Penjual SIM Manfaatkan Data Wajah Pribadi untuk Akali Registrasi Biometrik

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) baru-baru ini mengungkap praktik manipulasi dalam proses registrasi kartu SIM prabayar yang dilakukan oleh oknum penjual. Modus yang ditemukan cukup mengkhawatirkan: pelaku menggunakan data biometrik wajahnya sendiri untuk menggantikan verifikasi milik calon pelanggan. Praktik ini, jika tidak segera ditindak, dapat membuka celah bagi penyalahgunaan nomor ponsel untuk berbagai tindak kriminal.

Dalam sistem registrasi yang berlaku saat ini, setiap pengguna wajib menyerahkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta melakukan pemindaian wajah secara langsung. Namun, temuan di lapangan menunjukkan bahwa beberapa penjual justru memanfaatkan kelengahan konsumen. Saat proses pemindaian berlangsung, mereka mengarahkan kamera ke wajah sendiri, bukan ke wajah pembeli. Alhasil, data NIK milik konsumen justru terikat dengan data biometrik penjual. Dengan kata lain, nomor SIM yang dijual secara resmi terdaftar atas identitas yang tidak sesuai.

Modus Operandi: Manipulasi di Balik Konter

Berdasarkan hasil investigasi Komdigi, praktik ini umumnya terjadi di gerai-gerai kecil atau konter pulsa yang tidak memiliki pengawasan ketat. Penjual memanfaatkan antusiasme pembeli yang ingin segera mendapatkan nomor baru dan kerap tidak memperhatikan secara saksama tahapan verifikasi. Dalam beberapa kasus, penjual bahkan menyuruh pembeli menunggu sementara mereka “menyelesaikan proses pendaftaran” di belakang konter, tempat kamera ponsel dapat dengan mudah diarahkan ke wajah sendiri.

“Ini bukan sekadar pelanggaran prosedur biasa, melainkan upaya terstruktur untuk menyalahgunakan identitas konsumen,” ujar seorang pejabat Komdigi yang enggan disebutkan namanya. Dengan terdaftarnya wajah penjual, ia memiliki kontrol penuh atas nomor tersebut. Bila suatu saat nomor itu digunakan untuk kejahatan seperti penipuan daring, pengiriman pesan spam, atau transaksi ilegal, jejak akan mengarah ke konsumen yang KTP-nya dipakai. Sementara itu, penjual bisa menghindar dari jerat hukum karena biometrik yang tercatat bukan miliknya.

Modus ini juga sering dipadukan dengan penjualan massal. Seorang penjual dapat mendaftarkan puluhan nomor dalam sehari menggunakan NIK berbagai orang, tetapi semua terhubung dengan satu wajah yang sama. Pola semacam ini sangat berbahaya karena nomor-nomor tersebut dapat dijual di pasar gelap atau dimanfaatkan oleh sindikat untuk menyembunyikan identitas pelaku kejahatan siber.

Risiko Fatal bagi Konsumen dan Keamanan Digital

Praktik ilegal ini membawa dampak serius bagi pemilik NIK yang sah. Pertama, korban bisa tiba-tiba menerima tagihan atau laporan aktivitas mencurigakan dari nomor yang sebenarnya tidak pernah ia gunakan. Kedua, jika nomor tersebut terlibat tindak pidana, aparat akan mendatangi orang yang KTP-nya tertera, bukan penjual yang sesungguhnya menggunakan nomor itu. Korban pun harus berurusan dengan proses hukum yang panjang dan melelahkan.

Lebih jauh, penjual yang memegang kendali atas nomor dapat melakukan pengambilalihan akun penting korban. Banyak layanan perbankan dan media sosial mengandalkan verifikasi dua langkah melalui SMS. Dengan menguasai nomor yang terdaftar atas KTP korban, penjual dapat mengajukan pemulihan akun, menerima kode OTP, dan membobol akun finansial maupun pribadi. Kasus penipuan rekening dan pembobolan dompet digital yang berawal dari SIM swap seperti ini sudah sering terjadi.

Selain itu, maraknya nomor “siluman” yang sulit dilacak membuat upaya pemberantasan spam, penipuan SMS, dan kampanye hoaks menjadi semakin rumit. Operator seluler pun kesulitan memverifikasi identitas pengguna sebenarnya, sehingga validitas basis data pelanggan menjadi dipertanyakan.

Langkah Tegas Komdigi dan Operator Seluler

Menanggapi temuan ini, Komdigi langsung berkoordinasi dengan semua operator telekomunikasi untuk memperketat mekanisme verifikasi biometrik. Beberapa langkah yang tengah digodok antara lain penerapan deteksi liveness (keaktifan wajah) yang mampu membedakan antara wajah hidup dan foto atau video, serta penguncian sesi registrasi agar hanya dapat dilakukan satu kali pada satu perangkat. Sistem juga akan dipaksa untuk mencocokkan wajah yang direkam dengan foto KTP secara real-time, bukan sekadar memindai.

“Kami tidak akan mentolerir praktik semacam ini. Sanksi tegas, termasuk pencabutan izin gerai dan denda berat, akan diterapkan bagi penjual yang melanggar,” tegas juru bicara Komdigi. Pihaknya juga mengimbau masyarakat untuk lebih proaktif. Setiap pembelian kartu perdana, konsumen harus memastikan bahwa kamera ponsel diarahkan ke wajah sendiri dan seluruh proses pendaftaran dilakukan secara transparan di hadapan mereka.

Sementara itu, operator seluler diminta untuk melakukan audit berkala terhadap data pelanggan yang mencurigakan, seperti puluhan nomor berbeda yang terdaftar dengan satu kemiripan wajah tinggi. Sistem kecerdasan buatan akan dikerahkan untuk mendeteksi anomali tersebut. Beberapa operator juga mulai menawarkan fitur pengecekan status registrasi SIM melalui aplikasi atau kode USSD agar konsumen dapat memverifikasi apakah data mereka telah disalahgunakan.

Komdigi juga mendorong regulasi yang mewajibkan konsumen melakukan self-registration secara mandiri melalui ponsel pribadi, tanpa perlu menyerahkan KTP kepada penjual. Konsep ini tengah diuji coba di beberapa daerah dengan hasil yang menjanjikan dalam menekan angka registrasi palsu.

Imbauan untuk Masyarakat

Masyarakat diimbau agar tidak mudah percaya kepada penjual yang menawarkan kemudahan registrasi tanpa perlu repot. Jangan pernah menyerahkan KTP begitu saja tanpa mengawasi proses perekaman wajah. Jika menemukan indikasi penjual menggunakan wajahnya sendiri saat verifikasi, segera laporkan ke gerai resmi operator atau melalui kanal pengaduan Komdigi.

Dengan sinergi antara pemerintah, operator, dan konsumen, celah keamanan dalam registrasi SIM diharapkan dapat segera ditutup. Kasus ini menjadi pengingat bahwa perlindungan data pribadi bukan hanya tanggung jawab regulator, melainkan juga kewargaan digital setiap individu.