Marine Le Pen Berjanji Hapus Undang-Undang Perumahan Sosial Prancis

Suasana politik di Hénin-Beaumont, wilayah utara Prancis yang menjadi basis kuat partai Rassemblement National (RN), mendadak hangat ketika Marine Le Pen melangkah ke podium dalam pidato tradisional pembuka musim politik. Di hadapan ribuan pendukungnya yang antusias, tokoh oposisi kawakan tersebut menyampaikan manuver kebijakan terbarunya yang berpotensi merombak tatanan sosial negeri mode tersebut. Sektor perumahan, yang selama ini menjadi isu krusial bagi kelas pekerja Prancis, ditegaskan akan menjadi salah satu proyek utama dalam agenda kepemimpinannya jika terpilih menduduki Istana Élysée.

Fokus utama serangan Le Pen tertuju pada Loi SRU (Undang-Undang Solidaritas dan Peremajaan Perkotaan), sebuah regulasi ikonik yang telah memicu perdebatan sengit antara pemerintah pusat dan otoritas lokal selama lebih dari dua dekade. Regulasi ini mewajibkan setiap kawasan perkotaan di Prancis untuk menyediakan kuota minimal rumah sosial guna menjaga keseimbangan demografi dan mencegah segmentasi kelas ekonomi.

Kontroversi Kuota 25 Persen dan Sanksi Bagi Wali Kota

Diberlakukan sejak tahun 2000, Undang-Undang SRU mengamanatkan bahwa kota-kota dengan populasi tertentu harus mengalokasikan antara 20 hingga 25 persen dari total unit hunian mereka sebagai rumah sosial (HLM). Bagi pemerintah daerah yang gagal memenuhi target ini, sanksi finansial yang cukup berat menanti. Namun, Le Pen memandang aturan ini bukan sebagai solusi inklusi sosial, melainkan bentuk pemaksaan birokrasi yang merugikan otoritas lokal.

«Undang-undang ini akan dicabut, secara murni dan sederhana. Kami akan mengembalikan kedaulatan para wali kota untuk menentukan arah pembangunan di wilayah mereka sendiri tanpa ancaman denda dari pusat,» tegas Marine Le Pen di tengah gemuruh tepuk tangan pendukungnya.

Kritik Le Pen mencerminkan keresahan sejumlah wali kota dari spektrum kanan yang menilai kuota 25 persen sangat tidak realistis untuk diterapkan di wilayah dengan keterbatasan lahan atau keterbatasan anggaran daerah. Banyak daerah tingkat dua terpaksa membayar denda ratusan ribu euro setiap tahun karena tidak mampu membangun unit perumahan sosial dalam jumlah yang ditentukan.

Analisis Perbandingan Kebijakan Perumahan Prancis

Langkah ekstrem yang diusulkan oleh Rassemblement National menandai pergeseran radikal dari pendekatan intervensi negara yang selama ini dianut oleh pemerintah sentris maupun kiri di Prancis. Berikut adalah analisis perbandingan antara kerangka hukum yang berlaku saat ini dengan rancangan kebijakan yang ditawarkan Le Pen:

Prinsip Prioritas Nasional dan Dampak Sosial

Di samping penghapusan kuota wajib, Le Pen juga mengaitkan reformasi perumahan ini dengan doktrin utama partainya, yakni priorité nationale (prioritas nasional). Dalam pandangannya, krisis akses perumahan yang dialami warga asli Prancis disebabkan oleh alokasi sumber daya publik yang dianggap tidak adil. Ia berjanji akan merestrukturisasi kriteria penerima rumah sosial agar keluarga berwarganegara Prancis mendapatkan prioritas utama dibandingkan warga asing.

Namun, gagasan ini memicu kritik tajam dari para pengamat ekonomi dan LSM kemanusiaan. Penolakan terhadap Undang-Undang SRU dikhawatirkan akan memperparah ghetonisasi dan memperlebar jurang pemisah antar-kelas di kota-kota besar seperti Paris, Marseille, dan Lyon. Para kritikus menilai bahwa tanpa intervensi tegas dari pemerintah pusat melalui target kuota, kota-kota kaya akan cenderung menolak pembangunan hunian terjangkau, sehingga memperburuk krisis tunawisma.

Kendati demikian, bagi para pemilih di daerah suburban dan pedesaan, retorika Le Pen mengenai pemulihan wewenang lokal dan penataan ulang bantuan sosial menjadi daya tarik politik yang sangat kuat menjelang kontestasi pemilu mendatang.