Sekolah Rohingya Berguguran di Malaysia, Anak-anak Pengungsi Terjebak Ketakutan

Bayang-bayang gelap menyelimuti komunitas pengungsi Rohingya di Malaysia. Sedikitnya sembilan pusat pendidikan alternatif yang selama ini menjadi tumpuan harapan bagi anak-anak etnis yang teraniaya itu terpaksa menghentikan seluruh kegiatan belajar-mengajar. Bukan karena keterbatasan dana atau minimnya tenaga pengajar, melainkan karena gelombang permusuhan yang kian tak terbendung dari lingkungan sekitar.

Intimidasi yang Menggurita

Dalam beberapa bulan terakhir, anak-anak dan guru di sekolah-sekolah Rohingya menghadapi eskalasi ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kata-kata kasar, cacian bernada rasis, hingga teriakan yang menuntut mereka "pulang ke negara asal" menjadi santapan sehari-hari yang memaksa para pendidik mengambil keputusan pahit: menutup pintu sekolah demi keselamatan murid-murid mereka. Beberapa fasilitas pendidikan bahkan menerima ancaman langsung yang membuat para pengelola tidak bisa lagi menjamin keamanan siapa pun yang berada di dalam gedung.

Situasi ini mencerminkan betapa rentannya posisi pengungsi Rohingya di negara yang selama ini dianggap relatif aman dibandingkan dengan kamp-kamp pengungsian di Bangladesh. Malaysia, yang menampung lebih dari seratus ribu pengungsi Rohingya, kini menyaksikan bagaimana retorika kebencian yang semula hanya bergema di media sosial perlahan merembes ke dunia nyata dan menghantam kelompok paling tidak berdaya: anak-anak yang hanya ingin belajar membaca, menulis, dan bercita-cita.

Ruang Kelas yang Senyap

Sekolah-sekolah yang ditutup itu bukanlah gedung megah berfasilitas lengkap. Sebagian besar hanyalah ruang sederhana yang disewa atau dipinjamkan, terkadang berupa rumah toko yang diubah fungsi, dengan peralatan seadanya yang disumbangkan oleh organisasi kemanusiaan. Namun bagi ribuan anak Rohingya yang lahir di pengasingan atau melarikan diri dari kekerasan di Myanmar, tempat-tempat itu adalah satu-satunya jendela menuju masa depan yang lebih bermartabat. Kini jendela itu tertutup rapat, digantikan oleh keheningan yang mencekam.

Para aktivis hak asasi manusia dan pekerja kemanusiaan yang selama ini mendampingi komunitas Rohingya mengungkapkan keprihatinan mendalam. Menurut catatan mereka, gelombang penutupan sekolah ini bukanlah peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba. Ini adalah akumulasi dari kampanye kebencian yang berlangsung sistematis, diperparah oleh krisis ekonomi pasca-pandemi yang membuat sebagian warga lokal mencari kambing hitam atas kesulitan hidup yang mereka alami. Pengungsi Rohingya, dengan segala kerentanannya, menjadi sasaran empuk.

Kehilangan Lebih dari Sekadar Pelajaran

Dampak dari penutupan sekolah ini melampaui persoalan akademis semata. Bagi anak-anak pengungsi yang tumbuh tanpa status kewarganegaraan yang jelas, sekolah bukan hanya tempat menimba ilmu. Ia adalah ruang aman, benteng psikologis yang melindungi mereka dari trauma masa lalu dan ketidakpastian masa depan. Di kelas-kelas itulah mereka belajar bahwa ada kehidupan di luar kemah pengungsian, bahwa identitas mereka sebagai manusia tetap berharga meskipun dunia seolah menolak kehadiran mereka.

Tanpa akses pendidikan, anak-anak ini menghadapi risiko berlipat ganda. Mereka lebih rentan terhadap eksploitasi tenaga kerja, perdagangan manusia, dan berbagai bentuk kekerasan. Lingkaran kemiskinan dan marginalisasi yang sudah membelit orang tua mereka terancam menjadi warisan permanen yang akan terus diwariskan dari generasi ke generasi. Setiap hari tanpa sekolah adalah satu langkah mundur bagi upaya memutus rantai penderitaan yang telah berlangsung puluhan tahun.

