Enam Provinsi di Indonesia Masuk Kategori Paling Rawan Karhutla

Pemerintah memetakan enam provinsi di Indonesia yang memiliki tingkat kerawanan tertinggi terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Keenam wilayah itu tersebar di dua pulau besar, yakni Sumatera dan Kalimantan.

Di Sumatera, provinsi yang masuk kategori paling rawan adalah Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. Sementara di Kalimantan, status serupa disandang Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Penetapan peta kerawanan ini menjadi acuan bagi kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau. Langkah pencegahan dini dinilai jauh lebih efektif dan murah ketimbang upaya pemadaman setelah api telanjur membesar dan meluas.

Faktor Penyebab Kerawanan

Keenam provinsi tersebut memiliki kesamaan karakteristik geografis, yakni hamparan lahan gambut yang luas. Ekosistem gambut yang mengering selama kemarau berubah menjadi material yang sangat mudah terbakar. Api yang menjalar di bawah permukaan gambut juga dikenal sulit dipadamkan karena tidak terlihat dari atas dan bisa menyala kembali meski permukaan sudah tampak padam.

Riau dan Kalimantan Tengah, misalnya, dikenal memiliki kawasan gambut terluas di Tanah Air. Tak heran jika kedua provinsi itu hampir setiap tahun mencatatkan kemunculan titik api dalam jumlah signifikan saat puncak kemarau tiba.

Selain faktor alam, aktivitas manusia turut memperparah situasi. Praktik pembukaan lahan dengan cara membakar masih ditemukan di sejumlah daerah, baik yang dilakukan perorangan maupun untuk keperluan perluasan perkebunan.

Kondisi cuaca ekstrem seperti fenomena El Nino juga memperpanjang durasi kemarau dan mengurangi curah hujan. Kombinasi lahan kering, angin kencang, dan suhu udara tinggi menciptakan lingkungan yang ideal bagi penyebaran api yang cepat dan sulit dikendalikan.

Langkah Antisipasi Pemerintah

Untuk menekan risiko, pemerintah telah menyiapkan sejumlah strategi. Patroli darat dan udara diperketat di wilayah yang terdeteksi memiliki titik panas atau hotspot. Pemantauan berbasis satelit dimaksimalkan agar kemunculan api bisa dideteksi sedini mungkin sebelum menyebar.

Operasi teknologi modifikasi cuaca (TMC) disiapkan untuk menambah curah hujan buatan di kawasan rawan. Pemerintah juga mengaktifkan kembali posko-posko karhutla serta memastikan ketersediaan personel dan peralatan pemadaman, termasuk helikopter pengebom air atau water bombing.

Koordinasi lintas lembaga turut diperkuat. Badan penanggulangan bencana, TNI, Polri, hingga instansi kehutanan bersinergi dalam satu komando agar respons terhadap setiap kejadian berlangsung cepat dan terpadu.

Di tingkat tapak, pemerintah daerah diminta mengaktifkan masyarakat peduli api serta memaksimalkan peran babinsa dan bhabinkamtibmas. Penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan juga ditegaskan agar menimbulkan efek jera.

Dampak yang Harus Dihindari

Pengalaman kelam karhutla besar pada 2015 dan 2019 menjadi pelajaran berharga. Ketika itu, kabut asap tebal tidak hanya menyelimuti wilayah dalam negeri, tetapi juga menyeberang ke negara tetangga hingga memicu ketegangan diplomatik.

Dari sisi kesehatan, asap karhutla memicu lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), terutama pada anak-anak dan lansia. Sekolah terpaksa diliburkan dan aktivitas penerbangan terganggu akibat jarak pandang yang memburuk drastis.

Kerugian ekonomi dari kejadian tersebut ditaksir mencapai triliunan rupiah. Belum lagi kerusakan ekosistem, hilangnya habitat satwa liar, serta lepasnya emisi karbon dalam jumlah besar ke atmosfer yang memperparah perubahan iklim global.

Peran Penting Masyarakat

Pemerintah menekankan bahwa pencegahan karhutla bukan semata tanggung jawab aparat. Masyarakat diimbau tidak membuka lahan dengan cara membakar, sekecil apa pun skalanya, karena api kecil bisa berubah menjadi bencana besar dalam hitungan jam.

Warga juga diminta aktif melaporkan kemunculan titik api kepada petugas terdekat. Semakin cepat laporan diterima, semakin besar peluang api dipadamkan sebelum meluas dan sulit dikendalikan.

Dengan sinergi seluruh pihak, pemerintah berharap bencana karhutla dapat ditekan seminimal mungkin. Kesiapsiagaan sejak dini menjadi kunci agar enam provinsi rawan tersebut tidak kembali mengalami bencana asap seperti yang pernah terjadi di masa lalu.