MK Putuskan IUP Tak Boleh Diberikan Lewat Penunjukan Langsung

Jakarta, Patokan.com – Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan penting yang mengubah mekanisme pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Indonesia. Dalam amar putusan yang dibacakan pada Selasa (12/11/2024), MK menyatakan bahwa pemberian IUP melalui penunjukan langsung, termasuk kepada perguruan tinggi dan organisasi kemasyarakatan (ormas), tidak lagi diperbolehkan. Keputusan ini menegaskan prinsip objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam.

Latar Belakang Putusan

Gugatan terhadap Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Minerba diajukan oleh sejumlah aktivis tambang dan masyarakat sipil. Mereka menilai pasal tersebut membuka celah bagi praktik korupsi dan kolusi karena memberikan kewenangan diskresioner kepada pemerintah untuk menunjuk langsung badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), koperasi, serta perguruan tinggi dan ormas tanpa melalui proses lelang yang kompetitif.

Dalam sidang sebelumnya, para pemohon menyajikan data bahwa dari tahun 2021 hingga 2023, setidaknya 47 IUP telah diberikan melalui jalur penunjukan langsung. Sebanyak 12 di antaranya diberikan kepada perguruan tinggi negeri dan 8 kepada ormas keagamaan. Praktik ini dinilai bertentangan dengan asas keadilan dan persaingan usaha yang sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945.

Kronologi Persidangan

1. 10 Oktober 2024: MK menggelar sidang perdana dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. Hakim konstitusi meminta pemohon untuk memperkuat argumentasi mengenai kerugian konstitusional yang dialami akibat pasal tersebut.
2. 24 Oktober 2024: Pemerintah, melalui kuasa hukumnya, menyampaikan keterangan bahwa penunjukan langsung hanya diberikan kepada entitas nirlaba dan tidak untuk kepentingan komersial. Namun, pemohon membantah dan menunjukkan bukti adanya pengelolaan tambang oleh PTN dan ormas yang menghasilkan keuntungan bisnis.
3. 5 November 2024: Sidang mendengarkan keterangan ahli dari Universitas Indonesia. Ahli tata negara Prof. Dr. Indra Rahmatullah menyatakan bahwa frasa “penunjukan langsung” dalam UU Minerba bertentangan dengan asas kepastian hukum dan prinsip persaingan usaha.
4. 12 November 2024: MK membacakan putusan dengan nomor 157/PUU-XXII/2024. Mayoritas hakim (8 dari 9) menyatakan Pasal 57 ayat (2) huruf a dan b inkonstitusional bersyarat. Artinya, pasal tersebut tetap berlaku namun harus dimaknai bahwa penunjukan langsung tidak diperbolehkan, dan semua pemberian IUP harus melalui mekanisme lelang yang transparan dan objektif.

Pertimbangan Hakim

Dalam pertimbangan hukumnya, MK menekankan bahwa

“Pemberian IUP kepada perguruan tinggi dan ormas melalui penunjukan langsung berpotensi menimbulkan ketidakadilan karena tidak melalui kompetisi yang fair. Negara harus hadir sebagai regulator yang menjamin akses yang setara bagi semua pelaku usaha.”

Data yang diungkap dalam persidangan menunjukkan bahwa rata-rata luas area IUP yang diberikan melalui penunjukan langsung kepada ormas mencapai 5.000 hektare, sementara bagi perguruan tinggi mencapai 3.500 hektare. Luasan ini dinilai tidak proporsional dengan kapasitas teknis dan pengawasan entitas tersebut.

Implikasi Putusan

Putusan MK ini membawa dampak signifikan bagi tata kelola pertambangan nasional. Berikut poin-poin implikasinya:

• Pencabutan IUP yang sudah diberikan: MK mewajibkan pemerintah untuk mengevaluasi kembali seluruh IUP yang diberikan melalui penunjukan langsung dalam waktu 12 bulan. IUP yang tidak sesuai dengan prinsip objektif dan transparan harus dicabut.
• Perubahan regulasi: Pemerintah harus merevisi Peraturan Pemerintah (PP) terkait mekanisme lelang IUP dalam waktu 6 bulan. Proses lelang harus melibatkan partisipasi publik dan pengawasan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
• Perguruan tinggi dan ormas beralih ke skema kerjasama: Entitas ini tetap boleh terlibat dalam pertambangan, tetapi hanya melalui skema kemitraan dengan perusahaan yang memenangkan lelang, bukan sebagai pemegang IUP utama.
• Potensi gugatan baru: Putusan ini membuka pintu bagi gugatan terhadap tumpang tindih lahan dan sengketa kepemilikan IUP di daerah.

Reaksi Publik dan Pakar

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Tambang menyambut baik putusan ini. Direktur eksekutifnya, Ahmad Zaki, menyatakan,

“Ini kemenangan bagi rakyat dan lingkungan. Praktik 'karpet merah' bagi ormas dan kampus harus dihentikan. Tambang harus dikelola oleh pihak yang benar-benar kompeten.”

Pengamat pertambangan dari Universitas Gadjah Mada, Dr. Rina Suhartati, mengatakan bahwa putusan MK ini sejalan dengan semangat reformasi sektor SDA. “Jangan sampai ormas atau kampus justru menjadi 'tangan kanan' pengusaha tambang yang ingin menghindari lelang. Pengawasan harus diperkuat.”

Langkah Pemerintah Selanjutnya

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menyatakan akan mematuhi putusan MK. Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam keterangan pers mengatakan bahwa pihaknya akan segera membentuk tim khusus untuk merancang revisi PP. “Kami targetkan selesai empat bulan ke depan. Semua IUP yang sudah terbit akan kita audit,” ujarnya.

Proses audit diperkirakan akan menyentuh sekitar 89 IUP yang diterbitkan sejak 2021, dengan rincian 47 di antaranya sudah dipetakan oleh pemohon gugatan. Pemerintah juga berencana melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memastikan tidak ada penyimpangan.

Pelajaran untuk Masa Depan

Putusan MK ini menjadi preseden penting dalam penegakan hukum tata negara. Ke depannya, setiap pemberian izin yang bersumber dari sumber daya alam harus mengedepankan prinsip keterbukaan dan persaingan sehat. Masyarakat juga perlu lebih aktif mengawasi proses perizinan di daerah masing-masing. Dengan demikian, sumber daya alam dapat benar-benar dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai amanat konstitusi.