Efisiensi Anggaran Ancam Program Distribusi Buku Nasional

Jakarta – Program distribusi buku yang digalakkan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) menghadapi ancaman serius akibat kebijakan efisiensi anggaran. Keluhan tersebut disampaikan Perpusnas kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam sebuah rapat dengar pendapat, menandakan bahwa kelancaran penyaluran bahan bacaan ke berbagai pelosok negeri bisa terhenti jika tidak ada solusi segera.

Program yang selama ini menjadi tulang punggung literasi nasional tidak hanya menyasar desa-desa, tetapi juga menjangkau taman baca masyarakat, puskesmas, dan taman literasi. Setiap titik penerima program mendapatkan jatah sebanyak 1.000 eksemplar buku. Namun, dengan adanya pemangkasan anggaran, target distribusi tahun ini terancam tidak terpenuhi.

Risiko Mandeknya Distribusi Buku

Menurut data yang disampaikan dalam pertemuan tertutup, Perpusnas mengindikasikan bahwa realisasi program buku untuk tahun anggaran berjalan bisa mengalami penundaan signifikan. Efisiensi yang diterapkan pemerintah memaksa lembaga tersebut untuk memprioritaskan sejumlah kegiatan, sehingga distribusi buku ke daerah-daerah terpencil menjadi korban pertama. Padahal, kebutuhan akan bahan bacaan di wilayah tersebut sangat tinggi, terutama di puskesmas yang kerap digunakan sebagai tempat edukasi kesehatan dan literasi dasar.

Kepala Perpusnas dalam kesempatan itu menyoroti bahwa taman baca dan taman literasi di berbagai kabupaten sangat bergantung pada pasokan buku dari pusat. Tanpa adanya kepastian anggaran, ribuan titik penerima manfaat bisa mengalami kekosongan koleksi. Hal ini berpotensi memicu kemunduran dalam upaya pemerintah meningkatkan indeks literasi masyarakat Indonesia yang masih berada di level menengah bawah secara global.

Dampak pada Desa dan Fasilitas Umum

Program buku yang didistribusikan ke desa-desa telah berjalan sejak beberapa tahun terakhir dan dianggap berhasil mendorong minat baca di kalangan anak-anak dan remaja. Namun, efisiensi anggaran kini mengancam keberlanjutan program tersebut. Tidak hanya desa, puskesmas yang selama ini menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan juga akan merasakan dampaknya. Buku-buku yang disalurkan ke puskesmas biasanya berisi materi penyuluhan gizi, kesehatan ibu dan anak, serta pengetahuan umum yang sangat membantu para kader kesehatan.

Di sisi lain, taman literasi yang baru dirintis di beberapa kota besar juga ikut terancam. Setiap taman literasi biasanya menerima 1.000 buku untuk melayani pengunjung dari berbagai kalangan. Jika program terhenti, maka ruang baca publik tersebut akan kehilangan pasokan bahan bacaan baru yang sangat dibutuhkan untuk menarik minat masyarakat.

Upaya Penyelamatan dan Harapan

Dalam curhatnya ke DPR, Perpusnas mengusulkan agar ada alokasi anggaran khusus yang tidak boleh terkena efisiensi untuk program strategis literasi. Beberapa anggota komisi yang hadir menyatakan keprihatinan dan berjanji akan memperjuangkan usulan tersebut dalam pembahasan APBN perubahan. Namun, hingga saat ini belum ada kepastian mengenai nasib program distribusi buku untuk sisa tahun anggaran.

Para pegiat literasi dan komunitas taman baca di berbagai daerah mulai bersuara. Mereka meminta pemerintah untuk tidak mengorbankan program yang telah terbukti meningkatkan minat baca masyarakat. Di tengah gempuran digital, kehadiran buku fisik di desa dan fasilitas umum dinilai masih sangat relevan, terutama bagi mereka yang tidak memiliki akses ke perangkat digital atau internet.

Sementara itu, Perpusnas terus berupaya mencari sumber pendanaan alternatif, termasuk kemitraan dengan swasta dan donatur. Namun, tanpa dukungan anggaran pemerintah yang stabil, program buku nasional dipastikan akan mengalami kemandekkan. Jika kondisi ini berlanjut, bukan tidak mungkin target Indonesia menjadi negara dengan tingkat literasi tinggi dalam satu dekade ke depan akan semakin sulit tercapai.