Transformasi Transportasi Jawa Barat: Dari Angkot Tua ke Bandara Husein

Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah merancang perubahan besar dalam sektor transportasi publik yang tidak hanya menyasar kendaraan konvensional tetapi juga membuka kembali gerbang konektivitas udara. Di bawah arahan Gubernur Dedi Mulyadi, dua isu krusial diangkat bersamaan: evaluasi total terhadap armada angkutan kota (angkot) berusia renta dan rencana mengaktifkan kembali Bandara Internasional Husein Sastranegara di Bandung. Langkah ini disebut sebagai bagian dari visi modernisasi mobilitas warga yang lebih ramah lingkungan, aman, dan berdaya saing.

Kondisi Angkot Saat Ini dan Alasan Evaluasi

Ribuan angkot yang sehari-hari melayani trayek di seluruh pelosok Jawa Barat banyak yang telah melampaui usia pakai ideal. Sebagian besar unit mengandalkan mesin pembakaran internal yang boros bahan bakar dan menyumbang polusi cukup tinggi. Data tidak resmi dari berbagai komunitas pengemudi menunjukkan bahwa usia rata-rata kendaraan bahkan telah menembus dua dekade, dengan tanda-tanda kerusakan struktural yang semakin sulit disembunyikan. Hal ini tidak hanya membahayakan penumpang dan pengguna jalan, tetapi juga menghambat upaya daerah menurunkan emisi karbon sesuai target pembangunan berkelanjutan. Karena itulah, evaluasi menyeluruh akan dilakukan untuk mendata unit mana saja yang masih mungkin diremajakan dan mana yang harus segera diistirahatkan.

Evaluasi tidak sekadar memeriksa kelayakan mesin dan bodi. Tim teknis dari Dinas Perhubungan bekerja sama dengan akademisi dan lembaga keselamatan akan menilai sejumlah parameter: tingkat emisi gas buang, keamanan sasis, efisiensi pengereman, serta kenyamanan interior. Angkot-angkot yang gagal memenuhi standar ambang batas akan diberi status operasi terbatas atau sepenuhnya dilarang mengaspal. Kebijakan ini diharapkan mampu menekan angka kecelakaan lalu lintas yang kerap disebabkan oleh kegagalan teknis kendaraan umum, sekaligus menciptakan pengalaman perjalanan yang lebih manusiawi bagi masyarakat menengah ke bawah yang menjadi pengguna utama angkot.

Mendorong Sopir Menjadi Pemilik Armada

Selain aspek teknis, dimensi ekonomi dan kesejahteraan pengemudi menjadi sorotan. Mayoritas sopir angkot saat ini masih menyewa kendaraan dari pengusaha trayek dengan setoran harian yang cukup membebani. Akibatnya, penghasilan mereka tipis, perawatan kendaraan terbengkalai, dan kualitas layanan cenderung rendah. Gubernur Dedi Mulyadi mendorong sebuah skema transisi di mana sopir bisa bertransformasi menjadi pemilik armada. Untuk mewujudkannya, pemerintah akan menggandeng lembaga keuangan daerah dan koperasi guna menyediakan akses pembiayaan berbunga rendah.

Skema ini disiapkan agar para pengemudi tidak lagi bergantung pada setoran dan dapat mengelola usahanya secara mandiri. Dengan menjadi pemilik, mereka memiliki insentif lebih besar untuk merawat kendaraan, menaati rute, serta meningkatkan keramahan layanan. Program ini terintegrasi dengan agenda peremajaan yang sama sekali baru: konversi ke kendaraan listrik. Pemerintah provinsi telah mengalokasikan dana hibah dan subsidi suku cadang untuk angkot listrik, termasuk pengisian daya yang akan dibangun bertahap di terminal-terminal utama. Targetnya, dalam tiga tahun ke depan, sekurangnya 30 persen angkot di kawasan Bandung Raya sudah bertenaga baterai, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan meredam kebisingan perkotaan.

Infrastruktur Pendukung dan Uji Coba Koridor Hijau

Transformasi angkot listrik tidak mungkin berjalan tanpa infrastruktur yang memadai. Pemerintah provinsi merencanakan pembangunan stasiun pengisian energi di setiap terminal tipe A dan B, dilengkapi dengan bengkel resmi yang mampu menangani motor listrik. Koridor hijau akan diuji coba di jalur strategis seperti Cicaheum–Ledeng dan Leuwipanjang–Soreang sebagai percontohan. Hasil uji coba ini akan menjadi dasar pengembangan trayek ramah emisi di kota-kota satelit lain seperti Cimahi, Sumedang, dan Purwakarta.