Jerat Hukum dan Jerat Sosial

Malaysia bukanlah negara pihak pada Konvensi Pengungsi 1951, yang berarti para pengungsi Rohingya tidak memiliki status hukum yang diakui secara resmi. Mereka hidup dalam wilayah abu-abu legalitas, tidak bisa bekerja secara formal, tidak bisa mengakses layanan publik dasar, dan selalu dibayangi ancaman penangkapan oleh otoritas imigrasi. Dalam kondisi seperti ini, sekolah-sekolah komunitas yang dikelola secara swadaya menjadi satu-satunya jalur pendidikan yang tersedia. Ketika intimidasi memaksa sekolah-sekolah ini tutup, praktis tidak ada alternatif lain yang bisa diakses.

Beberapa keluarga pengungsi dilaporkan mulai menarik anak-anak mereka sepenuhnya dari ruang publik. Rasa takut telah merasuki kehidupan sehari-hari sedemikian rupa sehingga bahkan pergi ke pasar atau tempat ibadah pun dianggap sebagai risiko yang terlalu besar. Anak-anak dikurung di dalam rumah-rumah sempit, kehilangan tidak hanya pendidikan tetapi juga kesempatan untuk sekadar bermain dan bersosialisasi dengan teman sebaya. Trauma baru sedang terbentuk di atas trauma lama yang belum sempat terobati.

Suara yang Teredam

Organisasi-organisasi masyarakat sipil di Malaysia telah berulang kali menyuarakan keprihatinan mereka. Mereka mendesak pemerintah untuk mengambil tindakan tegas terhadap ujaran kebencian yang ditargetkan kepada komunitas pengungsi. Namun respons resmi selama ini dinilai lamban dan tidak memadai. Beberapa LSM bahkan melaporkan adanya peningkatan sentimen anti-Rohingya di kalangan aparat keamanan garis depan, yang seharusnya bertugas melindungi semua orang tanpa memandang status kewarganegaraan.

Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi atau UNHCR, yang memiliki kehadiran signifikan di Malaysia, berada dalam posisi yang sulit. Mereka harus terus bernegosiasi dengan pemerintah yang tidak sepenuhnya mengakui mandat perlindungan pengungsi, sekaligus berusaha memenuhi kebutuhan dasar komunitas yang jumlahnya terus membengkak. Pendidikan pengungsi, yang selama ini didanai melalui mekanisme bantuan kemanusiaan, kini menghadapi tantangan eksistensial yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan tambahan dana.

Masa Depan yang Semakin Suram

Prospek repatriasi ke Myanmar dalam waktu dekat hampir tidak ada. Kudeta militer Februari 2021 telah menghancurkan harapan akan terciptanya kondisi yang memungkinkan pemulangan pengungsi secara aman dan bermartabat. Situasi di negara bagian Rakhine, tanah leluhur orang Rohingya, justru semakin memburuk dengan eskalasi konflik bersenjata yang melibatkan berbagai faksi. Sementara itu, program pemukiman kembali ke negara ketiga berjalan sangat lambat dan hanya menjangkau sebagian kecil dari total populasi pengungsi.

Dalam situasi tanpa jalan keluar yang jelas ini, pendidikan mungkin adalah satu-satunya investasi yang bisa dilakukan untuk mencegah hilangnya satu generasi. Anak-anak yang hari ini kehilangan akses ke ruang kelas berpotensi menjadi orang dewasa yang tidak memiliki keterampilan apa pun untuk bertahan hidup secara mandiri. Mereka akan terus bergantung pada bantuan kemanusiaan yang jumlahnya semakin menipis, terombang-ambing dalam ketidakpastian yang seolah tidak berujung. Menutup sekolah sama dengan menutup masa depan —sebuah kenyataan pahit yang kini harus ditanggung oleh ribuan anak tak berdosa.

Penutupan sembilan sekolah ini mungkin hanyalah awal dari krisis yang lebih besar. Tanpa intervensi serius dari pihak berwenang untuk menjamin keamanan fasilitas pendidikan dan menindak para pelaku intimidasi, kemungkinan lebih banyak sekolah yang akan bernasib sama. Solidaritas internasional yang selama ini banyak berwujud dalam bentuk bantuan keuangan perlu diiringi dengan tekanan diplomatik agar hak-hak dasar pengungsi, termasuk hak atas pendidikan, dihormati dan dilindungi di mana pun mereka berada.