Warga Bojonegara Blokade Jalan, Minta Pelebaran Segera Dikerjakan

Serang, Banten — Ratusan warga dari Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Banten, melakukan aksi penutupan akses jalan utama pada Senin pagi (27/7/2026) sebagai bentuk protes atas lambannya realisasi proyek pelebaran Jalan Bojonegara–Puloampel. Aksi yang berlangsung selama lebih dari tiga jam itu menyebabkan kemacetan panjang di kedua arah dan melumpuhkan arus transportasi lokal, terutama bagi kendaraan berat yang menghubungkan kawasan industri dengan Pelabuhan Bojonegara.

Tuntutan yang Sudah Lama Disuarakan

Warga menyatakan bahwa rencana pelebaran jalan tersebut sudah masuk dalam program Pemerintah Kabupaten Serang sejak dua tahun lalu, namun hingga pertengahan 2026 belum ada tanda-tanda pekerjaan fisik dimulai. Padahal, ruas jalan sepanjang sekitar delapan kilometer itu merupakan jalur vital yang menghubungkan sentra-sentra ekonomi di wilayah pesisir utara Banten. "Kami sudah bersabar. Setiap hari kami harus berdesakan dengan truk-truk besar, risiko kecelakaan sangat tinggi. Kalau tidak diblokir, mana ada yang dengar?" ujar Ahmad Sanusi, salah satu warga yang ikut dalam aksi tersebut, saat ditemui di lokasi.

Jalan Bojonegara–Puloampel saat ini hanya memiliki lebar sekitar empat hingga lima meter, dengan kondisi bahu jalan yang minim dan permukaan aspal yang mulai mengelupas di sejumlah titik. Volume kendaraan, terutama truk pengangkut material industri dan kontainer, terus meningkat seiring dengan bertumbuhnya kawasan pergudangan dan pelabuhan di sepanjang pesisir. Warga yang mayoritas bergerak di sektor perikanan, pertanian, dan pekerja harian mengaku kerap terjebak dalam kemacetan hingga satu jam hanya untuk menempuh jarak beberapa kilometer.

Kronologi Aksi dan Mediasi

Menurut keterangan saksi mata, aksi dimulai sekitar pukul 07.30 WIB. Massa mendirikan barikade menggunakan bambu, ban bekas, dan balok kayu di perempatan dekat Pasar Bojonegara. Mereka membentangkan spanduk bertuliskan "Segera Lebarkan Jalan Kami" dan "Jangan Hanya Janji, Kami Butuh Jalan Layak". Aksi sempat memanas ketika sejumlah sopir truk yang terjebak antrean mencoba membuka paksa barikade, namun berhasil diredakan oleh warga lain yang menekankan bahwa aksi ini murni perjuangan tanpa kekerasan.

Petugas dari Polsek Bojonegara dan Satlantas Polres Serang tiba di lokasi satu jam kemudian. Kapolsek Bojonegara, AKP Dani Hermawan, langsung memimpin mediasi antara perwakilan warga dan pihak kecamatan. "Kami paham keresahan warga, tetapi penutupan jalan ini melanggar ketertiban umum dan merugikan banyak pihak. Kami minta aksi diakhiri dan aspirasi akan segera disampaikan ke pemkab," ucapnya di tengah massa. Setelah negosiasi alot, warga bersedia membuka akses jalan sekitar pukul 10.45 WIB dengan syarat ada kejelasan waktu dimulainya proyek pelebaran.

Respons Pemerintah Daerah

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Serang, Haryanto, yang dihubungi terpisah, membenarkan bahwa proyek pelebaran Jalan Bojonegara–Puloampel memang sudah masuk dalam daftar prioritas. Namun, ia mengungkapkan adanya kendala teknis dan anggaran yang membuat pelaksanaan tertunda. "Proses pembebasan lahan masih berjalan. Ada beberapa titik yang membutuhkan koordinasi dengan pemilik lahan. Kami targetkan tender proyek bisa dimulai pada triwulan keempat tahun ini, dengan nilai anggaran sekitar Rp 58 miliar yang bersumber dari APBD Kabupaten Serang," jelas Haryanto.

