Pilkada Tanpa Wakil Mengemuka, PKS Menolak Gerindra Pilih Hati-hati

Gagasan menggelar pemilihan kepala daerah tanpa pasangan calon wakil yang belakangan mencuat di Senayan menuai respons beragam dari partai politik. Dua fraksi besar di DPR, yakni PKS dan Gerindra, memperlihatkan sikap yang berbeda dalam menyikapi wacana tersebut.

Fraksi PKS cenderung mempertahankan format pilkada seperti yang berlaku saat ini, yakni kepala daerah dipilih bersama pendampingnya dalam satu paket. Sementara Fraksi Gerindra memilih langkah lebih berhati-hati dengan tidak buru-buru menolak maupun mendukung gagasan itu.

Alasan PKS Pertahankan Kursi Wakil

Bagi PKS, keberadaan wakil kepala daerah dinilai bukan sekadar pelengkap struktur pemerintahan. Posisi tersebut dipandang memiliki fungsi strategis, mulai dari membagi beban kerja dengan kepala daerah hingga menjamin kesinambungan roda pemerintahan ketika kepala daerah berhalangan.

Fraksi partai berlambang bulan sabit kembar itu menilai, wilayah Indonesia yang luas dengan jumlah penduduk besar di tiap provinsi maupun kabupaten dan kota mustahil dikelola hanya oleh satu orang pemimpin. Wakil kepala daerah dianggap membantu memastikan pelayanan publik berjalan maksimal hingga ke pelosok wilayah.

Selain itu, mekanisme suksesi menjadi pertimbangan penting. Apabila kepala daerah berhenti di tengah jalan karena alasan kesehatan, persoalan hukum, atau sebab lain, wakil dapat langsung mengambil alih kepemimpinan tanpa harus menunggu proses panjang penunjukan pelaksana tugas dari pemerintah pusat.

PKS juga menyoroti aspek representasi politik. Pasangan calon yang maju berdua kerap merepresentasikan koalisi partai atau kelompok masyarakat yang lebih luas, sehingga keterwakilan publik dalam pemerintahan daerah menjadi lebih kuat dan kebijakan yang dihasilkan lebih mengakomodasi beragam kepentingan.

Gerindra Tak Ingin Gegabah

Di kubu lain, Fraksi Gerindra memilih sikap wait and see. Partai berlambang kepala garuda itu menilai wacana pilkada tanpa wakil masih perlu dikaji secara mendalam sebelum diambil kesimpulan apa pun.

Menurut pandangan fraksi tersebut, setiap perubahan desain pemilihan kepala daerah menyentuh persoalan mendasar dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan daerah. Karena itu, pembahasannya tidak bisa dilakukan tergesa-gesa hanya karena pertimbangan jangka pendek atau sekadar mengikuti arus opini.

Gerindra menilai masukan dari berbagai pihak tetap dibutuhkan, mulai dari pakar hukum tata negara, akademisi, penyelenggara pemilu, hingga pemerintah daerah yang selama ini menjalankan sistem berpasangan. Kajian komprehensif diyakini akan memperlihatkan sisi positif dan negatif dari gagasan tersebut secara berimbang.

Argumen di Balik Wacana

Wacana menghapus posisi calon wakil dalam pilkada sendiri muncul dengan sejumlah argumen. Salah satunya adalah efisiensi, baik dari sisi biaya penyelenggaraan maupun ongkos politik yang harus dikeluarkan pasangan calon selama proses pemilihan berlangsung.

Ada pula pandangan bahwa hubungan kepala daerah dan wakilnya kerap memicu persoalan di lapangan. Tidak sedikit pasangan yang tampil harmonis di masa kampanye justru berseteru setelah menjabat, bahkan berujung pada dualisme kepemimpinan yang mengganggu jalannya pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Namun, argumen-argumen tersebut dinilai sebagian kalangan belum cukup kuat untuk mengubah sistem yang sudah berjalan. Penolak wacana ini menilai persoalan keretakan pasangan kepala daerah lebih tepat diselesaikan lewat pembagian kewenangan yang jelas dan tegas, bukan dengan menghilangkan posisi wakil sama sekali.

Dalam perjalanannya, sistem pemilihan kepala daerah secara langsung memang telah beberapa kali mengalami penyesuaian. Perubahan mulai dari mekanisme pencalonan, tahapan penyelenggaraan, hingga aturan kampanye selalu disertai perdebatan panjang sebelum akhirnya disepakati menjadi regulasi yang mengikat.

Menunggu Arah Pembahasan di DPR

Sejauh ini, gagasan pilkada tanpa wakil masih sebatas wacana yang bergulir di kalangan anggota dewan. Belum ada keputusan resmi apakah usulan itu akan masuk dalam agenda pembahasan revisi undang-undang terkait pemilihan kepala daerah.

Bila nanti dibawa ke meja pembahasan, perdebatan diprediksi berlangsung alot mengingat partai-partai memiliki kalkulasi dan pandangan berbeda. Publik pun diminta ikut mengawal prosesnya agar keputusan akhir benar-benar berpihak pada penguatan demokrasi dan kualitas pemerintahan daerah.

Baik PKS maupun Gerindra sama-sama menegaskan bahwa keputusan apa pun yang diambil kelak harus bermuara pada satu tujuan, yakni memastikan daerah dipimpin oleh figur terbaik dengan sistem yang mampu menjamin pemerintahan berjalan efektif, stabil, dan akuntabel.