DPR Kecam Aksi KKB Tembak Mati Tiga Pegawai Dinas Pertanian Jayawijaya

Kabupaten Jayawijaya di Provinsi Papua Pegunungan kembali diselimuti duka mendalam. Niat tulus untuk membangun ketahanan pangan lokal serta memberdayakan ekonomi warga pedalaman harus berujung pada tragedi kemanusiaan yang memilukan. Tiga orang petugas lapangan dari Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya gugur secara tragis saat menjalankan tugas mulia mendistribusikan bantuan ternak bagi masyarakat di wilayah terpencil.

Peristiwa penembakan keji yang berlangsung di Kampung Muliama ini seketika menghentikan denyut pelayanan publik di kawasan tersebut. Para korban, yang sejatinya merupakan warga sipil tanpa persenjataan dan murni bertugas menyalurkan program bantuan pemerintah, justru menjadi sasaran serangan brutal oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Insiden berdarah ini mendulang kecaman keras dari berbagai pihak, termasuk jajaran legislatif di Senayan.

Pelanggaran HAM Berat dan Ancaman Pelayanan Publik

Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Mafirion Syamsuddin Rogo, menyuarakan keprihatinan sekaligus kekecewaan mendalam atas aksi kekerasan bersenjata yang kembali menelan korban jiwa dari kalangan sipil. Ia menilai, tindakan penembakan tersebut bukan sekadar aksi kriminal biasa, melainkan sebuah bentuk kejahatan kemanusiaan yang menciderai prinsip dasar Hak Asasi Manusia (HAM).

“Tindakan KKB yang menembak tiga pegawai Dinas Pertanian ini adalah tindakan yang tidak manusiawi. Ini adalah pelanggaran HAM yang tidak boleh ada toleransi. Kejadian ini bukan yang pertama kali dilakukan KKB. Pemerintah harus bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang secara sengaja menghilangkan nyawa warga sipil yang tidak berdosa,” tegas Mafirion dalam keterangannya di Jakarta.

Mafirion menggarisbawahi bahwa para korban hadir di tengah masyarakat pedalaman bukan untuk mengusung agenda militer atau politik, melainkan murni membawa misi kemanusiaan dan kesejahteraan. Program pengadaan serta distribusi bantuan ternak merupakan salah satu upaya krusial untuk meningkatkan gizi dan perekonomian masyarakat Papua Pegunungan yang kerap mengalami keterbatasan akses logistik.

Desakan Penegakan Hukum dan Pengusutan Tuntas

Eskalasi kejahatan yang menargetkan aparatur sipil negara (ASN) maupun tenaga pelayanan publik seperti guru, tenaga kesehatan, dan petugas lapangan pertanian dianggap sudah mencapai taraf yang sangat mengkhawatirkan. Keadaan ini menciptakan iklim ketakutan yang berpotensi melumpuhkan roda pemerintahan dan pembangunan daerah di pedalaman Papua.

Guna merespons tragedi ini, Komisi XIII DPR RI mendesak aparat keamanan, baik TNI maupun Polri, untuk segera mengambil langkah konkret dan terukur di lapangan. Pengusutan secara menyeluruh harus dilakukan demi menangkap para pelaku penembakan dan membongkar jaringan yang bertentangan dengan hukum tersebut.

“Kami meminta aparat keamanan melakukan pengusutan atas tindakan KKB kepada para petugas Dinas Pertanian. Usut tuntas siapa pelakunya dan berikan tindakan tegas kepada para pelaku yang terbukti melakukan penembakan,” lanjut Mafirion.

Berikut adalah ringkasan fakta terkait insiden penembakan pegawai Dinas Pertanian Jayawijaya:

Parameter	Detail Kejadian
Lokasi Kejadian	Kampung Muliama, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan
Korban Jiwa	3 Orang Pegawai Dinas Pertanian Jayawijaya
Misi Korban	Pendistribusian Bantuan Ternak untuk Warga Pedalaman
Terduga Pelaku	Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB)
Sikap DPR RI	Kecaman Keras & Desakan Pengusutan Hukum Tuntas

Perlindungan Ekstra bagi Pekerja Kemanusiaan di Papua

Tragedi di Kampung Muliama ini kembali membuka diskusi kritis mengenai jaminan keselamatan bagi para pekerja publik di daerah rawan konflik. Menurut Mafirion, persoalan ini tidak boleh dipandang sepele karena berdampak langsung pada masa depan pembangunan di tanah Papua. Jika keselamatan para petugas lapangan tidak terjamin, kekhawatiran akan munculnya stagnasi pelayanan publik di daerah terisolasi akan semakin nyata.

Stabilitas keamanan adalah syarat mutlak agar program kesejahteraan rakyat dapat berjalan efektif. Tanpa adanya perlindungan yang memadai dari aparat keamanan, upaya pemerintah pusat maupun daerah dalam mengikis ketimpangan ekonomi di Papua akan selalu terhambat oleh ancaman teror bersenjata. DPR menegaskan komitmennya untuk terus mengawal penanganan kasus ini hingga para pelaku mendapatkan hukuman seimbang sesuai dengan perbuatannya yang sangat tidak manusiawi.

Insiden berdarah kembali terjadi di Kampung Muliama, Papua Pegunungan. Tiga petugas Dinas Pertanian gugur saat menyalurkan bantuan ternak. DPR menegaskan tindakan ini adalah pelanggaran HAM berat yang wajib diusut tuntas. Selengkapnya baca di Patokan.com