Kemensos dan BNPT Sinergi Rehabilitasi Sosial untuk Deradikalisasi

JAKARTA — Upaya memulihkan individu yang pernah terpapar jaringan radikal terorisme kini memasuki fase baru yang lebih terstruktur. Dua lembaga strategis, Kementerian Sosial dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat rehabilitasi sosial sebagai fondasi program deradikalisasi nasional. Kolaborasi ini difokuskan pada pendampingan menyeluruh bagi para penerima manfaat agar dapat kembali berfungsi secara sosial di tengah masyarakat.

Mengubah Pendekatan, Memutus Rantai

Selama bertahun-tahun, penanganan mantan narapidana dan mantan simpatisan jaringan terorisme lebih banyak bertumpu pada pendekatan keamanan. Kini, paradigma itu bergeser dengan menjadikan rehabilitasi sosial sebagai pilar utama. Pejabat di lingkungan kedua institusi menyatakan bahwa pemulihan tidak cukup hanya melalui proses hukum atau deradikalisasi kognitif di dalam sel tahanan. Diperlukan intervensi psikososial berkelanjutan yang menyentuh aspek kesejahteraan ekonomi, relasi keluarga, serta penerimaan komunitas.

Dalam kerangka kerja sama terbaru, Kemensos akan berperan menyediakan program konseling, pelatihan vokasional, dan pendampingan usaha mikro. Sementara BNPT memastikan rujukan data penerima manfaat yang telah melalui proses asesmen ideologis, sekaligus melakukan pengawasan risiko residivisme. Pertukaran informasi dan perencanaan kasus secara terpadu menjadi kunci agar intervensi tidak berlangsung tumpang-tindih.

Layanan Satu Pintu untuk Penerima Manfaat

Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kemensos, dalam keterangan terpisah, mengungkapkan bahwa model layanan satu pintu akan segera diujicobakan di beberapa sentra rehabilitasi milik kementerian. “Kami tidak hanya bicara soal bantuan modal atau pelatihan menjahit. Ada trauma healing, mediasi keluarga, hingga pendampingan spiritual yang semuanya dirancang kasus per kasus. Setiap penerima manfaat memiliki cerita dan kebutuhan yang berbeda,” ujarnya. Model ini mengedepankan asesmen multidisiplin yang melibatkan pekerja sosial, psikolog, rohaniwan, dan pembimbing kemasyarakatan.

Penerima manfaat—istilah yang kini dipilih untuk menggantikan label mantan teroris—akan mendapat akses terhadap layanan kesejahteraan sosial yang sama dengan kelompok rentan lainnya. Mereka dapat mengikuti pelatihan di Balai Rehabilitasi Sosial, memperoleh sertifikasi kompetensi, dan dihubungkan dengan bursa kerja atau program wirausaha. Beberapa di antaranya bahkan telah berhasil merintis usaha kuliner dan bengkel kecil pasca-pendampingan, menjadi contoh bahwa perubahan haluan hidup sepenuhnya mungkin terjadi.

Menangkal Stigma dan Membangun Kepercayaan Publik

Salah satu rintangan terbesar dalam reintegrasi adalah stigma yang kerap menghalangi kembalinya para penerima manfaat ke tengah masyarakat. Warga di lingkungan tempat tinggal acap kali menolak kehadiran mereka karena trauma atau kecurigaan. Untuk mengatasi masalah ini, Kemensos dan BNPT berencana memperluas program community awareness yang selama ini masih berskala terbatas. Sosialisasi akan dilakukan dengan melibatkan tokoh agama, perangkat desa, dan organisasi kepemudaan setempat agar tercipta lingkungan yang lebih inklusif.

“Masyarakat butuh pemahaman bahwa proses deradikalisasi itu bekerja. Kami tidak melepaskan begitu saja. Ada monitoring berkala, ada laporan perkembangan dari pendamping sosial di lapangan,” terang seorang pejabat BNPT. Data internal menunjukkan bahwa penerima manfaat yang mengikuti rehabilitasi sosial secara penuh memiliki risiko residivisme yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang hanya mendapat program terbatas di dalam lapas.

Pendanaan dan Keberlanjutan Program

Agar program ini tidak sekadar menjadi proyek musiman, kedua lembaga tengah merancang skema pendanaan bersama yang menggabungkan alokasi APBN Kemensos dengan dana kerja sama internasional yang dikelola BNPT. Dukungan dari mitra pembangunan global dinilai penting untuk penguatan kapasitas sumber daya manusia, penyediaan modul pelatihan berbasis bukti, serta riset evaluatif. Sejumlah lembaga kemanusiaan asing telah menyatakan minat untuk mendanai studi dampak jangka panjang rehabilitasi sosial bagi mantan pelaku teror.

Pengembangan kapasitas pekerja sosial juga menjadi perhatian serius. Kemensos berencana membuka rekrutmen khusus konselor rehabilitasi dengan kualifikasi penanganan trauma konflik dan ekstremisme kekerasan. Pelatihan direncanakan bekerja sama dengan perguruan tinggi yang memiliki pusat studi resolusi konflik dan psikologi terapan. Dengan demikian, setiap Balai Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk akan memiliki setidaknya satu tim khusus yang siap menangani kasus rujukan dari BNPT.

Jalan Panjang Menuju Kemandirian

Pengamat sosial menilai bahwa sinergi ini merupakan langkah maju, tetapi pekerjaan rumah berikutnya tetap besar. Faktor kemiskinan struktural, minimnya akses pendidikan, dan ketidaksetaraan ekonomi masih menjadi lahan subur bagi propaganda radikal. Karena itu, rehabilitasi sosial tidak bisa berdiri sendiri; ia harus tersambung dengan kebijakan pembangunan daerah yang lebih luas. Pemerintah daerah diharapkan turut andil dalam menyediakan lapangan kerja dan jaring pengaman sosial bagi para penerima manfaat yang telah selesai menjalani program.

Ke depan, Kemensos bersama BNPT akan melakukan pemetaan daerah rawan dan menyusun rencana intervensi terpadu yang mencakup pencegahan, penanganan, dan pasca-rehabilitasi. Basis data penerima manfaat akan terus diperbarui dan dibagikan secara terbatas kepada dinas sosial kabupaten/kota demi memastikan kelangsungan pendampingan ketika mereka pulang ke daerah asal. “Ini bukan lari cepat, melainkan maraton yang menguras tenaga dan emosi. Tapi kami percaya, setiap individu berhak mendapatkan kesempatan kedua,” tutup seorang sumber di jajaran Kemensos. Dengan peta jalan yang semakin jelas, harapan bahwa proses deradikalisasi menghasilkan perubahan sejati—dan bukan sekadar kepatuhan sesaat—kini semakin menemukan pijakan nyata.