IESR Desak Pemerintah dan Pertamina Perkuat Pasokan BBM Daerah

JAKARTA, Patokan.com — Lembaga riset dan kajian energi terkemuka, Institute for Essential Services Reform (IESR), mendesak pemerintah pusat dan PT Pertamina (Persero) untuk segera mengambil langkah konkret dalam mengatasi kelangkaan dan antrean panjang Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terus berulang di berbagai daerah di Indonesia. IESR menilai bahwa penguatan pasokan serta pembenahan tata kelola distribusi BBM secara menyeluruh menjadi kunci utama untuk menjaga stabilitas energi dan ketenangan masyarakat di daerah.

Fenomena antrean BBM, khususnya jenis bahan bakar bersubsidi seperti Pertalite dan Solar, tidak hanya mengganggu mobilitas harian warga tetapi juga memberikan dampak domino terhadap kelancaran rantai pasok logistik lokal. Di banyak kawasan luar Pulau Jawa, warga bahkan harus mengantre selama berjam-jam hingga menginap di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) hanya untuk mendapatkan alokasi BBM harian.

Akar Masalah Kelangkaan dan Gangguan Distribusi

Menurut analisis IESR, kemacetan pasokan ini dipicu oleh akumulasi beberapa faktor mendasar, mulai dari hambatan geografis dan infrastruktur logistik hingga ketidaksesuaian alokasi kuota BBM bersubsidi dengan lonjakan konsumsi riil di daerah. Dalam beberapa kasus, keterlambatan pengiriman armada tangki BBM akibat faktor cuaca ekstrem atau kendala pasokan armada pengangkut langsung memicu terjadinya panic buying di tingkat konsumen.

Selain faktor teknis logistik, perbedaan harga yang signifikan antara BBM bersubsidi dan non-subsidi menciptakan celah terjadinya penyalahgunaan BBM oleh pihak yang tidak berhak. Angka penyaluran BBM bersubsidi yang mendekati atau melebihi kuota harian hingga 100 persen di beberapa daerah menunjukkan perlunya pengawasan ketat dan penataan ulang jalur penyaluran.

Analisis dan Rekomendasi Tata Kelola IESR

Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa, menegaskan pentingnya pembenahan komprehensif dari hulu ke hilir. Menurutnya, pemenuhan pasokan secara konsisten harus diimbangi dengan transparansi data konsumsi daerah agar alokasi yang ditetapkan BPH Migas benar-benar mencerminkan kebutuhan riil masyarakat.

"Pemerintah dan Pertamina harus mampu memastikan ketersediaan BBM di SPBU daerah tanpa jeda. Penguatan pasokan dan efisiensi tata kelola merupakan kunci utama untuk menghentikan kepanikan masyarakat dan menjaga roda perekonomian daerah tetap berputar," ungkap Fabby Tumiwa dalam analisis resminya.

Berikut adalah perbandingan permasalahan tata kelola BBM saat ini beserta rekomendasi perbaikan yang ditawarkan oleh IESR:

Digitalisasi dan Pengawasan Ketat di Tingkat Daerah

IESR juga menyarankan percepatan optimalisasi sistem digitalisasi di setiap SPBU melalui pemanfaatan QR code atau kartu identitas terintegrasi secara lebih efektif. Dengan pencatatan digital yang presisi, pemerintah dapat memantau pola konsumsi BBM harian per wilayah secara 24 jam penuh, sehingga potensi kelangkaan di suatu titik dapat dideteksi dan diantisipasi beberapa hari sebelum stok habis.

Selain itu, pengawasan bersama antara Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), serta Pemerintah Daerah (Pemda) dinilai sangat vital. Sinergi ini diperlukan guna menghentikan praktik spekulatif seperti penimbunan BBM oleh oknum pelangsir yang sengaja memanfaatkan celah perbedaan harga untuk keuntungan pribadi.

Dampak Ekonomi dan Solusi Jangka Panjang

Dampak dari kelangkaan BBM di daerah tidak bisa dipandang sebelah mata. Sektor pertanian, perikanan, dan UMKM merupakan pihak yang paling terdampak ketika Solar dan Pertalite sulit didapatkan. Biaya operasional yang membengkak akibat keterlambatan distribusi barang berpotensi mendorong angka inflasi daerah hingga 0,5-1,5 persen jika masalah ini berlarut-larut.

Secara jangka panjang, IESR mengingatkan bahwa ketergantungan penuh pada BBM fosil akan terus membebani APBN dan menciptakan kerentanan energi nasional. Oleh karena itu, penguatan pasokan jangka pendek ini harus berjalan beriringan dengan percepatan transisi energi, termasuk efisiensi transportasi umum dan adopsi kendaraan listrik berbasis baterai di berbagai wilayah Indonesia.