Ekonom Ingatkan Kemenkeu Tidak Asal Kerek Imbal Hasil SBN

JAKARTA, Patokan.com — Kalangan ekonom mengingatkan jajaran pimpinan Kementerian Keuangan agar berhati-hati dalam merumuskan strategi penyerapan pembiayaan anggaran. Opsi menaikkan imbal hasil atau yield Surat Berharga Negara (SBN) dinilai bukan langkah yang tepat dan bijak untuk sekadar memikat minat investor di tengah ketidakpastian pasar finansial global.

Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menegaskan bahwa kebijakan menaikkan imbal hasil surat utang secara agresif berisiko menimbulkan beban ganda bagi postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sekaligus memicu distorsi pada likuiditas perbankan nasional.

"Menaikkan imbal hasil SBN bukanlah solusi instan yang aman. Langkah ini justru berpotensi meningkatkan beban pembayaran bunga utang pemerintah dalam jangka panjang dan menekan ruang fiskal belanja produktif," ujar Josua dalam analisisnya di Jakarta.

Dinamika Pasar Obligasi dan Tekanan Fiskal

Kondisi pasar keuangan global saat ini memang diwarnai oleh volatilitas tinggi, terutama dipengaruhi oleh dinamika suku bunga acuan bank sentral utama dunia serta ketegangan geopolitik. Situasi tersebut kerap membuat pasar obligasi negara berkembang mengalami tekanan arus modal keluar (capital outflow).

Kendati demikian, Josua menilai pemerintah tidak perlu panik hingga mengorbankan stabilitas fiskal dengan menawarkan imbal hasil yang kelewat tinggi. Beberapa pertimbangan penting yang perlu diperhatikan pemerintah meliputi:

• Lonjakan Beban Bunga Utang: Peningkatan yield secara otomatis akan mengerek biaya penerbitan utang (cost of fund), yang pada gilirannya memperbesar alokasi pembayaran bunga utang pada APBN tahun-tahun mendatang.
• Risiko Crowding Out Effect: Tingkat imbal hasil SBN yang terlalu atraktif dikhawatirkan menyedot likuiditas pasar domestik, sehingga sektor perbankan dan korporasi kesulitan menghimpun dana murah untuk ekspansi kredit.
• Tekanan Suku Bunga Kredit: Perbankan berpotensi terpaksa menaikkan suku bunga simpanan demi bersaing dengan instrumen SBN, yang pada akhirnya menaikkan suku bunga pinjaman bagi pelaku usaha dan masyarakat.

Kronologi dan Strategi Pengelolaan Utang Berkelanjutan

Dalam mengelola penerbitan surat utang negara secara berkesinambungan, ekonom menyarankan Kementerian Keuangan untuk menerapkan tahapan mitigasi risiko yang lebih terukur daripada sekadar mengandalkan pemanis imbal hasil:

1. Optimalisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA): Memanfaatkan cadangan kas pemerintah yang ada untuk menambal kebutuhan likuiditas jangka pendek tanpa perlu menerbitkan surat utang dalam jumlah berlebih saat pasar sedang bergejolak.
2. Pendalaman Basis Investor Domestik: Mengakselerasi diversifikasi basis pemodal ritel lokal dan institusi non-bank (seperti dana pensiun dan asuransi) guna mengurangi ketergantungan pada aliran dana asing yang berkarakter fluktuatif.
3. Penerbitan SBN Tematik dan Terarah: Memperkuat instrumen pembiayaan hijau (green sukuk/bonds) dan obligasi berbasis proyek yang memiliki target pasar spesifik dengan minat investasi jangka panjang.
4. Sinkronisasi Kebijakan Fiskal dan Moneter: Mempererat koordinasi bersama Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan pasar obligasi melalui intervensi terukur di pasar sekunder.

Menjaga Kredibilitas dan Ketahanan Ekonomi

Menjaga disiplin fiskal dinilai menjadi kunci utama untuk mempertahankan kepercayaan investor asing maupun domestik. Menurut Josua, investor institusi global lebih memprioritaskan fundamental ekonomi yang solid, kepastian regulasi, serta pengelolaan utang yang pruden dibanding sekadar tawaran imbal hasil tinggi yang berisiko.

Dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang masih terjaga solid di kisaran 5 persen dan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang relatif aman di bawah batas undang-undang, Indonesia dinilai masih memiliki daya tawar yang kuat. Oleh karena itu, pengambil kebijakan fiskal diharapkan tetap mengedepankan efisiensi biaya penerbitan utang demi menjaga keberlanjutan pembangunan jangka panjang.