Ketimpangan Kaya dan Miskin Melebar di Jakarta hingga Maluku

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis temuan terbaru yang mengindikasikan kesenjangan kesejahteraan masyarakat Indonesia kembali menganga. Kondisi tersebut tidak hanya terjadi di kawasan perkotaan, tetapi juga menjalar hingga wilayah perdesaan di berbagai penjuru Tanah Air.

Dalam pengukuran ketimpangan, BPS menggunakan rasio gini yang memiliki rentang nilai antara nol hingga satu. Angka yang semakin mendekati satu menandakan distribusi pengeluaran penduduk yang semakin timpang. Pada periode pengamatan teranyar, indikator tersebut bergerak naik, baik untuk level nasional maupun di sejumlah provinsi.

Perkotaan dan Perdesaan Sama-sama Mencatat Pelebaran

Berdasarkan catatan statistik, tingkat ketimpangan di wilayah perkotaan secara konsisten berada di atas angka perdesaan. Rasio gini perkotaan bertengger di kisaran 0,4, sementara perdesaan berada di sekitar 0,3. Meski berbeda level, keduanya sama-sama menunjukkan kecenderungan melebar dalam periode terakhir.

Pelebaran di perkotaan dinilai berkaitan erat dengan konsentrasi kegiatan ekonomi bernilai tambah tinggi yang hanya dinikmati sebagian kelompok. Di sisi lain, pekerja sektor informal yang jumlahnya dominan justru menghadapi pendapatan stagnan dan rentan tergerus kenaikan harga kebutuhan pokok.

Adapun di perdesaan, ketimpangan meningkat seiring membaiknya pendapatan kelompok pemilik lahan dan pelaku usaha yang bergerak lebih cepat dibandingkan buruh tani serta warga miskin. Program bantuan sosial memang membantu menahan laju kemiskinan, tetapi belum cukup kuat untuk memangkas jarak antarkelompok masyarakat.

Jakarta, Jawa Barat, hingga Maluku Menjadi Sorotan

Sejumlah provinsi mencatatkan pelebaran jurang yang cukup mencolok. DKI Jakarta, misalnya, kembali menempati posisi sebagai daerah dengan ketimpangan tertinggi secara nasional. Ironisnya, kondisi itu terjadi di tengah status ibu kota sebagai pusat bisnis dan jasa dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi.

Pemandangan kontras tampak jelas di Jakarta, di mana gedung-gedung perkantoran mewah berdiri berdampingan dengan permukiman padat penduduk. Tingginya upah di sektor keuangan, teknologi, dan korporasi tidak diimbangi perbaikan pendapatan pekerja informal seperti pedagang kaki lima, buruh harian, dan pekerja rumahan.

Jawa Barat juga mengalami pelebaran serupa. Provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia ini memiliki kantong-kantong industri yang tumbuh pesat, namun manfaatnya belum dirasakan secara merata. Wilayah penyangga ibu kota menikmati geliat ekonomi, sementara daerah lain masih bergulat dengan keterbatasan lapangan kerja yang layak.

Dari kawasan timur, Maluku turut mencatat kenaikan ketimpangan. Keterbatasan infrastruktur, biaya logistik yang tinggi, serta minimnya diversifikasi ekonomi membuat sebagian warga sulit menaiki tangga kesejahteraan, sementara kelompok yang memiliki akses terhadap sumber daya bergerak jauh lebih cepat.

Akar Persoalan yang Perlu Diurai

Sejumlah pengamat ekonomi menilai pelebaran ketimpangan dipicu oleh kombinasi berbagai faktor. Pemulihan ekonomi pascapandemi yang tidak merata menjadi salah satu penyebab utama. Sektor padat modal dan berbasis digital melesat lebih dulu, sedangkan sektor yang menyerap banyak tenaga kerja berpendidikan rendah bergerak lambat.

Tekanan inflasi, khususnya pada komponen pangan, juga memukul kelompok berpendapatan rendah lebih keras. Pasalnya, porsi belanja makanan dalam pengeluaran rumah tangga miskin jauh lebih besar dibandingkan rumah tangga kaya. Ketika harga pangan naik, daya beli kelompok bawah langsung tergerus.

Faktor struktural seperti kepemilikan aset, akses pendidikan berkualitas, dan permodalan turut memperlebar jarak. Kelompok mampu dapat terus mengakumulasi kekayaan melalui investasi, sementara kelompok bawah terjebak pada pekerjaan berupah rendah tanpa jaminan dan perlindungan yang memadai.

Kebijakan Afirmatif Dinilai Mendesak

Para ekonom menekankan pentingnya langkah afirmatif agar jurang sosial tidak semakin dalam. Perluasan perlindungan sosial yang tepat sasaran, penguatan usaha mikro kecil dan menengah, serta pemerataan akses pendidikan dan kesehatan disebut sebagai kunci memperbaiki distribusi kesejahteraan.

Selain itu, kebijakan perpajakan yang progresif dan penciptaan lapangan kerja formal berkualitas di luar Jawa dipandang mampu menjadi penyeimbang. Tanpa intervensi yang serius, pelebaran ketimpangan dikhawatirkan menggerus kohesi sosial dan menurunkan kualitas pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

Pemerintah sendiri telah menargetkan penurunan ketimpangan dalam dokumen perencanaan pembangunan. Namun, data terbaru dari BPS menjadi pengingat bahwa perjalanan menuju pemerataan masih panjang, sehingga diperlukan kerja lebih keras dari seluruh pemangku kepentingan.