Pabrik Elektronika RI Tergerus, Hanya 65 Persen Kapasitas Terpakai

Jakarta — Sektor manufaktur perangkat elektronik nasional tengah menghadapi masa sulit. Data terbaru menunjukkan tingkat utilisasi pabrik di industri ini merosot drastis ke angka 65 persen. Kondisi tersebut mencerminkan betapa lesunya geliat produksi dan menipisnya permintaan di pasar domestik. Para pelaku usaha dan analis menilai perlambatan ini bukan sekadar siklus bisnis biasa, melainkan buah dari kombinasi tekanan struktural yang semakin memberat.

Gambaran Pabrik yang Makin Sunyi

Bagi industri padat modal seperti elektronik, utilisasi pabrik merupakan indikator kesehatan yang vital. Angka 65 persen berarti lebih dari sepertiga kapasitas produksi menganggur. Mesin-mesin yang seharusnya beroperasi tiga shift kini banyak yang diparkir. Lantai produksi yang biasanya hiruk‐pikuk merakit komponen, kini berubah menjadi ruang yang nyaris sunyi. Survei internal asosiasi produsen perangkat telekomunikasi dan elektronik menunjukkan bahwa pelemahan berlangsung bertahap sejak pertengahan tahun lalu. Beberapa perusahaan bahkan mulai memberlakukan pengurangan jam kerja dan efisiensi tenaga kerja untuk menekan biaya operasional. Hanya segelintir segmen yang masih bertahan, misalnya komponen untuk kendaraan listrik dan panel surya, itupun dengan volume yang jauh dari kapasitas terpasang.

Penyusutan ini terasa ironis mengingat ambisi besar pemerintah menjadikan Indonesia sebagai pusat rantai pasok elektronik global. Investasi di kawasan industri seperti Cikarang dan Batam sempat menggeliat, namun realisasi produksi justru terseok‐seok. Pengamat kebijakan industri mencatat bahwa utilisasi rendah ini adalah ‘lampu kuning’ bagi target hilirisasi yang telah dicanangkan. Jika tidak segera diatasi, bukan hanya investasi yang mandek, ekosistem komponen pendukung pun terancam kolaps.

Penyebab Utama: Daya Beli Melemah dan Serbuan Impor

Dua penyebab pokok yang paling banyak disebut oleh para pelaku industri adalah melorotnya daya beli masyarakat dan banjirnya produk impor. Keduanya saling terkait dan menciptakan lingkaran setan yang mematikan. Pertama, inflasi pada kebutuhan dasar seperti pangan dan energi telah menggerus pendapatan riil konsumen. Alhasil, pembelian barang elektronik—yang sebagian besar bukan kebutuhan mendesak—otomatis ditunda. Laporan lembaga riset penjualan ritel menunjukkan penurunan volume penjualan televisi, kulkas, dan telepon genggam mencapai dua digit dalam kuartal pertama tahun ini. Konsumen kelas menengah, yang biasanya menjadi motor belanja perangkat elektronik, kini lebih berhati‐hati dan mengalihkan anggaran ke sektor prioritas seperti pendidikan dan kesehatan.

Dampak pelemahan ini tecermin dalam data keuangan emiten‐emiten elektronik yang melantai di bursa. Pendapatan mereka terpangkas signifikan dan rasio laba terhadap aset menciut. Pedagang grosir di pusat‐pusat elektronik seperti Glodok dan Mangga Dua juga mengeluhkan sepinya pembeli. ‘Biasanya sebelum Lebaran penjualan bisa naik 30 persen, sekarang paling 5–10 persen saja,’ ujar salah satu pemilik toko yang enggan disebut identitasnya.

Kedua, serbuan produk impor—khususnya dari Tiongkok dan Vietnam—semakin memperberat posisi pabrikan dalam negeri. Barang‐barang tersebut masuk dengan harga yang sangat kompetitif berkat skala produksi masif dan insentif ekspor dari negara asal. Di pasar online, mudah ditemukan ponsel pintar, laptop, dan perangkat rumah tangga buatan luar dengan banderol separuh harga produk lokal sekelas. Aplikasi cross-border e-commerce membuat konsumen bisa langsung membeli dari pabrik di luar negeri tanpa melalui importir resmi, sehingga semakin mengaburkan jejak pajak dan menguntungkan barang impor.

Pemerintah sebenarnya telah memberlakukan kebijakan pengendalian impor melalui persyaratan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib. Namun, pengusaha mengaku implementasi di lapangan masih longgar. Pengawasan terhadap barang impor ilegal atau yang tidak memenuhi standar teknis dinilai ala kadarnya. Selain itu, perbedaan biaya logistik dan energi antara Indonesia dengan negara pesaing turut mengerek ongkos produksi dalam negeri. Tarif listrik untuk industri manufaktur cukup tinggi, sementara rantai pasok bahan baku masih tergantung pada komponen impor yang rentan terhadap fluktuasi nilai tukar.