Pernyataan tersebut disambut hati-hati oleh warga. Mereka mengaku sudah berkali-kali mendengar janji serupa dari berbagai pihak. "Setiap kali ada pemilihan, kami dijanjikan jalan lebar. Setelah selesai, janji itu hilang. Kami tidak akan tinggal diam kalau kali ini juga kosong," tegas Suryati, seorang pedagang ikan yang sehari-hari melintasi ruas jalan tersebut. Ia menambahkan, jalan yang sempit tidak hanya menghambat distribusi hasil tangkapan laut ke pasar induk, tetapi juga meningkatkan biaya logistik yang pada akhirnya membebani harga di tingkat konsumen.

Dampak Ekonomi dan Sosial

Penutupan akses selama beberapa jam memberi gambaran nyata betapa strategisnya ruas jalan ini. Antrean kendaraan mengular hingga tiga kilometer di kedua sisi. Beberapa truk pengangkut bahan baku pabrik terpaksa memutar jauh melalui jalur alternatif yang justru memakan waktu lebih lama dan biaya bahan bakar lebih tinggi. Para pelajar yang hendak menuju sekolah di Kecamatan Puloampel juga terpaksa berjalan kaki melewati barikade agar tidak terlambat mengikuti ujian tengah semester.

Dari sisi ekonomi, kawasan Bojonegara dan sekitarnya telah ditetapkan sebagai salah satu zona industri dan logistik unggulan Banten. Keberadaan Pelabuhan Bojonegara yang melayani bongkar muat curah kering dan cair menjadikan daerah ini simpul penting rantai pasok nasional. Apabila infrastruktur jalan tidak segera diperlebar, potensi pertumbuhan ekonomi lokal akan terus terhambat. "Investor sudah banyak yang bertanya soal akses. Kalau jalannya begini terus, mereka bisa lari ke daerah lain yang lebih siap," ujar Hadi, seorang pengusaha pergudangan di kawasan tersebut.

Harapan dan Langkah ke Depan

Selain tuntutan percepatan pelebaran, warga juga meminta agar proyek tersebut mencakup pembangunan drainase yang memadai dan penerangan jalan umum. Sebab, setiap musim hujan, genangan air di badan jalan membuat jarak pandang terbatas dan sering memicu kecelakaan lalu lintas. Data dari Unit Kecelakaan Lalu Lintas Polres Serang menunjukkan bahwa sepanjang 2025 hingga pertengahan 2026 terjadi 17 kecelakaan di ruas Bojonegara–Puloampel, mayoritas melibatkan kendaraan roda dua yang berusaha menyalip di jalur sempit.

Pemerintah Kabupaten Serang diminta untuk membentuk tim terpadu yang melibatkan Dinas PUPR, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, camat, serta perwakilan warga agar proses pembebasan lahan dan lelang proyek berjalan transparan. Skema pengawasan partisipatif ini diharapkan dapat mempercepat realisasi sekaligus mencegah penyimpangan anggaran. Para tokoh masyarakat juga mengusulkan agar selama masa pembangunan nanti disiapkan jalur pengalihan yang layak sehingga aktivitas ekonomi tidak lumpuh total.

Hingga berita ini diturunkan, situasi di lokasi sudah kembali normal. Tidak ada penangkapan atau tindakan represif dari aparat. Sejumlah warga menyatakan akan kembali menggelar aksi serupa jika dalam dua bulan ke depan belum ada tanda-tanda keseriusan pemerintah. "Kami tidak melawan negara, kami hanya meminta hak sebagai warga negara untuk mendapat infrastruktur yang aman dan memadai. Jalan itu urat nadi kehidupan kami," pungkas Ahmad Sanusi, diamini puluhan warga lainnya.