JAKARTA — Denda Besar Bakal Paksa PSE Global Patuhi PP TUNAS

JAKARTA — Perkembangan ekosistem digital di Indonesia terus menghadapi tantangan besar, khususnya terkait dengan tata kelola Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) asing yang beroperasi di dalam negeri. Kehadiran Peraturan Pemerintah tentang Pelindungan Anak di Ruang Digital atau yang dikenal sebagai PP TUNAS menjadi angin segar sekaligus ujian bagi pemerintah dalam menertibkan raksasa teknologi dunia. Regulasi ini dirancang untuk memastikan ruang siber nasional aman bagi generasi muda dari berbagai ancaman konten berbahaya dan kejahatan digital.

Pakar keamanan siber dari Vaksincom, Alfons Tanujaya, menilai bahwa efektivitas penerapan PP TUNAS sangat bergantung pada seberapa tegas sanksi yang dijatuhkan pemerintah. Menurutnya, besaran sanksi denda yang signifikan akan memperkuat komitmen PSE global untuk mematuhi seluruh aturan yang berlaku di Indonesia. Tanpa adanya ancaman finansial yang berat, platform teknologi berskala internasional cenderung mengabaikan regulasi lokal.

Efektivitas Sanksi Finansial bagi Raksasa Teknologi

Dalam lanskap bisnis teknologi global, perusahaan multinasional seperti Meta, Alphabet (Google), TikTok, hingga X (sebelumnya Twitter) kerap memperhitungkan kepatuhan hukum berdasarkan analisis risiko biaya. Ketika denda atas pelanggaran tergolong kecil, perusahaan-perusahaan ini sering kali menganggap sanksi tersebut hanya sebagai biaya operasional biasa ketimbang ancaman serius terhadap keberlangsungan bisnis mereka.

"Perusahaan teknologi skala global memiliki kapitalisasi pasar yang sangat raksasa. Jika sanksi denda yang diterapkan hanya bersifat administratif ringan, mereka tidak akan terdorong untuk melakukan penyesuaian sistem secara fundamental. Besaran denda yang signifikan adalah satu-satunya bahasa yang dipahami secara universal oleh direksi PSE asing," tegas Alfons Tanujaya saat memberikan pandangannya.

Penegakan hukum berbasis denda finansial besar terbukti sukses di beberapa yurisdiksi lain, seperti Uni Eropa melalui Digital Services Act (DSA) dan General Data Protection Regulation (GDPR). Di kawasan Eropa, sanksi atas kegagalan melindungi data atau keselamatan anak dapat mencapai 4 persen dari total pendapatan global tahunan perusahaan. Mekanisme inilah yang dinilai perlu diadaptasi dalam konteks penegakan PP TUNAS di Indonesia.

Urgensi PP TUNAS dan Perlindungan Anak di Ruang Siber

Anak-anak merupakan kelompok pengguna internet paling rentan di Indonesia. Berdasarkan data keamanan siber, maraknya paparan kejahatan siber terhadap anak—mulai dari perundungan siber (cyberbullying), pemaparan materi tidak layak, hingga eksploitasi data pribadi anak—meningkat secara signifikan. PP TUNAS hadir untuk mewajibkan PSE menyediakan fitur pelindungan bawaan (safety by design) serta verifikasi usia yang ketat.

Berikut adalah perbandingan skema penegakan hukum dan dampaknya terhadap kepatuhan PSE global:

Menurut Alfons, opsi pemutusan akses atau pemblokiran penuh sering kali menjadi dilema bagi pemerintah. Pemblokiran platform besar dapat mengganggu ekosistem ekonomi digital tempat jutaan pelaku UMKM dan kreator konten lokal menggantungkan hidup. Oleh karena itu, denda finansial yang proporsional namun berat menjadi instrumen paling rasional dan berdaya tekan tinggi tanpa harus mematikan akses layanan publik.

Strategi Penegakan Hukum dan Kedaulatan Digital Indonesia

Agar PP TUNAS tidak sekadar menjadi regulasi formalitas, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital bersama instrumen penegak hukum perlu membangun mekanisme pengawasan yang transparan. Pengawasan ini mencakup audit algoritma, verifikasi efektivitas filter konten anak, serta saluran aduan publik yang responsif.

Indonesia memiliki posisi tawar yang sangat kuat mengingat jumlah populasi pengguna internet aktif yang mencapai lebih dari 212 juta jiwa. Dengan pasar sebesar ini, PSE global tidak akan mudah meninggalkan pasar Indonesia begitu saja hanya karena aturan yang ketat. Kedaulatan digital nasional harus ditegakkan dengan mewajibkan seluruh penyedia layanan tunduk pada hukum pelindungan anak yang berlaku di Tanah Air.

Melalui penerapan sanksi denda yang tegas dan terukur dalam PP TUNAS, Indonesia diharapkan mampu menciptakan standar baru tata kelola ruang digital yang tidak hanya responsif terhadap perkembangan teknologi, tetapi juga berpihak pada keselamatan generasi masa depan.