Mendagri Tito: Inflasi Juli 2026 Sebesar 2,88 Persen Masih Ideal

JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan bahwa laju inflasi nasional sepanjang Juli 2026 yang berada di angka 2,88 persen masih tergolong aman dan sesuai dengan koridor yang diharapkan pemerintah. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan bahwa upaya pengendalian harga di berbagai daerah berjalan cukup efektif di tengah berbagai tekanan ekonomi yang terjadi, baik di tingkat global maupun domestik.

Tito menjelaskan, angka inflasi yang bergerak di kisaran dua hingga tiga persen merupakan kondisi yang wajar bagi perekonomian Indonesia. Level tersebut dinilai mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat. Ia menambahkan, pemerintah pusat terus memantau pergerakan harga kebutuhan pokok agar tidak terjadi lonjakan yang dapat memberatkan rumah tangga, khususnya kelompok berpenghasilan rendah.

Berdasarkan catatan Kementerian Dalam Negeri, stabilitas harga pada Juli 2026 ditopang oleh pasokan bahan pangan yang relatif lancar serta distribusi yang berjalan tanpa hambatan berarti. Komoditas seperti beras, cabai, bawang merah, dan minyak goreng yang kerap menjadi pemicu gejolak harga tercatat bergerak lebih terkendali dibandingkan periode-periode sebelumnya. Kondisi cuaca yang relatif bersahabat di sejumlah sentra produksi juga turut membantu menjaga ketersediaan pasokan.

Sejumlah Daerah Catat Inflasi di Atas 3,5 Persen

Meski secara nasional inflasi berada pada level yang sehat, Tito mengakui masih ada beberapa daerah yang mencatatkan angka inflasi melampaui 3,5 persen. Kondisi ini menurutnya perlu mendapat perhatian serius karena menunjukkan adanya ketimpangan tekanan harga antarwilayah. Daerah dengan inflasi tinggi umumnya menghadapi persoalan yang beragam, mulai dari keterbatasan pasokan komoditas tertentu, kendala distribusi akibat faktor geografis, hingga gangguan cuaca yang memengaruhi hasil pertanian.

Kemendagri mencatat, wilayah-wilayah kepulauan dan daerah yang jauh dari pusat produksi pangan cenderung lebih rentan mengalami kenaikan harga. Biaya transportasi yang tinggi membuat harga komoditas di daerah tersebut lebih mahal dibandingkan daerah lain. Selain itu, ketergantungan pada pasokan dari luar wilayah membuat stabilitas harga di daerah kepulauan sangat dipengaruhi oleh kelancaran jalur logistik, termasuk cuaca di perairan yang dapat menghambat pelayaran.

Tito menegaskan bahwa perbedaan capaian inflasi antardaerah menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah pusat. Daerah yang berhasil menahan laju inflasi di bawah rata-rata nasional dinilai dapat menjadi contoh praktik baik, sementara daerah dengan inflasi tinggi akan didampingi agar segera mengambil langkah korektif. Pendekatan ini dilakukan agar pengendalian inflasi tidak hanya berhasil secara agregat, tetapi juga merata hingga ke pelosok.

Pemda Diminta Waspada dan Aktif Mengendalikan Harga

Dalam kesempatan tersebut, Mendagri menginstruksikan seluruh pemerintah daerah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kenaikan harga di wilayah masing-masing. Ia meminta para kepala daerah tidak lengah meski angka inflasi nasional berada pada level yang ideal, sebab dinamika harga di lapangan dapat berubah dengan cepat, terutama menjelang momen-momen tertentu seperti hari besar keagamaan, tahun ajaran baru, maupun perubahan musim.

Salah satu langkah yang ditekankan Tito adalah mengoptimalkan peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Tim yang melibatkan pemerintah daerah, Bank Indonesia, kepolisian, serta instansi terkait lainnya ini diminta aktif memantau perkembangan harga dan stok kebutuhan pokok secara berkala. Dengan pemantauan yang intensif, daerah diharapkan mampu mendeteksi lebih dini gejala kenaikan harga dan segera mengambil tindakan sebelum berdampak luas kepada masyarakat.

Selain pemantauan, pemerintah daerah juga didorong menjalankan langkah-langkah konkret seperti operasi pasar, penyaluran bantuan pangan, serta kerja sama antardaerah untuk memperlancar pasokan komoditas yang defisit. Tito menilai kolaborasi antarwilayah menjadi kunci penting karena tidak semua daerah mampu memproduksi kebutuhan pokoknya sendiri. Daerah surplus diharapkan dapat menopang kebutuhan daerah yang kekurangan sehingga disparitas harga dapat ditekan.

Mendagri juga mengingatkan pentingnya ketepatan penggunaan anggaran daerah untuk mendukung pengendalian inflasi. Belanja yang diarahkan untuk stabilisasi harga, menurutnya, merupakan investasi untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi di daerah. Ia meminta alokasi anggaran tersebut dimanfaatkan secara efektif dan tepat sasaran, bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif.

Lebih jauh, Tito menuturkan bahwa koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah akan terus diperkuat melalui rapat-rapat pengendalian inflasi yang digelar secara rutin. Forum tersebut menjadi wadah untuk berbagi informasi mengenai perkembangan harga terkini, kendala yang dihadapi daerah, serta kebijakan yang perlu diambil. Dengan koordinasi yang solid, ia optimistis inflasi nasional dapat dipertahankan pada level yang aman hingga akhir tahun.

Menutup pernyataannya, Tito menegaskan komitmen pemerintah untuk terus menjaga stabilitas harga demi melindungi daya beli masyarakat. Ia berharap seluruh pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, hingga masyarakat, dapat bekerja sama menjaga kondisi ekonomi tetap kondusif. Menurutnya, inflasi yang terkendali adalah fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat yang merata di seluruh Indonesia.