Selain itu, manajemen modern akan diterapkan melalui sistem digital. Setiap angkot baru akan dilengkapi pelacak GPS dan alat pembayaran nontunai, memudahkan penumpang dan memungkinkan pemilik atau koperasi memantau kinerja kendaraan secara langsung. Dengan pendekatan ini, diharapkan terjadi lonjakan minat masyarakat menggunakan transportasi publik, mengurangi volume kendaraan pribadi yang menjadi biang kemacetan di pusat-pusat urban.

Mengaktifkan Kembali Bandara Husein Sastranegara

Di sisi lain, wacana pengaktifan kembali Bandara Husein Sastranegara untuk penerbangan komersial reguler mendapatkan angin segar. Bandara yang pernah menjadi hub utama penerbangan domestik dan beberapa rute internasional ini sempat meredup setelah aktivitas komersial dipindahkan ke Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Majalengka. Namun, jarak tempuh yang cukup jauh dari pusat Kota Bandung membuat banyak pelaku bisnis dan wisatawan domestik mengeluhkan efisiensi perjalanan. Desakan agar Husein kembali beroperasi sebagai bandara komersial terus mengalir, terutama untuk penerbangan jarak pendek menuju kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Denpasar.

Rencana ini didasari oleh kajian yang memperhitungkan potensi ekonomi dan kemudahan akses. Bandara Husein memiliki lokasi strategis yang berada di jantung kota, didukung oleh jalan tol dan jaringan kereta api yang langsung terhubung. Dengan mengaktifkan kembali penerbangan komersial, khususnya rute-rute yang padat secara bisnis, diyakini akan mempersingkat waktu tempuh perjalanan dan menggairahkan sektor pariwisata, perdagangan, serta investasi di Bandung Raya. Gubernur menekankan bahwa pengelolaan akan diupayakan dengan standar kebisingan dan lingkungan yang lebih ketat, memanfaatkan pesawat berteknologi rendah emisi dan jam operasional terbatas yang tidak mengganggu permukiman sekitar.

Sinergi Dua Program untuk Mobilitas Masa Depan

Keterkaitan antara evaluasi angkot tua dan pembukaan kembali Bandara Husein Sastranegara mungkin tidak langsung terlihat, tetapi keduanya berada di bawah payung besar restrukturisasi transportasi Jawa Barat. Dengan angkot listrik yang terintegrasi digital, wisatawan atau pelaku bisnis yang mendarat di Husein bisa langsung terhubung dengan moda darat yang bersih dan nyaman. Pemerintah memimpikan sebuah ekosistem mobilitas pintar di mana pengguna bisa merencanakan perjalanan dari bandara ke berbagai penjuru kota hanya dengan satu aplikasi, melanjutkan dengan angkot listrik, bus raya terpadu, atau kereta api komuter.

Tak kalah penting, kedua langkah ini diharapkan menciptakan lapangan kerja baru. Bengkel spesialis kendaraan listrik, stasiun pengisian, tim mekanik, tenaga administrasi koperasi, hingga pengembang perangkat lunak transportasi akan tumbuh seiring dengan implementasi program. Pemerintah provinsi membuka peluang kemitraan dengan sektor swasta dan lembaga pendidikan vokasi untuk menyuplai kebutuhan tenaga terampil. Dengan demikian, transformasi ini bukan hanya soal mengganti mesin atau membuka kembali runway, melainkan tentang membangun ekosistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Proyeksi jangka panjangnya adalah tenggelamnya paradigma transportasi tradisional yang meminggirkan kesejahteraan sopir dan merusak lingkungan. Dari evaluasi yang tegas terhadap angkot-angkot tua, kemudian memberi jalan bagi armada listrik yang dimiliki langsung oleh mantan sopirnya, sampai dengan menghidupkan lagi Husein sebagai pintu udara modern, semua berkelindan dalam skema besar yang belum pernah dicoba sebelumnya di tanah air. Jika berhasil, model Jawa Barat ini bisa menjadi cetak biru bagi provinsi lain yang juga bergelut dengan masalah serupa: angkutan kota menua, pengemudi terperangkap dalam lingkaran setoran, dan bandara strategis yang justru menganggur.