JAKARTA — Sahroni Desak Polisi Sikat Tuntas Mafia Tanah Bogor

Langkah berani aparat penegak hukum dalam membongkar praktik kejahatan pertanahan kembali menyita perhatian publik. Penyidik Subdit Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya resmi melakukan penggeledahan di Kantor BPN Kabupaten Bogor pada Rabu (9/9/2026). Action tegas ini menjadi sinyal kuat bahwa negara tidak akan menoleransi sindikat kejahatan pertanahan yang telah lama meresahkan dan merugikan masyarakat luas.

Penggeledahan tersebut mengindikasikan adanya dugaan kuat keterlibatan oknum internal dalam proses pendaftaran tanah secara ilegal serta penerbitan sertifikat ganda. Tindakan hukum ini langsung memicu reaksi keras dari kalangan legislatif, khususnya Komisi III DPR RI yang membidangi urusan hukum, HAM, dan keamanan nasional.

Desakan Hukuman Maksimal bagi Oknum Terlibat

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni memberikan apresiasi tinggi atas keberanian jajaran Polda Metro Jaya dalam mengusut tuntas kasus ini. Meski demikian, ia menegaskan agar proses penegakan hukum tidak berhenti pada penangkapan di tingkat permukaan saja. Sahroni mendesak penyidik untuk mengusut jaringan kejahatan ini hingga ke akar-akarnya dan menjatuhkan sanksi pidana seberat-beratnya.

"Praktik kejahatan mafia tanah ini sangat merugikan rakyat kecil yang bersusah payah mempertahankan hak atas tanah mereka. Kepolisian harus menindak tegas siapa pun yang terlibat tanpa pandang bulu, termasuk jika ada oknum pejabat internal BPN yang terbukti menjadi bagian dari sindikat ini," ujar Ahmad Sahroni dalam keterangannya.

Sahroni menambahkan bahwa aksi curang para spekulan dan oknum pejabat tidak hanya merusak rasa keadilan masyarakat, tetapi juga merobek iklim investasi dan kepastian hukum di Indonesia. Sertifikat resmi yang seharusnya menjadi jaminan kepemilikan tertinggi kerap dimanipulasi demi meraup keuntungan pribadi yang sangat besar.

Modus Operandi dan Anatomi Kejahatan Pertanahan

Kawasan Kabupaten Bogor selama ini dikenal memiliki tingkat kompleksitas sengketa lahan yang tinggi seiring melesatnya nilai ekonomi dan properti. Kondisi ini dimanfaatkan oleh sindikat kejahatan yang melancarkan aksi manipulasi berkas administrasi pertanahan.

Berikut adalah pemetaan analisis terkait penanganan kasus kejahatan pertanahan di wilayah Bogor:

Menurut pemaparan Sahroni, persekongkolan antara pejabat publik dan mafia tanah merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan dan amanat rakyat. Integritas lembaga pelayanan publik dipertaruhkan ketika oknum di dalamnya justru memfasilitasi perampasan hak atas tanah warga.

Komitmen Pengawasan Komisi III DPR RI

Sebagai lembaga pengawas, Komisi III DPR RI berkomitmen untuk mengawal penanganan kasus penggeledahan kantor BPN ini hingga proses persidangan di pengadilan. DPR juga terus mendorong penguatan kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN, Polri, dan Kejaksaan Agung yang tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Anti-Mafia Tanah.

"Kami di Komisi III akan terus mengawal perkembangan pengusutan di BPN Bogor ini. Harus ada efek jera yang nyata agar tidak ada lagi aparat yang berani bermain-main. Jangan biarkan rakyat kecil menangis karena hak tanah mereka diserobot oleh pihak-pihak berkantong tebal," tegas Sahroni menutup pernyataannya.

Penggeledahan di BPN Kabupaten Bogor ini diharapkan menjadi momentum pembersihan secara menyeluruh di jajaran BPN di seluruh Indonesia, guna mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap jaminan kepastian hukum pertanahan di Tanah Air.