Jebakan Ketergantungan Komponen Impor

Persoalan ketiga yang kerap luput dari sorotan publik adalah rawannya rantai pasok. Meskipun Indonesia memiliki basis perakitan, mayoritas bahan baku dan komponen inti—seperti chip semikonduktor, panel layar, dan modul kamera—masih diimpor. Ketika nilai rupiah terdepresiasi, biaya pengadaan komponen langsung membengkak dan menekan margin pabrik. Problem struktural ini diperparah oleh lambatnya pembangunan ekosistem industri pendukung di dalam negeri. Pabrik‐pabrik kimia untuk bahan baku papan sirkuit dan pabrik logam presisi untuk konektor masih sangat terbatas. Alih‐alih memperdalam tingkat lokalisasi, Indonesia justru menjadi korban ketergantungan yang akut.

Akibatnya, ketika permintaan melemah dan persediaan komponen impor menumpuk, ruang penyimpanan pabrik menjadi penuh. Biaya pergudangan meningkat dan arus kas tercekik. Kondisi ini memaksa manajemen mengurangi jam operasional mesin, sehingga utilisasi pabrik terus merosot. Dengan kata lain, persoalan di hulu rantai pasok langsung menjalar ke tingkat utilisasi di lini produksi akhir. Pengamat rantai pasok dari salah satu universitas terkemuka di Bandung mengingatkan bahwa tanpa keberanian untuk menumbuhkan pabrik komponen kecil dan menengah, Indonesia hanya akan menjadi tempat perakitan yang rapuh, bukan basis manufaktur yang tangguh.

Harapan di Tengah Badai

Meskipun situasi tampak muram, pemerintah dan asosiasi industri tidak tinggal diam. Kementerian Perindustrian tengah menggodok paket insentif fiskal baru berupa pengurangan Pajak Penghasilan Badan bagi perusahaan yang berhasil meningkatkan kandungan lokal. Subsidi bunga kredit investasi juga direncanakan agar pabrik bisa melakukan modernisasi mesin dan menekan biaya energi. Di sisi perdagangan, operasi pasar gabungan antara Bea Cukai dan Satgas Pemberantasan Barang Ilegal diperintahkan untuk lebih agresif menyita produk elektronik tanpa sertifikasi. Langkah ini diharapkan bisa menciptakan level playing field bagi produsen domestik.

Di internal industri, beberapa perusahaan besar mulai melirik pasar ekspor nontradisional ke Afrika dan Asia Selatan sebagai alternatif. Diversifikasi tujuan ekspor dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan pada pasar dalam negeri yang sedang lesu. Sementara itu, tren digitalisasi dan sekolah daring pascapandemi sebenarnya membuka peluang baru untuk produk laptop dan tablet murah buatan lokal. Namun, untuk memanfaatkan peluang itu, harga jual harus bersaing tanpa mengorbankan kualitas—sebuah keseimbangan yang masih sulit dicapai.

Terlepas dari berbagai inisiatif tersebut, mayoritas pengusaha menginginkan solusi yang lebih fundamental: pembenahan biaya energi, efisiensi logistik, dan penegakan aturan impor yang konsisten. Tanpa perbaikan di tiga ranah itu, tingkat utilisasi pabrik dikhawatirkan bisa semakin turun hingga di bawah 60 persen. Kalangan buruh pun mulai resah karena ancaman pemutusan hubungan kerja massal semakin nyata. Apabila utilisasi pabrik tidak segera bangkit, rantai efeknya akan menjalar ke sektor pendukung seperti jasa logistik, percetakan kemasan, dan industri plastik, yang menyerap jutaan tenaga kerja.

Industri elektronik sesungguhnya masih memiliki modal penting: lokasi strategis, populasi muda yang melek teknologi, dan basis konsumen yang besar. Namun, potensi itu hanya akan menjadi catatan sejarah apabila kebijakan dan kondisi pasar tidak segera selaras. Mesin‐mesin pabrik yang saat ini diam adalah cermin ketidakberdayaan sekaligus pengingat bahwa kemandirian industri memerlukan lebih dari sekadar tarif impor yang ketat. Dibutuhkan keberanian untuk menyelesaikan PR klasik: membenahi daya beli, melindungi pasar secara cerdas, dan menumbuhkan rantai pasok dari hulu hingga hilir. Tanpa langkah berani, angka 65 persen itu bisa berubah menjadi batu nisan bagi cita‐cita besar industri elektronik nasional.