DPR Desak Polisi Tangkap Pelaku Pengeroyokan Terduga Pencuri Ayam Hingga Tewas

Jakarta – Sebuah peristiwa tragis yang berujung pada hilangnya nyawa akibat aksi main hakim sendiri di Bali menuai kecaman keras dari lembaga legislatif. Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Abdullah, menuntut agar aparat kepolisian bertindak cepat dan tanpa kompromi dalam mengusut tuntas kasus pengeroyokan yang menewaskan seorang pria yang diduga sebagai pencuri ayam. Ia mengingatkan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan peradilan yang adil, dan tindakan menghakimi sendiri tidak bisa ditoleransi dalam negara hukum.

Kejadian di Bali yang Mengguncang Nurani

Insiden nahas itu terjadi di sebuah wilayah di Bali pada akhir pekan lalu. Seorang pria yang identitasnya belum diungkap secara resmi oleh pihak berwenang, diduga tertangkap oleh sekelompok warga saat akan mencuri beberapa ekor ayam. Alih-alih diserahkan kepada aparat kepolisian, pria tersebut malah diamuk massa. Pengeroyokan brutal yang berlangsung dalam hitungan menit itu menyebabkan korban mengalami luka parah di sekujur tubuhnya. Meskipun sempat dilarikan ke fasilitas kesehatan terdekat, nyawanya tidak dapat tertolong.

Kasus ini seketika menjadi perbincangan hangat di masyarakat, baik di tingkat lokal maupun nasional. Sebagian pihak menyayangkan mengapa warga memilih jalan kekerasan untuk menyelesaikan masalah yang seharusnya bisa ditangani melalui mekanisme hukum yang berlaku. Kepolisian setempat telah mengamankan tempat kejadian perkara dan sedang mengumpulkan bukti-bukti, termasuk keterangan saksi dan rekaman video amatir warga, untuk mengidentifikasi para pelaku pengeroyokan.

Sikap Tegas Anggota DPR

Abdullah, yang merupakan anggota Komisi III DPR yang membidangi masalah hukum, hak asasi manusia, dan keamanan, menyampaikan keprihatinannya atas kasus ini. Ia menilai bahwa tindakan massa yang merenggut nyawa seseorang hanya berdasarkan dugaan pencurian merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia dan mencerminkan melemahnya kesadaran hukum di tengah masyarakat.

“Negara ini dibangun di atas supremasi hukum. Tidak boleh ada seorang pun yang mengambil alih peran hakim dan algojo. Apapun dugaan kesalahan seseorang, mereka tetap berhak mendapatkan proses hukum yang sah dan pembelaan. Saya meminta Kepolisian Republik Indonesia untuk menangkap seluruh pelaku pengeroyokan ini tanpa terkecuali. Mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di pengadilan,” tegas Abdullah melalui keterangan tertulis yang diterima awak media.

Lebih lanjut, ia meminta agar aparat penegak hukum tidak memberikan ruang toleransi sedikit pun terhadap aksi main hakim sendiri. Menurutnya, jika dibiarkan, fenomena tersebut akan menciptakan budaya ketidakpatuhan terhadap hukum dan dapat memicu aksi serupa di daerah lain. Ia juga meminta kepada masyarakat untuk mempercayakan sepenuhnya proses penegakan hukum kepada institusi yang berwenang.

Ancaman Hukuman Berat bagi Pelaku

Para pelaku pengeroyokan hingga menyebabkan kematian bisa dijerat dengan pasal berlapis. Mereka dapat dikenakan Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan yang mengakibatkan kematian, yang ancaman hukumannya dapat mencapai 12 tahun penjara. Selain itu, jika terbukti ada unsur kesengajaan menghilangkan nyawa, pelaku juga bisa dijerat dengan pasal pembunuhan yang ancaman pidananya lebih berat, termasuk pidana mati dalam kondisi tertentu.

Pakar hukum pidana juga mengingatkan bahwa dalam kasus seperti ini, jumlah pelaku yang banyak bukanlah alasan untuk mengurangi jeratan hukum. Bahkan, identitas pelaku yang terekam dalam berbagai video amatir yang beredar di media sosial dapat memudahkan polisi dalam melakukan identifikasi dan penangkapan. Kepolisian diharapkan tidak ragu untuk menindak tegas siapapun yang terlibat, tanpa memandang motif pembenaran dari massa.

Perlunya Edukasi Hukum untuk Cegah Aksi Main Hakim Sendiri

Kasus ini bukan yang pertama kali terjadi di Indonesia. Sejumlah daerah pernah dihebohkan dengan peristiwa serupa, di mana masyarakat yang mendapati seseorang diduga melakukan tindak pidana, langsung menghukumnya tanpa melalui proses hukum. Sosiolog menilai bahwa rendahnya kepercayaan publik terhadap proses hukum sering kali menjadi pemicu aksi main hakim sendiri. Masyarakat yang frustrasi dengan lambatnya proses peradilan atau merasa bahwa pelaku kejahatan akan lolos dari jeratan hukum cenderung mengambil tindakan sendiri.

Oleh karena itu, anggota DPR Abdullah juga menyoroti pentingnya peningkatan edukasi hukum di kalangan masyarakat. Menurutnya, negara harus hadir tidak hanya dalam bentuk penegakan hukum yang tegas, tetapi juga melalui program penyuluhan dan pendidikan hukum yang masif. Tujuannya agar masyarakat paham bahwa setiap orang yang diduga melakukan pelanggaran tetap memiliki hak asasi yang wajib dilindungi, dan hanya pengadilan yang berhak memutuskan salah atau tidaknya seseorang.

Harapan Publik agar Polisi Bertindak Cepat

Masyarakat luas berharap agar kepolisian segera mengungkap tabir di balik peristiwa ini dan menangkap para pelaku. Publik juga menyuarakan dukungan atas pernyataan DPR yang mendesak penegakan hukum tanpa pandang bulu. Media sosial diramaikan dengan tagar yang mengecam kekerasan massa dan menuntut keadilan bagi korban, meskipun ia hanya seorang terduga pencuri ayam. Sorotan ini semakin menekan aparat untuk bekerja ekstra dalam mengusut kasus tersebut.

Seorang pengamat keamanan dari perguruan tinggi di Bali menyebutkan bahwa kejadian ini seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperkuat sistem keamanan lingkungan, seperti revitalisasi sistem keamanan swakarsa (siskamling) yang terkoordinasi dengan polisi. Dengan demikian, ketika terjadi penangkapan warga yang diduga melakukan tindak pidana, mekanisme penyerahan kepada polisi bisa berjalan lancar tanpa ada tindakan anarkis dari massa.

Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian masih melakukan pengejaran terhadap sejumlah orang yang diduga kuat terlibat dalam pengeroyokan. Polisi mengimbau agar masyarakat tetap tenang dan tidak terprovokasi untuk melakukan aksi balasan atau tindakan yang dapat memperkeruh suasana. Proses penyelidikan dijanjikan akan berjalan transparan dan profesional.

Kasus ini menjadi cermin betapa pentingnya kesadaran kolektif akan supremasi hukum. Sebesar apapun dugaan kesalahan seseorang, jalan kekerasan tidak akan pernah menjadi penyelesaian yang benar. Negara harus hadir untuk menegaskan bahwa setiap warganya berhak atas hidup dan penghakiman yang adil. Anggota DPR Abdullah pun berjanji akan terus memantau perkembangan penyidikan dan memastikan bahwa para pelaku pengeroyokan yang merenggut nyawa terduga pencuri ayam itu tidak akan lolos dari jerat hukum.

Penulis: Tim Redaksi Hukum