juga menjadi perhatian, yakni bagaimana agar kapal buatan Indonesia ramah lingkungan dengan emisi rendah sesuai tren green shipping.

Presiden Prabowo mengakhiri arahannya dengan optimisme bahwa Indonesia seharusnya menjadi pemain utama di industri maritim global. Dengan sumber daya alam dan posisi geografis yang strategis, sudah saatnya Merah Putih berkibar lebih gagah di buritan kapal-kapal yang mengarungi samudra.